Bengkulu Rentan Korupsi, Lemahnya Integritas Birokrasi Jadi Pemicu

SPI 2024, sambung Agung, menjadi instrumen penting KPK untuk mengukur kerawanan korupsi, kualitas pelayanan publik, transparansi, serta budaya integritas di lingkungan pemda.

"Hasil yang kita umumkan untuk Bengkulu hari ini, menjadi dasar evaluasi menyeluruh bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota," sampai Agung yang dalam momen itu juga hadir bersama Kasatgas Korsupgah, Uding Juharudin da Kasatgas Korsupdak, Salemudin Thaleb.

BACA JUGA:5 Tsk Dugaan Korupsi Batu Bara Dilimpahkan, Kejari Kota Bengkulu Siapkan 8 JPU

BACA JUGA:Jelang Tahap II, Mobil Mewah Sitaan Dugaan Korupsi Tambang Batu Bara Ditinjau

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE menyatakan komitmen pemda, untuk mempercepat perbaikan integritas birokrasi.

"Sehingga menjadi penting peningkatan transparansi perencanaan dan penganggaran, penguatan pengendalian internal, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan risiko dan SPIP," tegas Helmi.

Meskipun demikian, Helmi memastikan tidak bakal menutup mata terhadap berbagai persoalan, yang sejauh ini dinilai masih menghambat upaya-upaya perbaikan atau pembenahan.

“Kesadaran pelaporan gratifikasi masih rendah, pengendalian konflik kepentingan belum maksimal, kualitas pelayanan publik belum merata dan risiko korupsi di area pengadaan barang dan jasa masih perlu mitigasi serius,” tambah Helmi.

BACA JUGA:APIP Diminta Jadi Teladan Bangun Budaya Antikorupsi

BACA JUGA:Rumah 2 Tsk Dugaan Korupsi Lahan TOL Bengtaba Digeledah, Ini Yang Disita Penyidik Kejati Bengkulu

Lebih lanjut Helmi mengatakan, seluruh kepala daerah, pimpinan OPD dan aparat pengawasan internal harus bekerja melakukan perbaikan secara nyata. 

"Saya minta hasil SPI dijadikan dasar penyusunan rencana aksi pencegahan korupsi. Tahun ini harus menjadi tahun percepatan, sehingga Bengkulu dapat dikenal sebagai provinsi yang berintegritas tinggi dan bebas korupsi,” tandas Helmi. (tux)