Harga TBS di PKS Stagnan di Tengah Ancaman Sanksi Gubernur

KETRINA, RADARUTARA.BACAKORAN.CO-  Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Provinsi Bengkulu terpantau stagnan atau jalan ditempat selama dua hari terakhir. 

Berdasarkan pantauan di lapangan, mayoritas PKS masih mempertahankan harga pembelian TBS di angka Rp 2.700/Kg.

Kondisi ini terjadi di tengah gencarnya pernyataan Gubernur Bengkulu yang sebelumnya telah menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak mematuhi harga TBS yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Ketegasan gubernur ini pun, muncul sebagai respons terhadap keluhan petani sawit yang merasa dirugikan dengan harga pembelian TBS yang sejak usia lebaran Idul Fitri 1446 hijriah terus mengalami penurunan atau merosot.

BACA JUGA:Paska Sidak Wagub ke Pabrik, Harga TBS Makin Merosot di Bawah Ketetapan Pemerintah

BACA JUGA:Harga TBS Turun, Wagub Mian Ultimatum PMKS

Akan tetapi, pantauan dua hari terakhir menunjukkan bahwa imbauan dan ancaman sanksi tersebut belum sepenuhnya diindahkan oleh seluruh PKS di wilayah Provinsi Bengkulu. 

Konkretnya, para petani sawit di berbagai sentra produksi di Bengkulu masih melaporkan harga jual TBS mereka di kisaran Rp 2.720/Kg untuk dilingkungan PKS PT Alno Sumindo sedangkan Rp 2.770/Kg berlaku dilingkungan PKS PT Agricinal-Sebelat.

"Kami berharap ada tindakan nyata dari pemerintah setelah adanya ancaman sanksi dari pemerintah kemarin," ungkap salah seorang petani sawit di Kecamatan Marga Sakti Sebelat (MSS), Muklis.

Muklis pun, berharap pemerintah Provinsi Bengkulu segera mengambil tindakan nyata sesuai dengan komitmen gubernur untuk memastikan harga TBS di tingkat petani dapat terjaga sesuai dengan ketetapan yang berlaku. 

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Semakin Turun, Begini Harga Per Kilogram Hari ini?

BACA JUGA:Warning! RAM dan Toke Sawit Jangan Beli TBS Hasil Curian

Situasi ini tentu menjadi perhatian serius bagi ribuan petani sawit di Bengkulu yang menggantungkan hidupnya pada komoditas ini.

"Kami rasa pemerintah dalam hal, ini Gubernur Bengkulu harus tegas. Supaya seluruh PKS di Provinsi Bengkulu ini bisa menerapkan pembelian harga TBS sesuai ketetapan yang ditentukan atau minimal mendekati.