Semu Kepastian Sumber Modal Awal Koperasi Desa Merah Putih

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 26 Mar 2025 - 20:07

Semu Kepastian Sumber Modal Awal Koperasi Desa Merah Putih -Radar Utara / Benny Siswanto-

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat,SSTP, MM, mengatakan sejauh ini koperasi desa merah putih, mekanisme teknisnya masih dilakukan oleh Dinas Koperasi berdasarkan Se nomor 1/2025 tentang tata cara pembentukan koperasi desa (kopdes).

"Sejauh ini regulasinya baru itu (SE 1/2025, red). Belum ada regulasi lainnya," ujar Rahmat, menjawab saat ditanya perihal regulasi teknis perihal Kopdes Merah Putih," Rabu, 26 Maret 2025.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bengkulu Utara, Rimiwang Muksin, S.Sos, M.Si, berujar saat ini pihaknya tengah menyusun edaran kepada desa, terkait dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Se nomor 1/2025 tentang tata cara pembentukan koperasi desa (kopdes).

"Edaran ke desa ini, masih ditelaah di Pemda. Muatannya adalah soal linimasa pembentukan kopdes yakni hingga akhir Juni 2025," ujarnya.

"Wacannya dari dana desa," jawab Rimiwang, saat ditanya salah satu sumber modal awal Kopdes Merah Putih.

Kementerian Koperasi, usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo pada 2 Maret 2025 dan ditindaklanjuti dengan Se nomor 1/2025 tentang tata cara pembentukan koperasi desa (kopdes).

Selasa, 26 Maret 2025, Kementerian Koperasi seperti dibaca dalam undangan yang ditandatangani Sekjen Kemenkop, Ahmad Zabadi, SH, MM, menggelar rapat koordinasi secara virtual Wilayah III Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam suratnya menjelaskan, koperasi desa merah putih juga diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi desa di seluruh Indonesia yang dilengkapi dengan gudang modern dan outlet strategis untuk menjawab permasalahan yang ada di desa, khususnya memangkas rantai distribusi, keterbatasan permodalan dan dominasi middleman yang menekan harga petani serta mengurangi biaya bagi konsumen. (bep)

semu kepastian sumber modal awal koperasi desa merah putih                             radarutara.bacakoran.co - tanpa payung hukum pemerintah seperti instruksi presiden (inpres) atau peraturan pemerintah (pp) terkait rencana pembentukan koperasi desa merah putih, niscaya penerapan program yang masih samar kepastian sumber modal awalnya ini, akan dibarengi dengan ego sektoral. 
tidak hanya di tingkat kementerian/lembaga. potensi, terus berkelindan lagi ke pemerintah kabupaten/kota. aroma itu, sudah mulai kentara di tataran satuan teknis di daerah yang menjadi rumpun organisasi kementerian koperasi dan kemendes pdtt 2025. 
walaupun, uu perkoperasian dan uu desa, menjadi salah satu kerangka pikir dalam membidani entitas bisnis anyar di lingkungan pemerintahan desa sebagaimana diterang dalam se nomor 1/2025 tentang tata cara pembentukan koperasi desa (kopdes). 
praktisi keuangan keluarga dan pendamping keuangan umkm, baratdewa sakti, melempar alur pikirnya yang menyoroti potensi positif ketika koperasi desa merah putih yang akan dilaunching pemerintah pada 12 juli 2025, dalam perjalanannya sinergis dengan bumdes yang memang sudah kadung ada dan menjadi program kemendes pdtt 2025, pula sudah dilugas juga dalam uu desa hasil revisi terakhir. 
baca juga:kades bakal punya jabatan baru di koperasi desa merah putih
baca juga:kebut bentuk koperasi desa merah putih 
menurut dia, bumdes miliki fleksibilitas dalam melakukan penanaman saham atau suntikan modal pada proyek-proyek baru koperasi, jika telah mengumpulkan aset dari kemitraan sebelumnya. 
kerja sinergis ini, bagi koperasi nantinya akan menjadi sisa hasil usaha atau shu yang kemudian dibagikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang secara tidak langsung turut berkontribusi dalam graduasi kelompok miskin.
sedangkan untuk bumdes, terusnya lagi, keuntungannya digunakan pemerintah desa untuk pembangunan mulai dari jalan, irigasi pendidikan, kesehatan dan lainnya yang dibutuhkan masyarakat. dia mencontohkan layaknya yang sudah dilakukan pemdes ponggok yang mengelola aset rp43 miliar untuk kepentingan komunal.
"dalam skema bagi hasil, bumdes memiliki porsi sesuai kontribusi nyata. bagian keuntungan, mencerminkan keadilan berbasis peran," ujarnya lewat esay, ditukil dari antara, rabu, 26 maret 2025.
baca juga:se 1/2025 terbit, darimana modal koperasi desa merah putih? 
baca juga:bagaimana sistem kerja antara bumdes dan koperasi merah putih?
terpisah, pengamat kebijakan, drs salamun haris, m.si, mengemukakan secara teori koperasi desa merah putih yang landasan hukum pembentukannya dijelaskan menteri koperasi, budi arie setiadi melalui se nomor 1/2025 tentang tata cara pembentukan koperasi desa (kopdes), dipandang perlu diperkuat lagi dengan peraturan pemerintah. 
"mengapa program koperasi desa merah putih ini perlu penguatan diskresi, karena memiliki kaitan dengan 2 institusi yakni kementerian koperasi dan kemendes pdtt 2025. tanpa perkuatan regulasi, niscaya ego sektoral di tataran praktik akan terjadi," salamun, mengingatkan. 
persiapan pembentukan koperasi desa merah putih di daerah 
kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) bengkulu utara, rahmat hidayat,sstp, mm, mengatakan sejauh ini koperasi desa merah putih, mekanisme teknisnya masih dilakukan oleh dinas koperasi berdasarkan se nomor 1/2025 tentang tata cara pembentukan koperasi desa (kopdes). 
baca juga:kades bakal punya jabatan baru di koperasi desa merah putih
baca juga:kebut bentuk koperasi desa merah putih
"sejauh ini regulasinya baru itu (se 1/2025, red). belum ada regulasi lainnya," ujar rahmat, menjawab saat ditanya perihal regulasi teknis perihal kopdes merah putih," rabu, 26 maret 2025. 
terpisah, kepala dinas koperasi dan ukm bengkulu utara, rimiwang muksin, s.sos, m.si, berujar saat ini pihaknya tengah menyusun edaran kepada desa, terkait dengan pembentukan koperasi desa merah putih berdasarkan se nomor 1/2025 tentang tata cara pembentukan koperasi desa (kopdes). 
"edaran ke desa ini, masih ditelaah di pemda. muatannya adalah soal linimasa pembentukan kopdes yakni hingga akhir juni 2025," ujarnya.  
"wacannya dari dana desa," jawab rimiwang, saat ditanya salah satu sumber modal awal kopdes merah putih.
baca juga:se 1/2025 terbit, darimana modal koperasi desa merah putih?
baca juga:bagaimana sistem kerja antara bumdes dan koperasi merah putih?
kementerian koperasi, usai mengikuti rapat terbatas dengan presiden prabowo pada 2 maret 2025 dan ditindaklanjuti dengan se nomor 1/2025 tentang tata cara pembentukan koperasi desa (kopdes). 
selasa, 26 maret 2025, kementerian koperasi seperti dibaca dalam undangan yang ditandatangani sekjen kemenkop, ahmad zabadi, sh, mm, menggelar rapat koordinasi secara virtual wilayah iii pembentukan koperasi desa merah putih.
dalam suratnya menjelaskan, koperasi desa merah putih juga diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi desa di seluruh indonesia yang dilengkapi dengan gudang modern dan outlet strategis untuk menjawab permasalahan yang ada di desa, khususnya memangkas rantai distribusi, keterbatasan permodalan dan dominasi middleman yang menekan harga petani serta mengurangi biaya bagi konsumen. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 27 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan