Dugaan Pelanggaran Didominasi Kode Etik

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 26 Feb 2024 - 20:33

Ketua Bawaslu Bengkulu Utara (BU), Tri Suyanto,-Radar Utara/Benny Siswanto-

Laporan lainnya seperti dugaan pelanggaran netralitas meliputi, ASN, kades, perangkat desa, hingga TNI-Polri.

BAWASLU atau Badan Pengawas Pemilu, terus menginformasikan apa-apa saja yang dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan skema pengawasan partisipatif.

Ditukil dari laman resminya, lembaga "wasit" pemilu itu, mengungkapkan setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran pada tahun kontestasi, bisa ditindaklanjuti.

Ada beberapa unsur yang wajib menjadi rujukan Bawaslu dalam menindaklanjuti sebuah temua pelanggaran atau laporan pelanggaran.

Salah satu yang menjadi cermatan dan rentan terjadi dalam nyaris setiap kalender kontestasi, adalah ketidaknetralan ASN.

Ditegaskan Bawaslu, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya dapat berdampak pada sanksi hukuman disiplin, tapi juga dapat mengarah pidana.

"Ada beberapa contoh (kasus) bahwa ternyata berkaitan pelanggaran netralitas ASN, ada dugaan pidana, yang tidak sekedar direkomendasikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tapi dampaknya luar biasa," ungkap Puadi saat memberi penyuluhan hukum terkait Netralitas ASN pada Pemilu 2024 yang dirilis laman resmi Bawaslu Republik Indonesia.

Netralitas ASN, terus dia, memiliki 2 pintu masuk yakni lewat temuan dan laporan. Dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan, maka menjadi obyek tindaklanjut berdasarkan temuan Bawaslu.

Sedangkan, laporan datang dari masyarakat. Meski begitu, tindaklanjut dalam setiap temuan hingga laporan, juga wajib dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang berkepastian hukum.

Temuan dan laporan, dijelaskan dalam Pasal 454 UU 7/2017 tentang Pemilu, masa berlaku temuan, tujuh hari sejak diketahui dugaan pelanggarannya.

Adapun laporan dari aduan masyarakat berkaitan netralitas ASN Pasal 454 melaporkannya tujuh hari sejak diketahui yang melaporkannya.

dugaan pelanggaran didominasi kode etik                            radarutara.bacakoran.co - dugaan pelanggaran kode etik serta pelanggaran hukum lain.
mendominasi jenis pelanggaran yang dilaporkan ke badan pengawas pemilu atau bawaslu.
lembaga "peluit" kontestasi elektoral itu telah menerima 1.722 laporan dugaan pelanggaran. dari total tersebut, kasusnya didominasi oleh laporan. 
jumlahnya mencapai 1.116 laporan. sisanya, 606 dugaan pelanggaran, merupakan buah hasil kerja lembaganya sendiri dalam format temuan. 
baca juga: nyantai tapi produktif, jualan foto aja ke situs ini 
baca juga:nelayan meninggal asal putri hijau dapat santunan 42 juta 
prosesnya pun bergulir ke lembaga pengawasan itu. 
bawaslu telah meregistrasi sebanyak 973 dugaan pelanggaran yang bersumber dari laporan dan temuan. 
sebanyak 523 temuan diregistrasi dan ditangani dengan proses penanganan pelanggaran. 
selanjutnya, 450 laporan juga diregistrasi dan diproses. 
baca juga:pleno kabupaten dikejar waktu. begini kata kpu bengkulu utara
baca juga:kabarnya pelabuhan cpo di mukomuko segera dibangun
"sebanyak 83 temuan belum diregistrasi," ungkap bawaslu, lewat medsos resminya @bawasluri, menerang soal data penanganan pelanggaran pemilu 2024 per 22 februari 2024.
dugaan pelanggaran kode etik, menjadi pemuncaknya. dicatat bawaslu, ada 245 pelanggaran. 
pelanggaran yang dapat berlanjut dengan sanksi yang tidak diatur oleh undang-undang pemilu, juga cukup banyak. ada 123 pelanggaran hukum lain yang terjadi. 
bahkan dalam sebuah warta di kanal saluran utama, ketua bawaslu, rahmat bagja, mengatakan, belum ada satu pun dugaan pelanggaran yang dapat membatalkan hasil pemilu 2024. 
baca juga:nonton jamrud, motor scoopy warga pondok batu hilang
baca juga: selain siltap, penyaluran blt-dd ta 2024 juga macet
"37 pelanggaran pidana dan 63 pelanggaran administratif," terang bawaslu. 
sebelumnya, bawaslu menjelaskan, pelanggaran pemilu meliputi tindakan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan regulasi peraturan yang mengatur tentang pemilu.
ketua bawaslu bengkulu utara (bu), tri suyanto, se, menyampaikan, pelanggaran pemilu terbagi dalam beberapa jenis. 
dari serangkaian jenis itu, kata dia, akan menjadi rujukan penyikapan pihaknya dalam melakukan tindaklanjut atas laporan yang diterima.
baca juga:alhamdulillah...pertalite spbu putri hijau bakal dipasok pertalite, ini jadwalnya...
baca juga:puskeswan putri hijau geber vaksinasi ternak milik masyarakat
lebih rinci, tri menyampaikan, pelanggaran pemilu itu meliputi pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik.
"selanjutnya ada lagi yakni tindak pidana pemilu serta pelanggaran hukum lainnya," kata tri suyanto, menjelaskan. 
untuk diketahui, bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan, diberikan wewenang tidak hanya sebagaimana diatur dalam uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu saja. 
wasit pemilu itu, dapat menggunakan aturan lainnya, dalam menindaklanjuti sebuah dugaan pelanggaran. 
baca juga:berharap pembangunan ruas jalan kecamatan napal putih dimulai dari desa muara santan
baca juga: genjot kinerja, satgas peningkatan ekspor pun dibentuk
beleid aturan lainnya itu, akan menjadi obyek rekomendasi bawaslu dalam menindaklanjuti sebuah dugaan pelanggaran untuk dijatuhkan sanksi sesuai regulasi.
masyarakat juga perlu mengetahui siapa saja yang bisa menjadi pelapor dugaan kontestasi atau proses curang yang terjadi.
bawaslu menjelaskan, pihaknya yang dapat menjadi pelapor meliputi warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih. 
artinya yang telah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah. selanjutnya, peserta pemilu dan pemantau pemilu yang terakreditasi bawaslu. 
baca juga: nyantai tapi produktif, jualan foto aja ke situs ini 
baca juga:nelayan meninggal asal putri hijau dapat santunan 42 juta 
"tiga subyek itu, dapat menyampaikan setiap perbuatan yang dinilai tidak berkesesuaian dengan ketentuan dalam uu pemilu kepada bawaslu," terangnya.
obyek laporan dugaan pelanggaran, adalah setiap tahapan penyelenggara pemilu. sampai dengan tahapan pencoblosan, penghitungan suara di setiap tahapan yang kini tengah berlangsung. 
"laporan paling lama 7 hari kerja sejak diketahuinya dugaan pelanggaran," tegasnya menerangkan.
penyampaian laporan, terus dia, dilakukan ke kantor bawaslu pada hari senin hingga kamis, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00. untuk jumat, hingga 16.30 waktu setempat. 
baca juga:pleno kabupaten dikejar waktu. begini kata kpu bengkulu utara
baca juga:kabarnya pelabuhan cpo di mukomuko segera dibangun
sesuai regulasi, penyampaian laporan pelanggaran dapat diwakilkan kepada phak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus. 
syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya
syarat formil, meliputi: 
a. nama dan alamat pelapor;
b. pihak terlapor, dan
b. waktu penyampaian laporan tidak melebihi jangka waktu
note : paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu
baca juga:nonton jamrud, motor scoopy warga pondok batu hilang
baca juga: selain siltap, penyaluran blt-dd ta 2024 juga macet
syarat materiil, meliputi:
a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu
b. uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu, dan 
c. bukti-bukti, dapat berupa surat, dokumen, video, foto atau barang yang digunakan dalam peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
untuk diketahui, tuntas penghitungan di tingkat tempat pemungutan suara (tps), prosesnya akan berlanjut ke pleno rekapitulasi pada tingkat pps yang berkedudukan di wilayah desa atau kelurahan, ppk, kpu kabupaten, kpu provinsi dan kpu. 
baca juga:alhamdulillah...pertalite spbu putri hijau bakal dipasok pertalite, ini jadwalnya...
baca juga:puskeswan putri hijau geber vaksinasi ternak milik masyarakat
obyek pelaporan saat ini yang dapat disampaikan ke bawaslu diantaranya dugaan money politik sampai dengan pelanggaran penyelenggara pemilu terkait kode etik.
laporan lainnya seperti dugaan pelanggaran netralitas meliputi, asn, kades, perangkat desa, hingga tni-polri. 
bawaslu atau badan pengawas pemilu, terus menginformasikan apa-apa saja yang dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan skema pengawasan partisipatif. 
ditukil dari laman resminya, lembaga "wasit" pemilu itu, mengungkapkan setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran pada tahun kontestasi, bisa ditindaklanjuti. 
baca juga:berharap pembangunan ruas jalan kecamatan napal putih dimulai dari desa muara santan
baca juga: genjot kinerja, satgas peningkatan ekspor pun dibentuk
ada beberapa unsur yang wajib menjadi rujukan bawaslu dalam menindaklanjuti sebuah temua pelanggaran atau laporan pelanggaran. 
salah satu yang menjadi cermatan dan rentan terjadi dalam nyaris setiap kalender kontestasi, adalah ketidaknetralan asn. 
ditegaskan bawaslu, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (asn) tidak hanya dapat berdampak pada sanksi hukuman disiplin, tapi juga dapat mengarah pidana. 
"ada beberapa contoh (kasus) bahwa ternyata berkaitan pelanggaran netralitas asn, ada dugaan pidana, yang tidak sekedar direkomendasikan komisi aparatur sipil negara (kasn) tapi dampaknya luar biasa," ungkap puadi saat memberi penyuluhan hukum terkait netralitas asn pada pemilu 2024 yang dirilis laman resmi bawaslu republik indonesia.
baca juga: nyantai tapi produktif, jualan foto aja ke situs ini 
baca juga:nelayan meninggal asal putri hijau dapat santunan 42 juta 
netralitas asn, terus dia, memiliki 2 pintu masuk yakni lewat temuan dan laporan. dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan, maka menjadi obyek tindaklanjut berdasarkan temuan bawaslu. 
sedangkan, laporan datang dari masyarakat. meski begitu, tindaklanjut dalam setiap temuan hingga laporan, juga wajib dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang berkepastian hukum. 
temuan dan laporan, dijelaskan dalam pasal 454 uu 7/2017 tentang pemilu, masa berlaku temuan, tujuh hari sejak diketahui dugaan pelanggarannya. 
adapun laporan dari aduan masyarakat berkaitan netralitas asn pasal 454 melaporkannya tujuh hari sejak diketahui yang melaporkannya.
baca juga:pleno kabupaten dikejar waktu. begini kata kpu bengkulu utara
baca juga:kabarnya pelabuhan cpo di mukomuko segera dibangun
"pelaporan atau temuan pelanggaran yang diketahui lewat dari tujuh, daluarsa," tegasnya. 
lebih substantif lagi, koordinator divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi itu, mengungkapkan contoh kasus pada pelanggaran netralitas asn pemilu yang terjadi 2019 silam. 
beberapa diantaranya; berperan sebagai moderator kampanye tatap muka caleg dprd. terdakwa turut aktif menjawab pertanyaan peserta kampanye, dan diakhiri foto bersama kampanye. 
sebelumnya, ru pernah mengulas skenario pemungutan suara ulang atau psu, menjadi bagian dalam peraturan kpu (pkpu) nomor 25 tahun 2023.
baca juga:nonton jamrud, motor scoopy warga pondok batu hilang
baca juga: selain siltap, penyaluran blt-dd ta 2024 juga macet
regulasi itu, mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu 2024, waktunya mulai tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
mekanisme psu, secara umum digamblang pada bab vii pemungutan suara dan penghihtungan suara ulang, lanjutan dan susulan.
pra syarat psu sendiri, secara umum diatur di pasal 80 mulai dari ayat 1,2 dan 3.
dijelaskan ayat (1), pemungutan suara di tps dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
baca juga:alhamdulillah...pertalite spbu putri hijau bakal dipasok pertalite, ini jadwalnya...
baca juga:puskeswan putri hijau geber vaksinasi ternak milik masyarakat
ayat (2): pemungutan suara di tps wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. petugas kpps meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
c. petugas kpps merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
baca juga:berharap pembangunan ruas jalan kecamatan napal putih dimulai dari desa muara santan
baca juga: genjot kinerja, satgas peningkatan ekspor pun dibentuk
d. pemilih yang tidak memiliki ktp-el atau suket, dan tidak terdaftar di dpt dan dptb memberikan suara di tps.
pada ayat (3) ditegasi lagi dengan penjelasan: selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu tps atau pada tps yang berbeda.
divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat (sosdiklih-parmas) kpu bengkulu utara (bu), dr dedi mulyadi, menerangkan kondisi tahapan terkini, masih dalam persiapan pelaksanaan pleno tingkat kabupaten.
mekanisme teknis pelaksanaannya telah diatur dalam pkpu nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu 2024, waktunya mulai tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
baca juga: nyantai tapi produktif, jualan foto aja ke situs ini 
baca juga:nelayan meninggal asal putri hijau dapat santunan 42 juta 
untuk diketahui, kpu kabupaten/kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota dprd kabupaten/kota paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara.
kpu provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota dprd provinsi paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara.
sedangkan kpu menetapakan hasil pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara pasangan calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota dpr, dan perolehan suara untuk calon anggota dpd paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara. 
pemungutan suara ulang, tidak serta merta bisa dilakukan. kontestasi itu, berdurasi waktu. 
baca juga:pleno kabupaten dikejar waktu. begini kata kpu bengkulu utara
baca juga:kabarnya pelabuhan cpo di mukomuko segera dibangun
layaknya pelaporan pelanggaran pemilu ke bawaslu yakni 7 hari sejak diketahuinya peristiwa itu terjadi. 
dalam hal psu ini, waktunya ditegasi pada pasal 81 ayat 3. pemungutan suara ulang di tps dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan kpu kabupaten/kota.
ayat (1) menjelaskan, pemungutan suara ulang diusulkan oleh kpps dengan
menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
baca juga:nonton jamrud, motor scoopy warga pondok batu hilang
baca juga: selain siltap, penyaluran blt-dd ta 2024 juga macet
selanjutnya di ayat (2), menjelaskan usul kpps diteruskan kepada ppk dan selanjutnya diajukan kepada kpu kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
peserta pencoblosan juga sudah ditetapkan dalam pkpu ini. dijelaskan, undangan mencoblos dengan tanda khusus bertuliskan psu. 
disampaikan kepada pemilih yang terdaftar dalam dpt, dptb, dan yang tercatat dalam dpk paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang di tps.
pemilih dalam psu karena keadaan tertentu, tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tps tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di tps lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
baca juga:alhamdulillah...pertalite spbu putri hijau bakal dipasok pertalite, ini jadwalnya...
baca juga:puskeswan putri hijau geber vaksinasi ternak milik masyarakat
apa saja kriteria keadaan tertentu itu? secara detil diterang pada pasal 83 ayat (3) yang meliputi; 
a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara ulang; b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi; 
selanjutnya, c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; d. menjalani rehabilitasi narkoba; e. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukumanpenjara atau kurungan;
f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; g. pindah domisili;
h. tertimpa bencana alam; dan/atau i. bekerja di luar domisilinya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 27 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan