Pertama di Bengkulu Utara, Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD dalam Pembuatan Perdes

Reporter: Sigit Haryanto |

Editor: Ependi |

Senin , 03 Nov 2025 - 21:57

Pertama di Bengkulu Utara, pelatihan penguatan kapasitas dan penyusunan Perdes digelar di Kecamatan Marga Sakti Sebelat-Radar Utara/ Sigit Haryanto-

KETRINA, RADARUTARA.BACAKORAN.CO- Untuk pertama kalinya di Kabupaten Bengkulu Utara, kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyusunan dan pembuatan peraturan desa (Perdes) dilaksanakan di tingkat kecamatan.

Kegiatan bersejarah ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Marga Sakti Sebelat (MSS) dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bengkulu Utara, H. Sumarno, S.Pd, pada Senin 3 Oktober 2025.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat MSS, Eri Zull, S.Pt, para Kepala Desa se-Kecamatan MSS, serta narasumber kompeten dari Kepala Dinas PMD Bengkulu Utara, Kabag Hukum Setdakab Bengkulu Utara, dan ahli dari Kanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu.

Ketua panitia kegiatan, sekaligus Kasi PMD Kecamatan MSS, Joni Iswanto, ST, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan dengan tajuk “Peka dan Pede” ini merupakan langkah inovatif Pemerintah Kecamatan MSS dalam mendorong seluruh desa agar memiliki produk Perdes yang sah dan berkekuatan hukum tetap.

“Kegiatan ini kami rancang sebagai bentuk inovasi pemerintah kecamatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Kami ingin mendorong agar setiap desa memiliki Perdes yang legal sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa,” ungkap Joni.

Ia menuturkan, tema “Peka dan Pede” diambil karena diharapkan mampu menumbuhkan semangat para anggota BPD untuk lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan percaya diri dalam menjalankan fungsinya.

“Tanpa kepekaan dan rasa percaya diri, akan sulit bagi anggota BPD untuk mendorong masyarakat ke arah yang lebih baik. Karena itu, dua hal ini menjadi kunci utama dalam memperkuat peran BPD di tingkat desa,” tambahnya.

Joni juga mengungkapkan, hingga saat ini belum ada satu pun desa di Kecamatan MSS yang memiliki produk Perdes yang legal.

Kondisi ini menyebabkan desa belum memiliki landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kecamatan MSS bersama pemerintah desa bersepakat menghadirkan narasumber kompeten dari Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Dinas PMD Bengkulu Utara, dan Bagian Hukum Setdakab agar pelatihan ini benar-benar menghasilkan output yang nyata.

pertama di bengkulu utara, pelatihan peningkatan kapasitas bpd dalam pembuatan perdes                            ketrina, radarutara.bacakoran.co- untuk pertama kalinya di kabupaten bengkulu utara, kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas anggota badan permusyawaratan desa (bpd) dalam rangka penyusunan dan pembuatan peraturan desa (perdes) dilaksanakan di tingkat kecamatan. 
kegiatan bersejarah ini diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan marga sakti sebelat (mss) dan dibuka secara resmi oleh wakil bupati bengkulu utara, h. sumarno, s.pd, pada senin 3 oktober 2025.
turut hadir dalam kegiatan tersebut camat mss, eri zull, s.pt, para kepala desa se-kecamatan mss, serta narasumber kompeten dari kepala dinas pmd bengkulu utara, kabag hukum setdakab bengkulu utara, dan ahli dari kanwil kemenkumham provinsi bengkulu.
ketua panitia kegiatan, sekaligus kasi pmd kecamatan mss, joni iswanto, st, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan dengan tajuk “peka dan pede” ini merupakan langkah inovatif pemerintah kecamatan mss dalam mendorong seluruh desa agar memiliki produk perdes yang sah dan berkekuatan hukum tetap.
“kegiatan ini kami rancang sebagai bentuk inovasi pemerintah kecamatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. kami ingin mendorong agar setiap desa memiliki perdes yang legal sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa,” ungkap joni.
baca juga:hadirkan ahli dari kemenkumham, bpd di kecamatan mss bakal pelatihan pembuatan perdes
baca juga:desa berhak mengatur rumah tangganya, waka i dprd: perdes instrumen penting penyelenggaraan pemdes
ia menuturkan, tema “peka dan pede” diambil karena diharapkan mampu menumbuhkan semangat para anggota bpd untuk lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan percaya diri dalam menjalankan fungsinya.
“tanpa kepekaan dan rasa percaya diri, akan sulit bagi anggota bpd untuk mendorong masyarakat ke arah yang lebih baik. karena itu, dua hal ini menjadi kunci utama dalam memperkuat peran bpd di tingkat desa,” tambahnya.
joni juga mengungkapkan, hingga saat ini belum ada satu pun desa di kecamatan mss yang memiliki produk perdes yang legal. 
kondisi ini menyebabkan desa belum memiliki landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
oleh karena itu, pemerintah kecamatan mss bersama pemerintah desa bersepakat menghadirkan narasumber kompeten dari kanwil kemenkumham bengkulu, dinas pmd bengkulu utara, dan bagian hukum setdakab agar pelatihan ini benar-benar menghasilkan output yang nyata.
baca juga:kabar anggaran penyusunan perdes dicoret, rizal: pelatihan bersifat titipan, itu harusnya dianulir!
baca juga:hadirkan ahli dari kemenkumham, bpd di kecamatan mss bakal pelatihan pembuatan perdes
selama dua hari pelatihan, yakni 3–4 november 2025, kata joni, seluruh anggota bpd akan mendapatkan materi tentang tupoksi kelembagaan bpd serta bimbingan teknis penyusunan dan pembuatan produk perdes.
“targetnya, setelah pelatihan selesai, setiap desa memiliki minimal satu produk perdes sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa,” jelas joni.
sementara itu, camat mss, eri zull, s.pt, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran wakil bupati bengkulu utara, h. sumarno, s.pd, yang berkenan membuka langsung kegiatan pelatihan tersebut. 
menurutnya, pelatihan ini sangat penting bagi bpd dan pemerintah desa, terutama karena hingga kini belum ada perdes yang sah secara hukum di kecamatan tersebut.
“kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan desa. kami sengaja menghadirkan rekan-rekan dari kanwil kemenkumham untuk memberikan materi langsung.agar penyusunan perdes benar-benar sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat,” ungkap eri.
eri berharap, pasca pelatihan ini minimal setiap desa di kecamatan mss dapat memiliki perdes kewenangan desa sebagai produk dasar, yang kemudian diikuti dengan perdes turunan lainnya yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, dan menjadi pedoman hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa.
baca juga:perbaikan sesuai regulasi, dpmd bantah coret anggaran pembuatan perdes
baca juga:desa berhak mengatur rumah tangganya, waka i dprd: perdes instrumen penting penyelenggaraan pemdes
“perdes nantinya akan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kewenangan desa, sekaligus menjadi alat untuk mendorong perubahan sosial ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan,” tambahnya.
sementara itu, wakil bupati (wabup) bengkulu utara, h. sumarno, s.pd, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. 
ia menilai, pelatihan ini merupakan langkah maju yang perlu diapresiasi karena mampu membangkitkan kesadaran kolektif bpd untuk memahami peran strategisnya dalam pembangunan desa.
“kegiatan ini sangat bermanfaat. saya berharap para anggota bpd bisa memahami tugas dan fungsinya, serta meningkatkan kemampuan administratif dan legislasi, khususnya dalam membuat aturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pesan wabup.
wabup juga menegaskan bahwa fungsi bpd tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga sebagai mitra pemerintah desa dalam merancang kebijakan lokal yang berpihak kepada masyarakat. 
dengan peningkatan kapasitas seperti ini, ia optimistis desa-desa di kecamatan mss akan semakin kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis hukum dan partisipatif. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 04 NOVEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan