Oknum Guru Tsk Asusila, Jeratan Hukum dengan Pemberatan, Berlanjut Ancaman Pecat dari ASN

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 21 Jan 2024 - 19:35

PARA Orangtua murid yang menjadi korban dugaan cabul oknum guru saat melapor ke Polsek Putri Hijau.-Radar Utara/Sigit Haryanto-

Regulasi itu, juga mengatur soal kebijakan soal hak keuangan seorang ASN saat berstatus tersangka.

Catatan Radar Utara, dalam kasus yang nyaris serupa. Namun dengan modus operandi yang berbeda. Praktik miris yang dilancarkan seorang oknum guru, juga pernah terjadi.

Saat itu, jaksa menuntut, terdakwa pelaku tindak asusila terhadap anak dengan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Jo Pasal 76E UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016.

Beleid itu, merupakan Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair.

Aksi menyimpang yang dilancarkan pelaku sejak 2018 hingga tahun 2023 ini. Dilakukan dengan menyalahgunakan profesinya sebagai guru.

Diketahui, pelaku bekerja sebagai guru honorer pada sebuah sekolah dasar di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Mulai dari sebagai Guru Olahraga (PJOK), Guru Agama, Guru Pramuka, Guru Futsal, yang kian memberatkan ancaman hukuman.

oknum guru tsk asusila, jeratan hukum dengan pemberatan, berlanjut ancaman pecat dari asn                            radarutara - jeratan pasal dengan ancaman berat, kini dihadapi tersangka dugaan tindak pidana asusila inisial h, 30 tahun. uu perlindungan anak yang menjeratnya, memiliki ancaman maksimal 15 tahun penjara. 
 
selain itu, statusnya yang notabene guru, kemudian para korbannya adalah muridnya sendiri. berpotensi menambah beratnya sanksi 1/3 dari ancaman hukuman maksimal. seperti ditegas undang-undang.
 
oknum guru agama yang bertugas pada sekolah dasar di wilayah kecamatan marga sakti sebelat kabupaten bengkulu utara (bu) itu. praktis diambang sanksi pecat dari statusnya sebagai aparatur sipil negara (asn). 
 
diketahui, polisi turut menjeratnya dengan pasal 81 ayat (3) uu nomor 17 tahun 2016. tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas uu nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. 
baca juga:kpu se-indonesia never holiday seminggu full masuk kerja 
baca juga:parah....24 siswi sd diduga jadi korban pencabulan. pelakunya oknum guru agama...
kapolres bengkulu utara, akbp lambe patabang birana, sik, mh, melalui kapolsek putri hijau, iptu achmad nizar, sik, mh. membenarkan jerat pasal dalam penetapan tersangka terhadap h tersebut. 
 
"penetapan tersangka terhadap h, setelah terpenuhinya unsur-unsur dugaan tindak pidana yang dilakukan," ujarnya.
 
dari hasil penyidikan yang dilakukan terhadap para pelapor tersangka h. didapati keterangan, aksi menyimpang dilancarkan pelaku pada saat pelajaran praktik. 
 
dengan beragam dalih, pelaku kemudian melancarkan aksi tak senonohnya itu.
baca juga:kunker di 4 desa, pemprov bengkulu perkenalkan program 2024
baca juga:jalan dan permukiman warga pondok batu terancam tenggelam
pantauan ru, sebelum kasus ini terbongkar. sempat ada upaya mediasi yang dilakukan di sekolah. 
 
tapi upaya mediasi itu mentah. persoalan pun menyeruak, heboh hingga memantik marah para orang tua korban dan berlanjut ke laporan kepolisian.
berita terpopuler klik disini
"saat ini, pemeriksaan intens masih terus dilakukan. prosesnya dilakukan secara profesional dan benar-benar mempertimbangkan sisi psikologis para korban yang harus dijaga," jelas nizar.
 
kepala dispendik bu, drs fahrudin, saat dikonfirmasi. mengaku tengah melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan, atas persoalan yang tengah menjadi sorotan publik ini. 
baca juga:3 unit jembatan di bengkulu utara, diproyeksi dibangun dengan dana inpres
baca juga:pelestarian budaya kunci pertahankan identitas dan kearifan lokal
meski begitu, fahrudin belum mengungkap gamblang, langkah yang bakal dilakukan. namun lebih masih mengumpulkan data dan keterangan, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, agar penyelenggaraan kerja pendidikan tidak terganggu. 
 
selain itu, kata dia, kehati-hatian pihaknya bersama dengan pihak berwenang. adalah menjadi psikis peseta didik serta satuan pendidikan di sana. 
 
"tentu pemerintah daerah akan bersikap. tapi apa? saat ini masih dalam proses. dan kami sangat berhati-hati, karena persoalan ini berkaitan dengan anak," ujarnya.
 
"yang jelas, langkah direktif tidak akan lepas dari rel-rel regulasi yang berlaku," tegasnya.
baca juga:ini perbandingan laki-laki dan perempuan di kabupaten bengkulu utara. ternyata..
baca juga:rakor evaluasi akip, pemkab bu satukan tekad, tingkatkan kinerja
dibincangi, soal regulasi disiplin pegawai, pengamat kebijakan publik, dr elektison somi, bilang. langkah cepat dan terukur dari pemerintah daerah, wajib dilakukan.
 
langkah yang cenderung atau terkesan lamban karena ragu-ragu. menurutnya akan membebani psikis penyelenggara birokrasi. 
 
walaupun dalam pelaksanaan birokrasi, kata dia, wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. akan tetapi, bukan dimaknai dengan berlarut-larut. 
 
karena perangkat kerja birokrasi, relatif lengkap mulai dari aturan inti. dalam bentuk undang-undang sampai dengan rumpun regulasi turunan dapat menjadi pedoman. 
baca juga:oknum danru koboy gunakan airsoft gun, bertugas di pt agricinal. ini keterangan polisi..
baca juga:diduga, arogansi oknum petugas pt agricinal sudah sering terjadi. puskesmas berharap ini.....
"salah satunya, merujuk pada pp tentang manajemen pns," papar somi. 
 
dia juga menyampaikan, kecakapan pejabat teknis. akan berimplikasi pada justifikasi pejabat di atasnya. selain itu, langkah lamban, kata dia, akan berdampak pada dua implikasi. 
berita terpopuler klik disini
pertama adalah justifikasi terhadap penyelenggaraan birokrasi. implikasi kedua adalah potensi kerugian negara, karena disebabkan oleh kelalaian. 
 
"uu asn sampai dengan aturan turunannya, sudah mengatur sedemikian rupa soal perencanaan, pengadaan. hingga sanksi mulai dari pemberhentian sementara, pemulihan ketika dinyatakan tidak bersalah. sampai dengan pemberhentian hormat dan tidak hormat dengan faktor-faktor yang menyebabkanya," bebernya. 
baca juga:irt karang tengah ditemukan, belum bisa diajak komunikasi
baca juga:usulkan internet gratis bantu promosikan objek wisata di mukomuko
sekadar menginformasikan, selain uu nomor 5 tahun 2014 tentang asn. disusul lagi 3 tahun kemudian dengan peraturan pemerintah (pp) nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns. 
 
selain menggamblang soal sanksi asn yang terbukti korupsi. tepatnya ditegas di pasal 251 yang menyatakan. "pns yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana. diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns.
 
beleid itu pun mengatur, perihal pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tetap alias pecat, seorang asn bilamana tersandung tindak pidana. 
 
regulasi itu, juga mengatur soal kebijakan soal hak keuangan seorang asn saat berstatus tersangka.
baca juga:ikan laut melimpah harga murah. harga bawal jadi segini...
baca juga:yodan district ii, integrasi pusat bisnis di tengah kota
catatan radar utara, dalam kasus yang nyaris serupa. namun dengan modus operandi yang berbeda. praktik miris yang dilancarkan seorang oknum guru, juga pernah terjadi.
 
saat itu, jaksa menuntut, terdakwa pelaku tindak asusila terhadap anak dengan pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) jo pasal 76e uu ri no 17 tahun 2016 tentang penetapan perppu no 1 tahun 2016. 
 
beleid itu, merupakan perubahan kedua atas uu no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dalam dakwaan alternatif pertama primair. 
 
aksi menyimpang yang dilancarkan pelaku sejak 2018 hingga tahun 2023 ini. dilakukan dengan menyalahgunakan profesinya sebagai guru. 
baca juga:soal cpns 2024, tunggu data kebutuhan pegawai di mukomuko
baca juga:pemilu makin dekat, camat imbau asn agar menjaga netralitas
diketahui, pelaku bekerja sebagai guru honorer pada sebuah sekolah dasar di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu. mulai dari sebagai guru olahraga (pjok), guru agama, guru pramuka, guru futsal, yang kian memberatkan ancaman hukuman.
 
membaca pasal dalam tuntutan, jaksa menggunakan beleid, tambahan 1/3 dari ancaman hukuman maksimal. (*)