Menakar JC atau Whistleblower 2 Kasus Mencolok di Bengkulu

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 16 Feb 2025 - 19:27

Menakar JC atau Whistleblower 2 Kasus Mencolok di Bengkulu -Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Partisipasi publik, tidak hanya dalam pemerintahan. Tapi berlaku juga dalam tindak pidana.

Setidaknya, 2 kasus di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang menyedot perhatian.

Hukum positif di Indonesia, turut mengatur partisipasi publik dalam tindak pidana itu dalam keberadaan Justice Collaborators (JC) dan Whistleblower.

Siapa yang menetapkan justice collaborator? implementasi Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption, sudah dilakukan di Indonesia dalam beberapa kasus mencolok.

Secara normatif, penerapannya dilugas dalam Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelaporan Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Maka siapa subjek yang menetapkan JC, merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, menerangkan lembaga yang berwenang menetapkan status JC adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dan atas pertimbangan dari majelis hakim.

Setidaknya, 2 kasus yang tengah menyedot perhatian publik di daerah saat ini.

Pertama, dugaan bancakan duit negara yang terjadi di DPRD Bengkulu Utara.

Kasusnya tengah ditangani Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Pengusutannya, sudah kian progresif, sampai-sampai Kajari Ristu Gunawan, SH, MH memimpin langsung penggeledahan di Sekretariat lembaga politik itu.

Tidak kurang 130 dokumen yang diboyong tim kejaksaan yang melakukan penggeledahan selama hampir 6 jam, pada Jumat, 16 Februari 2025.

menakar jc atau whistleblower 2 kasus mencolok di bengkulu                             radarutara.bacakoran.co - partisipasi publik, tidak hanya dalam pemerintahan. tapi berlaku juga dalam tindak pidana. 
setidaknya, 2 kasus di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu yang menyedot perhatian. 
hukum positif di indonesia, turut mengatur partisipasi publik dalam tindak pidana itu dalam keberadaan justice collaborators (jc) dan whistleblower.  
siapa yang menetapkan justice collaborator? implementasi pasal 37 konvensi pbb anti korupsi atau united nations convention against corruption, sudah dilakukan di indonesia dalam beberapa kasus mencolok. 
baca juga:milyaran uang korban penipuan gbd sisipan oleh oknum asn dispendik, terancam moksa
baca juga:dejavu, kasus penipuan jadi gbd di bengkulu utara: 3 orang jadi tersangka
secara normatif, penerapannya dilugas dalam surat edaran (se) mahkamah agung (ma) republik indonesia nomor : 04 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelaporan tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborators) di dalam perkara tindak pidana tertentu. 
maka siapa subjek yang menetapkan jc, merujuk pada undang-undang nomor 31 tahun 2014, menerangkan lembaga yang berwenang menetapkan status jc adalah lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk dan atas pertimbangan dari majelis hakim.
setidaknya, 2 kasus yang tengah menyedot perhatian publik di daerah saat ini. 
pertama, dugaan bancakan duit negara yang terjadi di dprd bengkulu utara. 
baca juga:setor rp25 juta agar masuk gbd, korban dugaan penipuan oknum asn dispendik bengkulu utara menyasar warga mss 
baca juga:modus gbd sisipan, oknum asn ini pungut uang korban hingga ratusan juta, begini kronologisnya!
kasusnya tengah ditangani kejaksaan negeri bengkulu utara. pengusutannya, sudah kian progresif, sampai-sampai kajari ristu gunawan, sh, mh memimpin langsung penggeledahan di sekretariat lembaga politik itu. 
tidak kurang 130 dokumen yang diboyong tim kejaksaan yang melakukan penggeledahan selama hampir 6 jam, pada jumat, 16 februari 2025. 
jejak administratif yang menjadi barang bukti pendukung itu, diboyong rombongan jaksa dalam 3 box plastik yang dikawal ketat oleh kasi pidsus dan kasi intel hingga paripurna penggeledahan.
pantauan media, penggeledahan dipimpin kajari ristu, beberapa ruang tempat dokumen penting seputar objek penyidikan dugaan korupsi tahun anggaran 2023, khususnya perihal administratif surat perintah perjalanan dinas (sppd) yang diduga fiktif dan menjadi temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) tahun 2024 hampir 6 miliaran, dimulai sejak pukul 09.00 wib hingga pukul 14.32 wib. 
baca juga:milyaran uang korban penipuan gbd sisipan oleh oknum asn dispendik, terancam moksa
baca juga:dejavu, kasus penipuan jadi gbd di bengkulu utara: 3 orang jadi tersangka
korps adhyaksa belum mengungkap, dalang utama yang pastinya sudah terpetakan dan tinggal menetapkan statusnya jadi tersangka. 
versinya, laju penyidikan kini tengah dalam tahapan penghitungan kerugian negara. 
penggeledahan di lembaga politik jumat pagi, dijelaskan jaksa, sebagai tindak lanjut surat tugas dari badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan provinsi bengkulu untuk melakukan penghitungan kn yang terjadi. 
tidak sedikit narasi di arus bawah, sudah turut menduga-duga siapa-siapa saja yang layak dijerat menjadi tersangka. 
mulai dari pejabat fungsional hingga eselon utama di jajaran birokrat hingga top elit lembaga yang artinya menyorot kemungkinan politisi turut terlibat. 
baca juga:setor rp25 juta agar masuk gbd, korban dugaan penipuan oknum asn dispendik bengkulu utara menyasar warga mss
baca juga:modus gbd sisipan, oknum asn ini pungut uang korban hingga ratusan juta, begini kronologisnya!
inilah yang membersamai narasi tentang pentingnya keberadaan jc dalam skandal dugaan korupsi yang sudah begitu lama, jarang menjamah jajaran pemerintah daerah. 
"penggeledahan ini merupakan rangkaian penyidikan, guna memperkuat unsur tindak pidana yang nantinya akan disangkakan," terang kajari ristu gunawan yang belum membeber jumlah begitu pun tersangka, saat memberikan keterangan pers pada awak media yang menunggunya sejak pukul 09.00 wib pagi, jumat, 14 februari 2025.
berikutnya, kasus yang turut menyedot perhatian publik adalah objek penyidikan dugaan tindak pidana penipuan yang kini tengah ditangani polres bengkulu utara. 
tak sedikit publik meyakini, kasus yang kini telah menjerat ar, 42 tahun, seorang asn pada bidang smp dispendik bengkulu utara itu, tidak dilancarkan tersangka sendirian saja. 
baca juga:milyaran uang korban penipuan gbd sisipan oleh oknum asn dispendik, terancam moksa
baca juga:dejavu, kasus penipuan jadi gbd di bengkulu utara: 3 orang jadi tersangka
apalagi, praktik tipu-tipu dengan modus menjanjikan status guru bantu daerah (gbd) jalur sisipan, lantaran banyaknya gbd yang lulus menjadi asn mulai dari pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), ditaksir menyebabkan kerugian puluhan korban yang diperkirakan angkanya menuju nominal miliaran rupiah. 
pantauan ru, korban kini dihadapkan dengan nuansa pergerakan kroni penipu dengan upaya menakut-nakuti, saat tak diam bahkan melapor, justru akan menyebabkan uang mereka akan hilang begitu saja. moksa.
sekadar menginformasikan, edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborators) di dalam perkara tindak pidana tertentu. 
jenis tindak pidana tertentu dalam sema nomor 4/2011?
1. korupsi;
2. terorisme;
3. narkotika;
4. tindak pidana pencucian uang (tppu);
5. tindak pidana perdagangan orang (human trafficking);
6. tindak pidana lainnya yang terorganisir.
baca juga:setor rp25 juta agar masuk gbd, korban dugaan penipuan oknum asn dispendik bengkulu utara menyasar warga mss
baca juga:modus gbd sisipan, oknum asn ini pungut uang korban hingga ratusan juta, begini kronologisnya!
selain menegasi jenis tindak pidana tertentu yang diatur dalam sema. 
ditegasi juga, dari tindak pidana tersebut menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.
hukum positif yang berlaku di indonesia, mengatur untuk menciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif. 
bentuk perlindungan jc dan whistleblower :
1. saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.
baca juga:milyaran uang korban penipuan gbd sisipan oleh oknum asn dispendik, terancam moksa
baca juga:dejavu, kasus penipuan jadi gbd di bengkulu utara: 3 orang jadi tersangka
2. seorang saksi yang juga tersangka, dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 17 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan