MOU Pemda dan BPJS TK Dilanjutkan, 3.165 Non ASN Terlindungi

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 17 Mar 2025 - 20:17

MOU Pemda dan BPJS TK Dilanjutkan, 3.165 Non ASN Terlindungi -Radar Utara / Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Dilanjutkannya Kesepakatan Bersama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bengkulu dengan Pemda Bengkulu Utara Tahun 2025, memberikan kepastian perlindungan kepada 3.165 non ASN, karena telah menjadi peserta BPJS TK.

Dalam rapat yang digelar di Ruang Setdakab Bengkulu Utara, Rabu, 12 Maret 2025, sebagai tindak lanjut usulan pembahasan draf kesepakatan bersama yang tahun sebelumnya sudah dilakukan.

Artinya, Pemda Bengkulu Utara bersama dengan BPJS TK, memiliki spirit dalam memastikan perlindungan kepada Non ASN yang bertugas di lingkungan pemerintahan daerah.

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM yang memimpin rapat pembahasan usulan perpanjangan kesepakatan bersama tentang Perlindungan Jaminan Sosial di lingkungan Pemda Bengkulu Utara, memberikan dukungan tentang langkah-langkah yang sebelumnya telah dilakukan.

"Pembahasan ini merupakan hal yang sangat penting. Karena selain mandatory regulasi, dukungan pemerintah ini menjadi komitmen otoritas pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan jaminan kesejahteraan sosial di lingkungan kerjanya," ujar Sekda, Rabu, 12 Maret 2025.

Dalam rapat itu, turut dihadiri lintas OPD di lingkungan Pemda Bengkulu. Dalam catatan, rapat diikuti Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) serta pejabat struktural terkait lainnya.

Sekda juga berujar, perlindungan jaminan kesejahteraan sosial bagi pegawai di lingkungan Pemda Bengkulu Utara yang jumlahnya ribuan itu, turut menjadi bagian mitigasi di sektor pelaksanaan tugas.

"MOU antara BPJS TK Cabang Bengkulu Utara dan Pemda Bengkulu Utara, guna mengantisipasi kecelakaan kerja selama menjalankan tugas dan perjalanan menuju dan setelah tugas. Manakala terjadi kecelakaan yang menyebabkan cacat hingga meninggal dunia, maka yang bersangkutan telah dilindungi oleh sistem pemerintah," ungkapnya.

"Tentunya, Pemda Bengkulu Utara juga mengalokasikan dukungan anggaran pada program ini," susulnya lagi, menjelas.

Kepala BPJS TK Cabang Arga Makmur, Achmad Rozali, mengapresiasi atas dukungan yang kembali diberikan Pemda Bengkulu Utara sebagai otoritas di daerah, dalam menindaklanjuti mandatory pusat dalam upaya perlindungan pekerja rentan.

mou pemda dan bpjs tk dilanjutkan, 3.165 non asn terlindungi                             radarutara.bacakoran.co - dilanjutkannya  kesepakatan bersama antara badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) ketenagakerjaan kantor cabang bengkulu dengan pemda bengkulu utara tahun 2025, memberikan kepastian perlindungan kepada 3.165 non asn, karena telah menjadi peserta bpjs tk. 
dalam rapat yang digelar di ruang setdakab bengkulu utara, rabu, 12 maret 2025, sebagai tindak lanjut usulan pembahasan draf kesepakatan bersama yang tahun sebelumnya sudah dilakukan. 
artinya, pemda bengkulu utara bersama dengan bpjs tk, memiliki spirit dalam memastikan perlindungan kepada non asn yang bertugas di lingkungan pemerintahan daerah. 
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm yang memimpin rapat pembahasan usulan perpanjangan kesepakatan bersama tentang perlindungan jaminan sosial di lingkungan pemda bengkulu utara, memberikan dukungan tentang langkah-langkah yang sebelumnya telah dilakukan. 
baca juga:7.277 pekerjaan di mukomuko didaftarkan bpjs ketenagakerjaan
baca juga:tahun 2025, pekerja rentan pemanen sawit dapat jaminan perlindungan bpjs ketenagakerjaan
"pembahasan ini merupakan hal yang sangat penting. karena selain mandatory regulasi, dukungan pemerintah ini menjadi komitmen otoritas pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan jaminan kesejahteraan sosial di lingkungan kerjanya," ujar sekda, rabu, 12 maret 2025. 
dalam rapat itu, turut dihadiri lintas opd di lingkungan pemda bengkulu. dalam catatan, rapat diikuti dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi, dinas sosial, dinas perkebunan, dinas perikanan, dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (dpupr) serta pejabat struktural terkait lainnya.
sekda juga berujar, perlindungan jaminan kesejahteraan sosial bagi pegawai di lingkungan pemda bengkulu utara yang jumlahnya ribuan itu, turut menjadi bagian mitigasi di sektor pelaksanaan tugas. 
"mou antara bpjs tk cabang bengkulu utara dan pemda bengkulu utara, guna mengantisipasi kecelakaan kerja selama menjalankan tugas dan perjalanan menuju dan setelah tugas. manakala terjadi kecelakaan yang menyebabkan cacat hingga meninggal dunia, maka yang bersangkutan telah dilindungi oleh sistem pemerintah," ungkapnya. 
baca juga:pemkab mukomuko gratiskan iuran bpjs ketenagakerjaan 1.639 nelayan
baca juga:1.639 nelayan dapat jaminan kecelakaan kerja dari bpjs ketenagakerjaan
"tentunya, pemda bengkulu utara juga mengalokasikan dukungan anggaran pada program ini," susulnya lagi, menjelas. 
kepala bpjs tk cabang arga makmur, achmad rozali, mengapresiasi atas dukungan yang kembali diberikan pemda bengkulu utara sebagai otoritas di daerah, dalam menindaklanjuti mandatory pusat dalam upaya perlindungan pekerja rentan. 
dalam kerjasama yang sudah dijalin, dengan mendukung anggaran untuk iuran rp5.400 per bulannya untuk setiap objek data non asn yang didaftarkan menjadi peserta bpjs ketenagakerjaan, maka lebih dari 3 ribu non asn itu akan terlindungi oleh program bpjs tk ketika terjadi kecelakaan kerja hingga ketika terjadi kematian. 
"penguatan konkret dan moril pemerintah bersama dengan bpjs tk sebagai penyelenggara program, tentunya akan berimplikasi pada motivasi kerja di lingkungan pemda bengkulu utara," ungkapnya. 
baca juga:7.277 pekerjaan di mukomuko didaftarkan bpjs ketenagakerjaan
baca juga:tahun 2025, pekerja rentan pemanen sawit dapat jaminan perlindungan bpjs ketenagakerjaan
laga di atas meja yang digelar di ruang rapat sekda, rozali turut menyampaikan urgensi perluasan objek kerjasama ke depan antara pemda dengan bpjs tk atas menu-menu program jaminan di sektor ketenagakerjaan yang dimiliki oleh bpjs tk. 
diketahui, perpanjangan kerjasama antara bpjs tk dan pemda tentang perlindungan jaminan kesejahteraan ketika terjadi kecelakaan kerja, memiliki fokus yakni kecelakaan kerja hingga kematian. adapun, iuran bulanan yang anggarannya diakomodasi oleh pemda bengkulu utara sebesar rp 5.400 per orang. 
rozali mengatakan, dengan sudah terlindunginya para non asn dalam program bpjs tk, maka setiap peserta ketika terjadi kecelakaan kerja dapat terlindungi ketika harus melakukan pengobatan yang unlimited. 
termasuk juga, lanjut dia, ketika kecelakaan kerja yang terjadi sampai-sampai menyebabkan kecacatan yang meliputi cacat fungsi, cacat sebagaian anatomi hingga cacat tetap. 
baca juga:pemkab mukomuko gratiskan iuran bpjs ketenagakerjaan 1.639 nelayan
baca juga:1.639 nelayan dapat jaminan kecelakaan kerja dari bpjs ketenagakerjaan
berdasarkan program bpjs tk, besaran cacat tetap santunannya mencapai 56 kali gaji dilaporkan, santunan berkala yang diberikan sekaligus selama 12 bulan dengan besaran santuan perbulannya rp 1 juta, sehingga total santunan berkala yang akan diterima peserta sebesar rp 12 juta. belum lagi, program bpjs tk juga mengakomodasi adanya beasiswa maksimal 2 orang anak dari tk hingga perguruan tinggi. 
"bpjs tk lahir dan hadir sejalan dengan mitigasi risiko kerja yang menjadi konsen pemerintah," ujarnya. 
ru pernah mengulas soal program santunan kepada pekerja rentan. banyak yang mengira, badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan (bpjs tk), hanya menjamah mereka yang statusnya pekerja, baik itu birokrat, pegawai bumn atau swasta. 
padahal, selain non asn. mereka yang memiliki aktivitas sebagai pekerja rentan, seperti nelayan, buruh sampai dengan pekerja kebun yang statusnya bukan penerima upah (bpu), dapat dilindungi keselamatannya, kesehatannya hingga kematiannya. 
baca juga:7.277 pekerjaan di mukomuko didaftarkan bpjs ketenagakerjaan
baca juga:tahun 2025, pekerja rentan pemanen sawit dapat jaminan perlindungan bpjs ketenagakerjaan
nilai santunannya, bisa mencapai rp 42 juta. beda lagi, ketika mengalami kecelakaan ketika melaksanakan pekerjaannya menyebabkan meninggal dunia. maka ahli waris menerima santuan hingga rp 48 juta. ada juga tambahan lagi dengan santunan berkala yang dibayar kumulatif setahun sebesar rp 12 juta. 
kepala kantor bpjs ketenagakerjaan cabang arga makmur, achmad rozali, saat dibincangi di kantornya, tak menampik soal pemahaman tentang perlindungan ini.
utamanya, kata dia, kepada mereka pekerja rentan. layaknya, nelayan sudah terlindungi dengan dukungan anggaran dari apbd bengkulu utara tahun 2023, nyaris seribu orang. 
"perlindungan ini, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada mereka, mulai dari terkait dengan pekerjaan atau pun tidak. mekanisme bpjs tk mengatur tentang hal ini," kata achmad rozali di kantornya. 
baca juga:pemkab mukomuko gratiskan iuran bpjs ketenagakerjaan 1.639 nelayan
baca juga:1.639 nelayan dapat jaminan kecelakaan kerja dari bpjs ketenagakerjaan
"santunan kematian sebesar rp 42 juta," susulnya, menerang tentang hak kepesertaan dengan status bukan penerima upah (bpu) atau kecelakaan diluar hubungan kerja. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 18 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan