Evaluasi Honorer Non-ASN, Fokus pada Validasi Data

BENGKULU.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Menindaklanjuti keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) No 16 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu fokus pada validasi data tenaga honorer non-ASN.

Ini terungkap setelah dilakukannya rapat Tim Evaluasi Tenaga Honorer Non-ASN, Jumat 31 Januari 2025.

Menurut Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. H. Haryadi mengatakan, berdasarkan hasil rapat tadi, diputuskan untuk memanggil seluruh kepala OPD beserta Kepala Sub Bagian Kepegawaian.

"Tujuannya untuk menyerahkan hasil validasi data tenaga honorer non-ASN yang masih aktif bekerja, pada masing-masing instansi," ungkap Haryadi. 

BACA JUGA:Jejak Pejabat Tabrak Aturan di Tengah Honorer Dirumahkan

BACA JUGA:Tenaga Honorer Non Database BKN Bakal Dirumahkan

Pekan depan, lanjut Haryadi, pihaknya meminta seluruh kepala OPD dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, untuk hadir dalam rapat guna menyerahkan hasil validasi di masing-masing OPD.

"Setelah data valid diperoleh, tim evaluasi melakukan tela'ah lebih lanjut sebagai dasar pengambilan keputusan. Kita berharap, proses evaluasi ini dapat diselesaikan dalam minggu pertama Februari," kata Haryadi.

Haryadi menambahkan, terkait penanganan tenaga honorer non-ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu, seluruh proses harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

"Bagi tenaga non-ASN yang telah masuk dalam database BKN tetapi tidak lulus seleksi tahap pertama dan kedua, kita upayakan skema pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu," tambah Haryadi.

BACA JUGA:Jelang Batas Akhir, Honorer Diingatkan Daftar Seleksi PPPK Tahap II

BACA JUGA:Tuntut Jadi PPPK Penuh Waktu, Honorer R2 dan R3 yang Dirumahkan Mengaku Diancam

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, S.Sos, MAP mengatakan, rapat terkait status tenaga honorer non-ASN ini, lantaran data yang diserahkan OPD belum lengkap.

“Kita bakal mengadakan rapat kembali bersama kepala OPD, dan meminta data riil mengenai tenaga honorer yang aktif dan tidak aktif,” ujar Gunawan.