Jejak Pejabat Tabrak Aturan di Tengah Honorer Dirumahkan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 30 Jan 2025 - 21:39

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Rini Widyantini-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Honorer dirumahkan, kini menjadi fenomena di sejumlah instansi pemerintah.

Tidak di pusat, tapi juga hingga di daerah. Peran-peran pejabat, atas gelombang masuknya honorer, patut diusut.

Penertiban di lingkungan instansi ini, turut membayangi konsekuensi hukum kepada pejabat.

Praktik perekrutan non ASN yang berimbas ke beban anggaran itu, diduga kuat pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara.

Sudah menjadi rahasia umum, pejabat hingga antar rezim turut membayangi laju pertumbuhan jumlah non ASN di kanal-kanal pelayanan publik.

Sejauh ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menutup rapat celah bagi non ASN yang tak masuk dalam pangkalan data di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Per hari ini bro, kami dirumahkan. Sudah dipanggil dengan kadis. Intinya, untuk yang rekrutmen 2024, sudah ga bisa ditolong lagi," ungkap seorang honorer di lingkungan Pemda Bengkulu Utara, yang mulai dirumahkan Kamis, 30 Januari 2025.

Penelusuran RU, cukup banyak honorer yang dirumahkan oleh pemerintah daerah.

Jumlahnya diperkirakan mencapai 600-an orang, terpaksa dirumahkan lantaran tidak secara regulasi melanggar UU ASN.

Seluruh instansi pemerintahan, kini dihadapkan dengan dilematis yang tak jarang politis.

jejak pejabat tabrak aturan di tengah honorer dirumahkan                             radarutara.bacakoran.co - honorer dirumahkan, kini menjadi fenomena di sejumlah instansi pemerintah. 
tidak di pusat, tapi juga hingga di daerah. peran-peran pejabat, atas gelombang masuknya honorer, patut diusut.
penertiban di lingkungan instansi ini, turut membayangi konsekuensi hukum kepada pejabat. 
praktik perekrutan non asn yang berimbas ke beban anggaran itu, diduga kuat pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara.
sudah menjadi rahasia umum, pejabat hingga antar rezim turut membayangi laju pertumbuhan jumlah non asn di kanal-kanal pelayanan publik. 
baca juga:tenaga honorer non database bkn bakal dirumahkan
baca juga:jelang batas akhir, honorer diingatkan daftar seleksi pppk tahap ii
sejauh ini, kementerian dalam negeri (kemendagri), menutup rapat celah bagi non asn yang tak masuk dalam pangkalan data di badan kepegawaian negara (bkn). 
"per hari ini bro, kami dirumahkan. sudah dipanggil dengan kadis. intinya, untuk yang rekrutmen 2024, sudah ga bisa ditolong lagi," ungkap seorang honorer di lingkungan pemda bengkulu utara, yang mulai dirumahkan kamis, 30 januari 2025. 
penelusuran ru, cukup banyak honorer yang dirumahkan oleh pemerintah daerah. 
jumlahnya diperkirakan mencapai 600-an orang, terpaksa dirumahkan lantaran tidak secara regulasi melanggar uu asn. 
baca juga:tuntut jadi pppk penuh waktu, honorer r2 dan r3 yang dirumahkan mengaku diancam
baca juga:alhamdulillah, tenaga honorer non-asn bakal tuntas tahun ini 
seluruh instansi pemerintahan, kini dihadapkan dengan dilematis yang tak jarang politis. 
menjadi rahasia umum, praktik titip menitip honorer di lingkungan birokrasi yang seperti tradisi. 
jejak digital, mendagri tito karnavian, beberapa kali menyoroti soal ini, cukup mudah dicari. 
opsi dirumahkannya para honorer, menjadi sinyal penertiban belanja anggaran di tingkat pusat hingga daerah khususnya pada pos belanja jasa, sudah berlaku. 
baca juga:begini regulasi honorer bisa jadi pppk penuh waktu 
baca juga:masa depan ribuan honorer pemprov bengkulu di ujung tanduk
pengangkatan non asn di sejumlah instansi yang dilakukan sejak berlakunya undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau asn, ditegasi pusat merupakan praktik pelanggaran perundangan. 
untuk diketahui, uu asn berlaku sejak diundangkan yakni 31 oktober 2023. 
tak ayal, di sejumlah instansi pusat hingga daerah, kini dihadapkan dengan gelombang non asn yang wajib dirumahkan mencapai ribuan orang.
kasubdit perencanaan anggaran daerah wilayah 1 sumatera, fernando siagian, selasa, 21 januari 2025, memimpin rapat dengan pemda secara virtual, turut menegasi dasar aturan yang mengatur sehingga pemerintah daerah wajib merumahkan non asn atau honorer yang tidak masuk dalam pangkalan data atau data base bkn. 
baca juga:honorer tak aktif masih terdaftar di pangkalan data ?
baca juga:honorer tak lulus seleksi diusulkan jadi pppk paruh waktu 
secara tersirat, kuat kemungkinan update pangkalan data yang diminta bkn pada 20 desember 2024 lalu, turut disusup keberadaan non asn yang tidak memenuhi kualifikasi sesuai uu. 
dimana, kata siagian yang memberi paparan awalan dalam rapat yang turut dihadiri tim direktorat jenderal pemerimbangan keuangan (djpk) kementerian keuangan (kemenkeu) itu, uu asn berlaku sejak diundangkan yakni 31 oktober 2023. 
"jadi pengangkatan pppk paruh waktu wajib bagi non asn yang masuk dalam pangkalan data bkn dan menjadi honorer sebelum 31 oktober 2023. 
karena setelah tanggal tersebut, tidak boleh lagi ada pengangkatan. itu bunyi undang-undang," siagian menegaskan. 
baca juga:ribuan honorer pemprov bengkulu dirumahkan
baca juga:duhh ada pemda rumahkan honorer, diduga penyusunan anggaran tak baca regulasi ini,..
paparan siagian sendiri, sebenarnya dipangkali dengan munculnya banyak tanya dari pemda, terkait dengan mekanisme penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk paruh waktu. 
birokrat di lingkungan kemendagri itu bilang, regulasi yang diterbitkan oleh kementeriannya, merupakan tindak lanjut dari 
keputusan menpan rb no 16 tahun 2025 tentang pppk paruh waktu yang diterbitkan pada 13 januari 2025. 
"sesuai dengan uu asn ini, maka kalau ada honorer yang direkrut setelah 31 oktober 2023, tetap tidak bisa menjadi pppk. dan harus dirumahkan," tegasnya.
baca juga:tenaga honorer non database bkn bakal dirumahkan
baca juga:jelang batas akhir, honorer diingatkan daftar seleksi pppk tahap ii
cermatan ru, aturan yang diteken menteri panrb, rini widyantini itu, mengatur perihal skenario menjadikan kalangan honorer atau non asn menjadi pppk. 
dalam suratnya, menteri rini mengungkap, skenario pemerintah tersebut, dilakukan secara bertahap. 
penelusuran ru, beban anggaran selama perekrutan non asn di atas 31 oktober 2023 itu, ditempatkan sejumlah pemda pada pos belanja jasa.
sesuai aturan menteri rini, tenaga honorer yang terdaftar dalam pangkalan data badan kepegawaian negara (bkn), akan lebih dulu diangkat sebagai pppk paruh waktu.
baca juga:tuntut jadi pppk penuh waktu, honorer r2 dan r3 yang dirumahkan mengaku diancam
baca juga:alhamdulillah, tenaga honorer non-asn bakal tuntas tahun ini 
dalam suratnya itu, menteri rini menjelaskan, tenaga non asn yang akan diangkat menjadi pppk paruh waktu selain wajib terdaftar dalam pangkalan data non asn milik bkn, juga wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. telah mengikuti seleksi cpns tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau 
b. telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pppk 1 atau tahap 2 namun tidak bisa mengisi lowongan kebutuhan.
"masa perjanjian kerja pppk paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi pppk," begitu bunyi diktum ketiga belas. 
baca juga:begini regulasi honorer bisa jadi pppk penuh waktu 
baca juga:masa depan ribuan honorer pemprov bengkulu di ujung tanduk
tahapan perekrutan pppk paruh waktu 
- pengusulan rincian kebutuhan formasi kepada menteri panrb 
- rincian kebutuhan pppk paruh waktu non asn wajib diusulkan seluruhnya oleh pejabat pembina kepegawaian (pppk)
- menteri panrb menetapkan rincian kebutuhan formasi instansi yang terdiri dari kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan
- usulan nomor induk pppk kepada kepala bkn maksimal 7 hari kerja setelah adanya penetapan rincian pppk paruh waktu dari menteri panrb
baca juga:honorer tak aktif masih terdaftar di pangkalan data ?
baca juga:honorer tak lulus seleksi diusulkan jadi pppk paruh waktu 
- kepala bkn menetapkan nomor induk pppk/nomor identitas pegawai asn, paling lambat 7 hari kerja sejak waktu penyampaian dari ppk
- ppk tetapkan pengangkatan pppk paruh waktu sesuai perundang-undangan yang berlaku. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 31 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan