Wajib Bayar THR dan Tidak Boleh Dicicil, Disnakertrans Bengkulu Utara Buka Posko Pengaduan

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 24 Mar 2024 - 21:08

Wajib Bayar THR dan Tidak Boleh Dicicil, Disnakertrans Bengkulu Utara Buka Posko Pengaduan-berandatimur-

KETRINA.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Secara resmi Menteri Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI telah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Di dalam SE yang turut diterima oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bengkulu Utara itu.

Telah diuraikan secara jelas ketentuan pembayaran THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Dimana pemberian THR keagamaan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. THR keagamaan diberikan kepada:

- Pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih

- Pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu

2. THR keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan

3. Besaran THR keagamaan diberikan sebagai berikut:

-Bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah

wajib bayar thr dan tidak boleh dicicil, disnakertrans bengkulu utara buka posko pengaduan                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - secara resmi menteri kementerian ketenagakerjaan (kemenaker) ri telah mengeluarkan surat edaran (se) tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.
di dalam se yang turut diterima oleh dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) bengkulu utara itu.
telah diuraikan secara jelas ketentuan pembayaran thr bagi pekerja atau buruh di perusahaan. 
dimana pemberian thr keagamaan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
baca juga: jelang lebaran, ini jadwal terakhir penerimaan buah sawit
baca juga:proyek rp4 miliar gedung puskesmas sebelat diperiksa bpk, arsi: kenapa ada bangunan mangkrak!
1. thr keagamaan diberikan kepada:
- pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih
- pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu
2. thr keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan
baca juga: segera usulkan pencairan bantuan rp25 juta untuk rumah ibadah
baca juga:perjuangkan jembatan talang buai bisa dilintasi mobil
3. besaran thr keagamaan diberikan sebagai berikut:
-bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah
-bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara proporsional sesuai dengan penghitungan
4. bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut:
baca juga: kpm blt dana desa tanjung harapan terima bantuan rp900 ribu
baca juga:jembatan di jalan lintas desa air muring, berfungsi kembali
-pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan
-pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa kerja
5. bagi pekerja atau buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan
6. bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai thr keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan lebih besar dari nilai thr keagamaan sebagaimana nomor 3 (tiga) di atas, maka thr keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan tersebut.
baca juga:masih soal realisasi dd ta 2023, masyarakat lebong tandai akan “ngadu” ke dewan
baca juga:berikut jadwal libur lebaran paud/tk, sd dan smp 2024 berdasarkan edaran dispendik bengkulu utara
7. thr keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil
selanjutnya, dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran thr keagamaan tahun 2024 diperlukan langkah sebagai berikut:
1. mengupayakan agar perusahaan di wilayah saudara gubernur membayar thr kegamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. menghimbau perusahaan agar membayar thr keagamaan sesuai lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran thr keagamaan
baca juga: pemdes air muring tuntut hak yang sama. kades: kita ingin kebun kas desa
baca juga: rsud lagita tangani 46 pasien dbd selama periode januari-maret 2024
3. untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pembayaran thr keagamaan, agar masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota membentuk pos komando satuan tugas (posko satgas) ketenagakerjaan pelayanan konsultasi penegakan hukum tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 yang terintegrasi melalui laman https://poskothr.kemnaker.go.id
"kami harapkan seluruh perusahaan bisa melaksanakan pembayaran thr hari raya idul fitri 1445 h sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang audah diatur di dalam se kemnaker ri, ini," ujar kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) bengkulu utara, sutrino, m.pd, minggu, 24 maret 2024.
lebih jauh, sutrino menegaskan, bagi pekerja atau buruh yang mengalami persoalan terhadap pembayaran thr-nya di tempat mereka bekerja agar dapat menyampaikan pengaduan melalui posko satgas yang ada di disnakertrans bengkulu utara.
"bagi pekerja atau buruh yang mengalami persoalan tentang pembayaran thr-nya, bisa membuat pengaduan atau laporan kepada kami melalui posko satgas yang tersedia di disnakertrans bengkulu utara," demikian sutrino. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 25 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan