Berharap Dana Bedah Rumah Warga Miskin Tidak Dipangkas

MUKOMUKO.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Mukomuko berharap, dana program bedah rumah milik 40 keluarga miskin di daerah ini tidak dipangkas dampak kebijakan pemerintah pusat agar pemerintah daerah melaksanakan efisiensi anggaran.

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Mukomuko, Suryanto, S.Pd, M.Si sebelumnya telah mengagendakan. Kegiatan bedah rumah milik warga miskin akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat atau setelah dana APBD Kabupaten Mukomuko tahun 2025 bisa dibelanjakan.

Ia menegangkan, untuk melaksanakan kegiatan progran bedah rumah. Pemkab Mukomuko telah menyiapkan anggaran sebesar Rp800 juta.

Anggaran tersebut, untuk kegiatan  renovasi sebanyak 40 rumah tidak layak huni. Tersebar di Kecamatan Selagan Raya sebanyak 30 rumah, dan di Kecamatan Lubuk Pinang sebanyak 10 rumah.

BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Usulkan Rehab 3.000 Rumah Milik Warga Miskin

BACA JUGA:Program Bedah Rumah Warga Miskin di Mukomuko Disiapkan Rp800 Juta

"Datanya sudah final yaitu ada sebanyak 40 rumah milik warga yang ada di dua Kecamatan yaitu Lubuk Pinang dan Selagan Raya. Harapan kami, dana kegiatan bedah rumah tidak dipangkas," pintanya.

Ia menerangkan, jika dana kegiatan tidak kena pangkas. Dan dana APBD sudah bisa dibelanjakan dalam bulan Februari inj, maka pihaknya akan langsung mengusulkan pencairan dana program bedah rumah tidak layak huni.

Suryanto menerangkan, dana program bedah rumah sebesar Rp20 juta itu,  nantinya akan langsung ditransfer ke masing-masing rekening penerima program.

Dinas Perkim Kabupaten Mukomuko, hanya memiliki tugas dan kewenangan untuk mendata, dan mengusulkan serta mendampingi kegiatan.

BACA JUGA:40 Rumah Warga Miskin di Mukomuko Bakal Direhap

BACA JUGA:2.000 Rumah Warga Miskin Diusulkan Program Bedah Rumah

"Tugas kita hanya itu. Jadi mengenai dana kegiatan langsung dikirim ke rekening penerima program. Besaranya yaitu Rp20 juta. Kita tunggu saja kabar selanjutnya," ujarnya.

Suryanto mengakui, dana sebesar itu dipastikan tidak cukup untuk membiayai seluruh pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni.