Banyak BUMDes yang Tak Bisa Pertanggung jawabkan Kegiatan

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 13 Aug 2024 - 21:26

Banyak BUMDes yang Tak Bisa Pertanggung jawabkan Kegiatan-NET -

Menurut Posma, desa tidak diperbolehkan lagi untuk memberikan penyertaan modal ke BUMDes.

"Sudah menjadi konsekuensi. Bagi desa yang mau memberi modal ke BUMDes, pengurusnya harus aktif dan modal yang sebelumnya sudah diberikan desa ke BUMDes.

Harus ada laporan pertanggung jawabannya.

Sebelum hal itu dipenuhi desa tidak diperbolehkan untuk memberi modal lagi ke BUMDes," terangnya.

"Dan kondisi ini lah yang membuat seluruh BUMDes di setiap desa hari ini mati atau vakum," demikian Posma. (*)

banyak bumdes yang tak bisa pertanggung jawabkan kegiatan                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - dipastikan, hampir sebagian besar pengurus bumdes di desa tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran dari kegiatan yang dikelolanya.
 alhasil, tidak sedikit hari ini bumdes di tingkat desa yang harus mati alias tidak aktif lagi dikarenakan tidak dapat mendapatkan penyertaan modal dari desa.
"benar, banyak bumdes di desa yang hari ini tidak aktif lagi," ungkap camat putri hijau, ahmadi, melalui kasi pmd, posma gultom, se, selasa, 13 agustus 2024.
dikatakan posma, penyebab bumdes di sebagian besar desa ini tidak aktif lagi karena banyaknya pengurus bumdes lama yang tidak jelas statusnya dan tidak mampu mempertanggung jawabkan anggaran yang dikelolanya.
baca juga:mudahkan kerjasama, bumdes harus berbadan hukum
baca juga:ragam permasalahan bumdes di mukomuko sulit maju
 pasalnya, kata posma, setiap bumdes di desa akan mendapat atau diperbolehkan menerima penyertaan modal dari desa.
ketika pengurus bumdes aktif dan mampu menyampaikan laporan pertanggung jawabannya.
"masalahnya sekarang banyak pengurus bumdes yang tidak aktif dan tidak mampu mempertanggung jawabkan anggaran yang sudah dikelolanya.
 kondisi itu terlihat dari keadaan di sebagian besar desa yang saat ini rata-rata kesusahan meminta pertanggung jawaban kepada pengurus bumdes yang lama.
baca juga:tidak ada ampun, lima saksi perkara bumdes dipanggil jaksa
baca juga:bumdes mampu genjot pendapatan desa 
 sedangkan sesuai aturan yang berlaku, anggaran yang sudah dikucurkan desa dan dikelola oleh pengurus bumdes harus dipertanggung jawabkan," tegas posma.
sebelum status para pengurus bumdes di desa aktif dan bisa mempertanggung jawabkan kegiatannya.
menurut posma, desa tidak diperbolehkan lagi untuk memberikan penyertaan modal ke bumdes.
"sudah menjadi konsekuensi. bagi desa yang mau memberi modal ke bumdes, pengurusnya harus aktif dan modal yang sebelumnya sudah diberikan desa ke bumdes.
baca juga:waduh,! perkara bumdes berangan mulya makin panas
baca juga:ngeri.! kasus bumdes berangan mulya berlanjut, jaksa panggil 2 orang saksi
harus ada laporan pertanggung jawabannya. 
sebelum hal itu dipenuhi desa tidak diperbolehkan untuk memberi modal lagi ke bumdes," terangnya. 
"dan kondisi ini lah yang membuat seluruh bumdes di setiap desa hari ini mati atau vakum," demikian posma. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 14 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan