Sekdis Kesehatan Jadi Plt, Kejar Realisasi Rp 93,6 Miliar

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 04 Dec 2025 - 21:21

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM-Radar Utara / Benny Siswanto-

Belanja Tidak Terduga — Rp0,15 miliar (2,98%), wajar karena tidak semua daerah mengalami bencana sepanjang tahun.

Belanja langsung sektor pembangunan fisik tampak belum optimal, sedangkan belanja rutin dan sosial relatif lebih stabil.

BACA JUGA:Aroma Persiapan MUTASI AKBAR

Realisasi Negatif Menandakan Koreksi Akhir Tahun

Pos pembiayaan daerah menunjukkan dinamika yang tidak biasa:

Pembiayaan Neto — minus 3,95%

Penerimaan Pembiayaan — Rp0 dari target Rp40,50 miliar (termasuk SILPA tahun lalu)

Pengeluaran Pembiayaan — Rp1,50 miliar (60% dari pagu), berupa penyertaan modal daerah

sekdis kesehatan jadi plt, kejar realisasi rp 93,6 miliar                            radarutara.bacakoran.co - kepala dinas kesehatan (dinkes), ak (43), dinonaktifkan dari jabatan oleh pemda bengkulu utara, usai ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan negeri bengkulu utara, dalam skandal dugaan penyalahgunaan wewenanngyang diduga merugikan negara rp 514 juta. 
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm, saat dikonfirmasi radar utara, menyampaikan langkah penonaktifan ak, selaras dengan regulasi di bidang kepegadaian dan uu asn. 
tujuannya, selain menghormati proses hukum juga agar yang bersangkutan dapat lebih fokus menjalani proses hukum yang kini mesti dijalanakan. selain itu, pemda yang juga harus mencermati kualitas serapan anggaran tahun berjalan yang kini memasuki akhir masa anggaran. 
"sekdis ditunjuk menjadi pelaksana tugas (plt)," kata sekda fitriansyah, kamis, 4 desember 2025, sore. sekadar menginformasikan, sekretaris dinkes adalah faizal hadi, skm,m.si. 
baca juga:ratusan pejabat eselon dites, mutasi akbar menguat
baca juga:dagdigdug saksi kasus dinkes, penyidik dalami mens rea untuk jerat tersangka baru
untuk diketahui, dinkes, menjadi salah satu top opd yang mengempit anggaran bongsor di lingkungan pemda bengkulu utara ta 2025. 
dinas kesehatan, tahun 2025 ini memiliki kegiatan anggaran yang melibatkan penyedia sebanyak 704 paket dengan total pagu mencapai rp 49,6 miliar. 
kemudian, dinas kesehatan juga melaksanakan 299 paket kegiatan anggaran yang diselenggarakan dengan skema swakelola dengan pagu anggaran senilai rp 43,9 miliar. total dinkes "mengampu" anggaran sebesar rp 93,6 miliar dalam 1.003 paket kegiatan. 
tak hanya itu saja, penetapan plt juga terjadi di badan penanggulangan bencana daerah (bpbd). diketahui, satker ini diawali kekosongan pejabat, usai pejabat utamanya: zahrin,s.sos, mm pensiun. lalu, pemda menunjuk pejabat mantan sekwan, menjadi pejabat definitif. 
baca juga:skandal dinkes seret tsk lain? ini kata jaksa 
baca juga:aroma persiapan mutasi akbar
dalam perjalanannya, sang pejabat tersandung kasus hingga ditetapkan tersangka dan ditahan, lalu yang bersangkutan meninggal dunia.  
pemda kemudian melakukan rotasi pejabatnya. eka hendriyadi yang sebelumnya juga menjabat sekwan, juga dipanggil yang maha kuasa, hingga opd ini kembali mengalami kekosongan pejabat definitif.
"di bpbd juga pemerintah daerah menunjuk plt," ungkap sekda. 
postur dan realisasi apbd terkini
pendapatan tembus 62%, belanja baru 58%, pajak melejit 110%
baca juga:ratusan pejabat eselon dites, mutasi akbar menguat
baca juga:dagdigdug saksi kasus dinkes, penyidik dalami mens rea untuk jerat tersangka baru
kabupaten bengkulu utara menutup tahun anggaran 2025 dengan capaian makro apbd yang menunjukkan dinamika menarik, terutama di sisi pendapatan asli daerah (pad) dan efektivitas belanja publik. 
berdasarkan data resmi kementerian keuangan (sikd, update 3 desember 2025), total postur apbd 2025 mencapai rp1,40 triliun, dengan realisasi pendapatan rp852,15 miliar atau 62,27%, sementara belanja terserap rp821,01 miliar atau 58,38%.
pendapatan daerah 2025: terkumpul 62%, pajak melejit 110%
pendapatan daerah bengkulu utara tahun 2025 dianggarkan rp1,368 triliun, dengan realisasi mencapai rp852,15 miliar (62,27%). capaian ini didorong oleh komponen pad yang cukup stabil dan kinerja pajak daerah yang justru melampaui target.
sorotan pendapatan:
pendapatan asli daerah (pad) — rp70,17 miliar (62,71%)
baca juga:skandal dinkes seret tsk lain? ini kata jaksa
baca juga:aroma persiapan mutasi akbar
pajak daerah — rp38,70 miliar (110,36%)
melaju jauh di atas target, capaian ini mencerminkan perbaikan kinerja intensifikasi pajak dan potensi kenaikan kepatuhan wajib pajak.
retribusi daerah — rp1,51 miliar (82,94%)
hasil kekayaan daerah yang dipisahkan — rp1,43 miliar
(catatan: apbd menetapkan pagu rp0; realisasi muncul dari koreksi/penyesuaian akuntansi)
lain-lain pad yang sah — rp28,53 miliar (38,03%)
masih rendah, menandakan potensi optimalisasi pada 2026.
baca juga:ratusan pejabat eselon dites, mutasi akbar menguat
baca juga:dagdigdug saksi kasus dinkes, penyidik dalami mens rea untuk jerat tersangka baru
transfer dari pemerintah pusat (tkdd) — rp758,16 miliar (63,13%)
komponen terbesar pendapatan daerah, selaras dengan pola penyaluran dak, dau, dan dbh sepanjang semester ii.
pendapatan lainnya — rp23,83 miliar (42,88%)
transfer antar daerah, terutama dari pemerintah provinsi, baru mencapai 42,66%.
secara umum, kapasitas fiskal daerah masih bertumpu pada dana transfer, sementara pad berkontribusi kurang dari 10% struktur pendapatan.
realisasi belanja daerah 2025: baru 58%, serapan pegawai paling tinggi
baca juga:skandal dinkes seret tsk lain? ini kata jaksa
baca juga:aroma persiapan mutasi akbar
dari total belanja rp1,406 triliun, serapan hingga desember 2025 baru 58,38%, menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya belanja modal dan barang/jasa.
struktur belanja 2025:
belanja pegawai — rp420,39 miliar (71,15%)
komponen ini menjadi yang paling tinggi serapannya. stabilnya pembayaran gaji, tunjangan, dan tpp menjadi faktor utama.
belanja barang dan jasa — rp164,57 miliar (43,95%)
serapan rendah biasanya terjadi karena penjadwalan ulang paket pengadaan, revisi dokumen perencanaan, atau efisiensi belanja.
belanja modal — rp65,60 miliar (42,61%)
menunjukkan bahwa sejumlah proyek fisik kemungkinan mengalami penundaan pelaksanaan atau masih dalam proses pengerjaan.
baca juga:ratusan pejabat eselon dites, mutasi akbar menguat
baca juga:dagdigdug saksi kasus dinkes, penyidik dalami mens rea untuk jerat tersangka baru
belanja lainnya — rp170,45 miliar (59,35%)
belanja bagi hasil — 0%, tidak terealisasi.
belanja bantuan keuangan — rp158,34 miliar (61,74%)
belanja hibah — rp10,96 miliar (50,15%)
belanja bantuan sosial — rp1,00 miliar (87,07%), termasuk yang paling tinggi serapannya.
belanja tidak terduga — rp0,15 miliar (2,98%), wajar karena tidak semua daerah mengalami bencana sepanjang tahun.
belanja langsung sektor pembangunan fisik tampak belum optimal, sedangkan belanja rutin dan sosial relatif lebih stabil.
baca juga:skandal dinkes seret tsk lain? ini kata jaksa
baca juga:aroma persiapan mutasi akbar
realisasi negatif menandakan koreksi akhir tahun
pos pembiayaan daerah menunjukkan dinamika yang tidak biasa:
pembiayaan neto — minus 3,95%
penerimaan pembiayaan — rp0 dari target rp40,50 miliar (termasuk silpa tahun lalu)
pengeluaran pembiayaan — rp1,50 miliar (60% dari pagu), berupa penyertaan modal daerah

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 05 DESEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan