Mukomuko Terancam Banjir Besar, Kota Jadi Titik Paling Kritis

MUKOMUKO, RADARUTARA.BACAKORAN.CO – Ancaman banjir besar kini membayangi Kabupaten Mukomuko. Peringatan ini muncul setelah bencana dahsyat melanda sejumlah provinsi tetangga yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh yang menimbulkan kerusakan parah serta korban jiwa dalam jumlah besar. Kejadian itu menjadi alarm keras bagi Bengkulu, termasuk Mukomuko, untuk lebih waspada menghadapi potensi serupa.

Berdasarkan draf peta kerawanan yang disusun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mukomuko, tercatat 15 kecamatan memiliki risiko banjir, baik banjir luapan maupun banjir bandang. Dari seluruh wilayah tersebut, Kecamatan Kota Mukomuko dinilai sebagai zona paling kritis.

Kepala Pelaksana BPBD Mukomuko, Ruri Irwandi, ST, MT, menjelaskan bahwa Mukomuko memang sudah sering dilanda banjir, meski skalanya belum sebesar yang terjadi di Sumbar, Sumut, dan Aceh. Namun kondisi geografis dan lingkungan saat ini menunjukkan bahwa potensi banjir besar tetap bisa terjadi kapan saja.

“Kita sudah berulang kali dilanda banjir, dan potensi itu ada di seluruh 15 kecamatan. Untuk Kota Mukomuko, ancamannya lebih tinggi karena wilayahnya padat dan saluran air banyak yang tidak berfungsi maksimal,” ujarnya.

BACA JUGA:Kumpulkan Rp42 Juta untuk Korban Banjir Sumatera, Bukti Solidaritas dan Kemanusiaan

BACA JUGA:Perkuat Mitigasi Bencana dan Layanan Publik Jelang Nataru 2025/2026

Ancaman terbesar berasal dari sungai-sungai utama seperti Sungai Manjuto, Selagan, Bantal, Teramang hingga Air Muar di Ipuh. Sungai-sungai ini berhulu di kawasan hutan yang kini banyak mengalami kerusakan. Aktivitas pembalakan liar dan alih fungsi hutan menjadi kebun sawit memperparah kondisi daerah tangkapan air, sehingga material kayu dan lumpur berpotensi terbawa arus saat debit naik.

Selain faktor kerusakan hutan, buruknya sanitasi di beberapa wilayah juga memicu banjir, terutama di kawasan padat penduduk seperti Kota Mukomuko. Saluran air yang tersumbat, siring yang tidak terawat, hingga minimnya ruang resapan menjadi pemicu tambahan yang tidak boleh diabaikan.

“Banjir bukan hanya karena luapan sungai, tetapi juga karena saluran air yang tidak lancar. Ini harus diperhatikan bersama, pemerintah maupun masyarakat. Kerusakan hutan juga harus dihentikan kalau kita tidak ingin mengalami bencana yang lebih berat,” pungkasnya. (rel)