Masa Jabatan Disorot, Penyelenggara Kontestasi Potensi Garap Pilkades?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 07 Apr 2025 - 20:05

Masa Jabatan Disorot, Penyelenggara Kontestasi Potensi Garap Pilkades?-Radar Utara / Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Durasi "waktu kosong" penyelenggara kontestasi baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), usai rampungnya Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, turut menjadi objek perbincangan.

Sudah muncul, pandangan soal perlunya evaluasi masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu di tingkat pusat hingga daerah, untuk diperpendek. Ada juga pemikiran liar, soal penyelenggara elektoral itu memungkinkan menggarap kontestasi level desa alias Pilkades.

Pegiat Sosial, Alfian Yudiansyah, S.Sos, saat dibincangi Radar Utara Baca Koran melempar pemikiran tentang perlunya evaluasi masa jabatan penyelenggara elektoral di Indonesia.

Munculnya ide-ide liar tentang "waktu lowong" pasca kontestasi elektoral pusat hingga daerah yang terus dimatangkan menjadi serentak bertahap, tidak lepas karena masa jabatan komisioner di lingkungan KPU dan Bawaslu terbilang sangat panjang.

"Mungkin idealnya, masa jabatan komisioner ini cukup 2 tahun atau 2,5 tahun. Tidak perlu sampai 5 tahun," ujar Alfian Yudiansyah, Senin, 7 April 2025.

Kalau pun dengan masa jabatan yang 5 tahun, menurut dia, jajaran KPU dan Bawaslu di daerah itu diberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses elektoral, seperti Pilkades yang juga didesain serentak.

Untuk diketahui, secara nasional Indonesia memiliki 75.259 desa pada tahun 2025 dan telah mengalokasikan anggaran di APBN yakni dana desa sebesar Rp 69 triliun. Desa-desa ini menyebar pada 434 kabupaten/kota.

Apa saja prioritas penggunaan dana desa tahun 2025? secara umum, 75.259 kepala desa yang akan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas anggaran Rp69 triliun akan diejawantahkan dalam beberapa sektor yang meliputi :

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa; pengembangan desa digital; pemberdayaan perempuan dan anak; pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur desa.

"Saya menilai, Pemerintahan Prabowo-Gibran ini perlu menata perihal periodisasi komisioner KPU dan Bawaslu di daerah," terangnya, memperkirakan.

masa jabatan disorot, penyelenggara kontestasi potensi garap pilkades?                            radarutara.bacakoran.co - durasi "waktu kosong" penyelenggara kontestasi baik di lingkungan komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawas pemilu (bawaslu), usai rampungnya pemilu dan pilkada serentak 2024, turut menjadi objek perbincangan. 
sudah muncul, pandangan soal perlunya evaluasi masa jabatan komisioner kpu dan bawaslu di tingkat pusat hingga daerah, untuk diperpendek. ada juga pemikiran liar, soal penyelenggara elektoral itu memungkinkan menggarap kontestasi level desa alias pilkades. 
pegiat sosial, alfian yudiansyah, s.sos, saat dibincangi radar utara baca koran melempar pemikiran tentang perlunya evaluasi masa jabatan penyelenggara elektoral di indonesia. 
munculnya ide-ide liar tentang "waktu lowong" pasca kontestasi elektoral pusat hingga daerah yang terus dimatangkan menjadi serentak bertahap, tidak lepas karena masa jabatan komisioner di lingkungan kpu dan bawaslu terbilang sangat panjang. 
baca juga:pilkades serentak di bengkulu utara masih menunggu regulasi
baca juga:pilkades serentak lima desa di mukomuko belum final
"mungkin idealnya, masa jabatan komisioner ini cukup 2 tahun atau 2,5 tahun. tidak perlu sampai 5 tahun," ujar alfian yudiansyah, senin, 7 april 2025. 
kalau pun dengan masa jabatan yang 5 tahun, menurut dia, jajaran kpu dan bawaslu di daerah itu diberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses elektoral, seperti pilkades yang juga didesain serentak. 
untuk diketahui, secara nasional indonesia memiliki 75.259 desa pada tahun 2025 dan telah mengalokasikan anggaran di apbn yakni dana desa sebesar rp 69 triliun. desa-desa ini menyebar pada 434 kabupaten/kota.
apa saja prioritas penggunaan dana desa tahun 2025? secara umum, 75.259 kepala desa yang akan menjadi kuasa pengguna anggaran (kpa) atas anggaran rp69 triliun akan diejawantahkan dalam beberapa sektor yang meliputi : 
baca juga:lima desa di mukomuko gelar pilkades serentak tahun 2025
baca juga:dpmd bengkulu utara pastikan pilkades 2025 ditunda, ini alasannya
pemberdayaan ekonomi masyarakat desa; pengembangan desa digital; pemberdayaan perempuan dan anak; pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur desa. 
"saya menilai, pemerintahan prabowo-gibran ini perlu menata perihal periodisasi komisioner kpu dan bawaslu di daerah," terangnya, memperkirakan. 
langkah prediktif yang dikiranya itu, membaca langkah-langkah catur prabowo yang terus melakukan penataan sistem, untuk memaksimalkan efektifitas penggunaan uang negara. 
terpisah, pengamat kebijakan publik universitas ratu samban, drs salamun haris, mm, menilai ide liar soal perlunya evaluasi periodisasi jabatan komisioner kpu dan bawaslu di daerah, merupakan sebuah khasanah di ruang demokrasi. menurut dia, pemikiran semacam itu, adalah satu hal yang sah-sah saja. 
baca juga:pilkades serentak di bengkulu utara masih menunggu regulasi
baca juga:pilkades serentak lima desa di mukomuko belum final
"tinggal lagi, otoritas atau lembaga terkait yang harus mengambil langkah konkret dan terukur. sehingga periodisasi jabatan yang 5 tahun itu, dapat permakluman di tataran publik," ujarnya. 
salamun pernah berujar tentang perlunya penataan regulasi kepemiluan yang menjadi legal standing organisasi, masa kerja hingga tahapan kerja jajaran kpu dan bawaslu sebagai sebuah sistem pada negara demokrasi. 
pemikiran salamun saat itu, perangkat hukum kontestasi seperti uu pemilu hingga uu pilkada, hendaknya disuntik dengan pembaruan hasil dari kerja-kerja evaluatif. 
ia mencontohkan, pentingnya aturan turunan yakni peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) yang menegasi pentingnya penyusunan visi dan misi pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah yang memiliki muatan spirit pembangunan yang berkearifan lokal, selain memiliki cakrawala pemikiran mendalam tentang model pembangunan yang ditegas dalam konsep terukur. 
baca juga:lima desa di mukomuko gelar pilkades serentak tahun 2025
baca juga:dpmd bengkulu utara pastikan pilkades 2025 ditunda, ini alasannya
"mestinya, kpu sebagai penyelenggara dapat membuat aturan turunan atau lebih baik lagi diperkuat dalam uu kepemiluan. sehingga visi dan misi yang nantinya akan menjadi rujukan penyusunan rencana strategis (renstra) daerah ini, benar-benar dikonsep dengan proses yang baik dan terukur," ungkapnya. 
alur pikir salamun ini, diterangnya sebagai pentingnya deregulasi kepemiluan di negara seperti indonesia yang luar biasa luasnya, luar biasa pluralitasnya baik suku, agama dan ras serta luar biasa luas dengan beragam karakteristik wilayahnya. 
berangkat dari pandangan yang komprehensif ini, kata dia, diperlukan konsep untuk penataan agenda kontestasi dari lembaga penyelenggara baik pemilihan dan pengawasan, sehingga mencerminkan jalannya mitigasi yang dilakukan, sebagai bagian dari langkah-langkah evaluatif. 
"political will ini sangat diperlukan, sejalan dengan tingkat kritis publik saat ini yang mencerminkan kemajuan dan harus didukung dengan spirit penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif," pungkasnya. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 8 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan