BPK Mulai Audit LKPD 2024, Realisasi APBD Tembus 1.268 Triliun dan Standar Auditnya

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 10 Feb 2025 - 20:40

Kantor DPMD Bengkulu Utara-Radar Utara/Benny Siswanto-

5.Pembiayaan Daerah Rp 75.845,47 miliar, realisasi Rp 102.526,85 miliar (135.18%)

6.Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 96.973,38 miliar, realisasi Rp 128.053,67 miliar (132.05%)

Catatan : terdiri dari Silpa, Pencairan Dana Cadangan, Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah serta Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Perundangan.

7.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 21.127,90 miliar, realisasi Rp 25.526,82 miliar (120.82%)

Catatan : terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Warta sebelumnya, Anggota V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan beberapa hal prinsip yang dimintanya menjadi cermatan dan pegangan auditor saat melakukan pemeriksaan LKPD, sehingga rakor yang digelar intern itu diminta menjadi pedoman pelaksanaan pemeriksaan.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mendiseminasikan kebijakan pemeriksaan beserta Frequently Asked Questions (FAQ) kepada seluruh pemeriksa," terang Bobby dalam event yang diikuti oleh 3.800 tim pemeriksa LKPD Tahun 2024 yang digelar 6 hingga 7 Januari 2025.

Disampaikan juga, pemeriksaan LKPD nantinya akan melibatkan sumber daya di Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN V dan AKN VI), baik yang berada di kantor pusat hingga BPK Perwakilan.

Dia sampaikan pula, BPK telah melakukan beberapa hal mulai dari penyempurnaan tujuan dan harapan penugasan, kebijakan pemeriksaan LKPD hingga pedoman penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHKD).

Auditor dalam menjalankan pemeriksaan memaksimalkan pemanfaatan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) dalam pemeriksaan LKPD sebagai panduan.

"Sangat penting bagi pemeriksa untuk memanfaatkan big data analytics dalam mendeteksi pola-pola tidak biasa dan potensi penyelewengan penggunaan anggaran," wejang Bobby menegasi.

Soroti Kejadian Luar Biasa Kepala Daerah

bpk mulai audit lkpd 2024, realisasi apbd tembus 1.268 triliun dan standar auditnya                             radarutara.bacakoran.co - badan pemeriksa keuangan atau bpk, mulai melaksanakan audit laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun anggaran 2024. anatomi makro apbd nasional tahun tersebut dalam capaian 92,98 persen.  
secara nasional, direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk) kementerian keuangan (kemenkeu), menjabarkan realisasi apbd 2024 yang menjadi bagian lkpd yang diperiksa bpk memiliki realisasi 1.268.417,94 milyar atau 1.268 triliun. itu artinya, realisasi apbd tahun tersebut pada capaian 92,98 persen dari pagu senilai rp 1.364.182,85 atau rp 1.364 
komponen apbd nasional tahun 2024 
1.pad rp 394.831,42 miliar, realisasi rp 358.338 miliar (90.76%)
2.tkd rp 881.941,24 miliar, realisasi rp 824.467,14 miliar (93.48%)
baca juga:siap-siap, bpk ke bengkulu utara awal bulan februari
baca juga:pemda bengkulu utara terbaik se-provinsi bengkulu soal tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk 
3.pendapatan lainnya rp 87.410,19 miliar, realisasi rp 85.612,80 miliar (97.94%)
4.belanja daerah rp 1.440.001,12 miliar, realisasi rp 1.279.518,59 miliar (88.86%), terdiri dari : 
- belanja pegawai rp 467.196,97 miliar, realisasi rp 390.525,29 miliar (83.59%)
- belanja barang dan jasa rp 415.201,55 miliar, realisasi rp 383.194,49 miliar (92.29%)
- belanja modal rp 238.171,77 miliar, realisasi rp 216.811,67 miliar (91.03%)
- belanja lainnya rp 319.430,82 miliar, realisasi rp 288.987,14 miliar (90.47%)
baca juga:bpk segera periksa lkpd 2024, ini profil pemeriksanya, perkembangan isu pusat dan daerah dipantau!
baca juga:dukung kepatuhan entitas keuangan, inspektorat minta tindaklanjuti temuan bpk
5.pembiayaan daerah rp 75.845,47 miliar, realisasi rp 102.526,85 miliar (135.18%)
6.penerimaan pembiayaan daerah rp 96.973,38 miliar, realisasi rp 128.053,67 miliar (132.05%)
catatan : terdiri dari silpa, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah serta penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan perundangan. 
7.pengeluaran pembiayaan daerah rp 21.127,90 miliar, realisasi rp 25.526,82 miliar (120.82%)
catatan : terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan perundangan yang berlaku.
baca juga:bpk segera periksa lkpd 2024, ini profil pemeriksanya, perkembangan isu pusat dan daerah dipantau!
baca juga:dukung kepatuhan entitas keuangan, inspektorat minta tindaklanjuti temuan bpk
warta sebelumnya, anggota v bpk, bobby adhityo rizaldi menyebutkan beberapa hal prinsip yang dimintanya menjadi cermatan dan pegangan auditor saat melakukan pemeriksaan lkpd, sehingga rakor yang digelar intern itu diminta menjadi pedoman pelaksanaan pemeriksaan. 
"kegiatan ini bertujuan untuk mendiseminasikan kebijakan pemeriksaan beserta frequently asked questions (faq) kepada seluruh pemeriksa," terang bobby dalam event yang diikuti oleh 3.800 tim pemeriksa lkpd tahun 2024 yang digelar 6 hingga 7 januari 2025. 
disampaikan juga, pemeriksaan lkpd nantinya akan melibatkan sumber daya di auditorat utama keuangan negara (akn v dan akn vi), baik yang berada di kantor pusat hingga bpk perwakilan. 
dia sampaikan pula, bpk telah melakukan beberapa hal mulai dari penyempurnaan tujuan dan harapan penugasan, kebijakan pemeriksaan lkpd hingga pedoman penyusunan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah (ihkd). 
baca juga:siap-siap, bpk ke bengkulu utara awal bulan februari
baca juga:pemda bengkulu utara terbaik se-provinsi bengkulu soal tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk
auditor dalam menjalankan pemeriksaan memaksimalkan pemanfaatan sistem aplikasi pemeriksaan (siap) dalam pemeriksaan lkpd sebagai panduan.
"sangat penting bagi pemeriksa untuk memanfaatkan big data analytics dalam mendeteksi pola-pola tidak biasa dan potensi penyelewengan penggunaan anggaran," wejang bobby menegasi. 
soroti kejadian luar biasa kepala daerah 
rakor turut menegasi, pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara atau spkn yang telah ada serta menjadi bagian reformasi pemeriksaan yang telah dijalankan bpk dalam sepanjang puluhan dasawarsa. 
lebih prinsip, bobby turut mengutarakan kepada tim pemeriksa lkpd 2024, dimana ada beberapa daerah perlu mempertimbangkan integritas personil kunci. 
baca juga:bpk segera periksa lkpd 2024, ini profil pemeriksanya, perkembangan isu pusat dan daerah dipantau!
baca juga:dukung kepatuhan entitas keuangan, inspektorat minta tindaklanjuti temuan bpk
khususnya, kata dia, daerah yang mengalami kejadian luar biasa terhadap kepala daerahnya. dia menegaskan, integritas personil kunci ini sangat penting, pasalnya dapat mempengaruhi penetapan tingkat risiko dalam pemeriksaan lkpd.
"....masalah integritas akan mencerminkan pengelolaan keuangan yang kurang baik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan daerah," ungkapnya.
perihal kualitas teknis pemeriksaan, anggota vii bpk, fathan subchi menegasi bpk memiliki peranan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. 
dia menyebutkan, output dari pemeriksaan maka bpk mendorong perbaikan penyusunan lkpd, penguatan sistem pengendalian intern hingga peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. 
baca juga:siap-siap, bpk ke bengkulu utara awal bulan februari
baca juga:pemda bengkulu utara terbaik se-provinsi bengkulu soal tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk
untuk itu, dia meminta tim pemeriksa nantinya mengacu pada spkn yang secara umum memuat parameter yang mesti diacu oleh auditor atas nama bpk dalam melaksanakan tugasnya, memeriksa kepatuhan regulasi atas penyelenggaraan keuangan negara. 
regulasi yang dibuat bpk tersebut menegaskan perihal independensi, penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama, pengendalian mutu hingga pemberlakuan standar pemeriksaan. 
kitab rujukan auditor bpk dalam melakukan pemeriksaan itu memiliki legal standing yakni undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang badan pemeriksa keuangan. 
"melaksanakan pemeriksaan berkualitas sesuai spkn dengan memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian publik, baik di tingkat pusat maupun di daerah," tandasnya. 
baca juga:bpk segera periksa lkpd 2024, ini profil pemeriksanya, perkembangan isu pusat dan daerah dipantau!
baca juga:dukung kepatuhan entitas keuangan, inspektorat minta tindaklanjuti temuan bpk
sebagai lembaga yang bebas dan mendiri, bpk merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara, dalam pelaksanaan fungsinya bpk juga melakukan audit dan pemeriksaan terhadap penggunaan dana publik. 
selain memeriksa keuangan negara, memeriksa kinerja, memeriksa dengan tujuan tertentu, melaporkan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan kepada instansi berwenang serta memberikan hasil pemeriksaan kepada lembaga legislatif.
lkpd yang menjadi objek pemeriksaan bpk, setidaknya terdiri dari 7 laporan keuangan apa saja? yakni mulai dari neraca, laporan realisasi anggaran (lra), laporan operasional (lo), laporan perubahan ekuitas (lpe), laporan perubahan saldo anggaran lebih (lpsal), laporan arus kas (lak) hingga catatan atas laporan keuangan (calk). 
persiapan di daerah 
sejumlah daerah seperti di wilayah bengkulu, terpantau siap mendukung pemeriksaan periodik oleh bpk atas lkpd tahun anggaran 2024. 
baca juga:siap-siap, bpk ke bengkulu utara awal bulan februari
baca juga:pemda bengkulu utara terbaik se-provinsi bengkulu soal tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk
seperti disampaikan inspektur inspektorat daerah bengkulu utara, nopri anto silaban, se, m.si, membenarkan rencananya bpk sudah akan memulai pemeriksaan tersebut. 
"rencananya entry meeting besok," ujar silaban, dikonfirmasi senin, 10 februari 2025 petang. 
tahapan pemeriksaan yang akan dilaksanakan lebih kurang selama lebih kurang 40 hari kalender ini, merupakan tahap pertama yakni pemeriksaan pendahuluan. 
"baru selanjutnya akan dilanjut dengan pemeriksaan terinci," jelasnya soal pemeriksaan kedua yang dilaksanakan selama 35 hari kalender. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 11 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan