Siap-siap, BPK Ke Bengkulu Utara Awal Bulan Februari

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Minggu , 19 Jan 2025 - 20:15

Inspektur Inspektorat Bengkulu Utara, Nopri Anto Silaban, SE, M.Si-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Dalam waktu dekat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bakal melakukan audit di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Dikonfirmasi kepada Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara, Nopri Anto Silaban, SE. M.SI., bahwa surat pemberitahuan yang diterima, bakal dilakukan di awal bulan Februari mendatang.

"SPTnya, awal bulan Februari,(2025, red), ujar Nopri Anto Silaban.

Artinya, seluruh OPD yang ada di Lingkungan Pemda Bengkulu Utara, harus sudah mempersiapkan seluruh dokumen dan kelengkapan lainnya, terutama Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran tahun 2024.

"Iya, seluruh OPD harus sudah harus mempersiapkan sejumlah dokumen kebutuhan saat audit itu," sambungnya.

BPK, sesuai amanat pasal 23 ayat (5) UUD 1995, diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Tentunya, BPK pada saat menjalankan tugasnya menggunakan Standar Audit Pemerintahan (SAP) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dipaparkannya juga bahwa tujuan pemeriksaan yang dilakukan ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang negara oleh pemerintah.

Lebih lanjut, dirinya menuturkan bahwa audit BPK itu adalah kegiatan rutin yang harus dilakukan setiap tahun.

Akan adanya audit tahunan itu, supaya mendorong para pejabat di kepemerintahan untuk terus taat dan tertib administrasi.

siap-siap, bpk ke bengkulu utara awal bulan februari                            radarutara.bacakoran.co - dalam waktu dekat, badan pemeriksa keuangan (bpk), bakal melakukan audit di seluruh organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara.
dikonfirmasi kepada inspektur kabupaten bengkulu utara, nopri anto silaban, se. m.si., bahwa surat pemberitahuan yang diterima, bakal dilakukan di awal bulan februari mendatang. 
"sptnya, awal bulan februari,(2025, red), ujar nopri anto silaban. 
artinya, seluruh opd yang ada di lingkungan pemda bengkulu utara, harus sudah mempersiapkan seluruh dokumen dan kelengkapan lainnya, terutama surat pertanggungjawaban (spj) penggunaan anggaran tahun 2024.
baca juga:pemda bengkulu utara terbaik se-provinsi bengkulu soal tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk 
baca juga:bpk segera periksa lkpd 2024, ini profil pemeriksanya, perkembangan isu pusat dan daerah dipantau!
"iya, seluruh opd harus sudah harus mempersiapkan sejumlah dokumen kebutuhan saat audit itu," sambungnya. 
bpk, sesuai amanat pasal 23 ayat (5) uud 1995, diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
tentunya, bpk pada saat menjalankan tugasnya menggunakan standar audit pemerintahan (sap) dan standar pemeriksaan keuangan negara (spkn).
dipaparkannya juga bahwa tujuan pemeriksaan yang dilakukan ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang negara oleh pemerintah. 
baca juga:dukung kepatuhan entitas keuangan, inspektorat minta tindaklanjuti temuan bpk
baca juga:pengelolaan keuangan di kpu bengkulu, 3 poin ini disorot bpk
lebih lanjut, dirinya menuturkan bahwa audit bpk itu adalah kegiatan rutin yang harus dilakukan setiap tahun.
akan adanya audit tahunan itu, supaya mendorong para pejabat di kepemerintahan untuk terus taat dan tertib administrasi. 
 audit bpk ini juga penting dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, agar pengelolaan dan penggunaan uang negara itu sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
"tentunya, dengan adanya audit bpk ini, uang negara yang dimanfaatkan di daerah ini bisa benar-benar transparan, dan tepat peruntukannya," tuntasnya.
baca juga:pemda bengkulu utara terbaik se-provinsi bengkulu soal tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk 
baca juga:bpk segera periksa lkpd 2024, ini profil pemeriksanya, perkembangan isu pusat dan daerah dipantau!
sebagai informasi, dalam menjalankan tugasnya untuk mengaudit, bpk tidak hanya fokus pada pemeriksaan keuangan saja. 
melainkan ada pemeriksaan kinerja pada, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
pasal 23e undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 mengamanatkan bpk untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara.
namun pemeriksaan kinerja ini tidak dilakukan secara rutin di saban tahunnnya, melainkan atas dasar perencanaan prioritas pemeriksaan yang disusun sebelumnya.
baca juga:capaian baru 62,44 persen, inspektorat jemput bola tlrhp bpk ri
baca juga:anggaran untuk membeli tornas kurang, desa bisa tambah anggaran? pd: hati-hati, jangan sampai jadi temuan bpk
misalnya, terkait dana bos, pip, jkn dan beberapa aliran keuangan lainnya.
sementara itu, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (pdtt) adalah pemeriksaan yang bersifat investigatif. hal itu dilakukan atas dasar adanya permintaan dari aparat penegak hukum atas suatu kasus tertentu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 20 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan