Rp14,2 Triliun dari Desa Untuk Ketahanan Pangan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 19 Jan 2025 - 20:28

Rp14,2 Triliun dari Desa Untuk Ketahanan Pangan -Radar Utara/Benny Siswanto-

Kepala Dinas PUPR Bengkulu Utara, Munadi, SP, menegasi dukungan pemerintah daerah atas rencana pusat tersebut. Berdasarkan surat Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kata dia, beberapa hal yang menjadi obyek SE Bersama yang diteken Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjadi bagian mitigasi pihaknya.

"Berdasarkan surat Sekda, sudah diminta untuk menyikapi, sembari menunggu regulasi teknisnya yang akan diterbitkan Menkeu. Sebagai bagian integral pemerintah, pastinya Pemda BU mendukung dan senapas dengan program pemerintah pusat," ujar Munadi, Senin, 13 Januari 2025.

Untuk itu, langkah yang dilakukan pihaknya selaku satker teknis untuk saat ini lebih kepada melakukan reviu rencana pembangunan yang sesuai dengan Rencana Strategis Daerah (Renstra) yang akan menjadi menu rencana kerja OPD.

Mitigasi atas serangkaian rencana pembangunan yang dikomparasikan rencana lelang pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

"Kami juga terus mencermati dinamika regulasi, khususnya yang terkait anggaran. Sehingga persiapan teknis nantinya, telah melewati pencermatan," ungkapnya.

Dijelaskan dalam SE Bersama yang terbit 11 Desember 2024 itu, Pemda se Indonesia diminta untuk melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari TKD yang dicadangkan sampai dengan Peraturan Menkeu mengenai besaran TKD yang dicadangkan ditetapkan.

Potensi objek pencadangan TKD di Kabupaten Bengkulu Utara meliputi DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya total sebesar Rp 583.783.777.000, terdiri dari : Bidang Pendidikan Rp 69.055.279.000; Bidang Kesehatan Rp 3.041.180.000; Bidang Pekerjaan Umum Rp 13.391.058.000.

Selanjutnya Dana Alokasi Umum atau DAU nilai totalnya sebesar Rp 126.189.846.000 serta Dana Alokasi Khusus atau DAK Fisik Rp 39.599.522.000 hingga Dana Bagi Hasil (DBH).

rp14,2 triliun dari desa untuk ketahanan pangan                             radarutara.bacakoran.co - minimal, kontribusi desa dalam desain ketahanan pangan nasional yang menjadi proyeksi pemerintah tahun 2025 nominalnya mencapai rp 14,2 triliun. 
angka tersebut, didapat dari mandatory penggunaan dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan yang setidak-tidaknya di angka 20 persen dari pagu dana desa. 
diketahui, berdasarkan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) t 2025, alokasi pemerintah pusat dalam format dana desa nilainya sebesar rp 71 triliun. 
alokasi yang tak berubah dari tahun sebelumnya itu, dialokasikan kepada 75.259 desa yang menyebar pada 434 kabupaten/kota di indonesia. 
baca juga:urban farming, korem 041/gamas targetkan ketahanan pangan tercapai
baca juga:kades diimbau tak main tunggal dalam pengadaan barang program ketahanan pangan dd
menteri koordinator bidang pangan, zulkifli hasan, jumat, 17 januari 2025, memimpin rapat koordinasi terbatas membahas persoalan dalam upaya mencapai target nasional swasembada pangan yang dikehendaki rezim pemerintah prabowo-gibran. 
pada rakor tersebut, turut menegaskan bahwa kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal (kemendes pdt), menjadi pengampu program nasional sektor pangan sebagai kontributor utama mendorong ketahanan pangan di level desa. 
"....pak menteri desa membayangkan desa itu bisa mempunyai produk unggulan di masing-masing desa. pak menteri selalu menyebutnya sebagai desa cabai, desa tomat, desa padi, desa ikan dan sebagainya," ujar dirjen percepatan pembangunan daerah tertinggal kemendes pdt, samsul widodo, jumat, 17 januari 2025, dari antara. 
kemudian samsul turut menegasi, menko pangan, zulkifli hasan, agar semua kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan program mandatory ini. 
baca juga:desa diminta lebih relevan dalam menggunakan anggaran ketahanan pangan ta 2025
baca juga:tahun 2025, program ketahanan pangan masih jadi prioritas desa
"...selalu disampaikan 20 persen dari dana desa itu dimanfaatkan untuk ketahanan pangan, sehingga kepala daerah juga segera menindaklanjutinya," terangnya lagi menegasi, rakor terbatas di sulawesi selatan yang turut menyinggung program prioritas pemerintah seperti makan siang bergizi itu.
penerapan program ketahanan pangan di daerah 
kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) bengkulu utara, rahmat hidayat, sstp, mm melalui kabid pemerintahan desa, pandji, sstp, m.si, ketika dibincangi perihal fokus penggunaan dana desa, menegasi adanya kewajiban desa mengalokasikan 20 persen pagu dana desa untuk ketahanan pangan.
turut diamini pula oleh pandji, kalau dalam permendes pdt nomor 2/2024 juga mengatur muatan soal makan siang bergizi dan gratis dari dana desa yang dialokasikan via kegiatan ketahanan pangan. 
baca juga:hasil uji sampel pangan segar, dinas ketahanan pangan tidak temukan residu berbahaya
baca juga:dinas ketahanan pangan lakukan uji mutu pangan segar
"secara keseluruhan program ketahanan pangan alokasi anggarannya adalah 20 persen dari pagu dana desa tahun berjalan, diantaranya adalah mendukung program makan bergizi bergizi," ungkap pandji, minggu, 12 januari 2025. 
sembari mencermati rumpun aturan dari uu desa seperti peraturan pemerintah (pp) yang kini tengah dirancang pusat. dikatakan pandji, regulasi teknis yang telah dirilis seperti permendes pdt nomor 2 tahun 2024 yang mengatur soal fokus penggunaan dana desa 2025, juga langsung diteruskan kepada desa yang kini tengah memerlukan rujukan hukum dalam merancang apbdes 2025. 
"kita juga terus berkomunikasi dengan pemerintah desa, sehingga memastikan kelindan program pusat hingga daerah bisa berjalan sesuai dengan kisi-kisi yang ditegasi dalam regulasi," terangnya. 
baca juga:urban farming, korem 041/gamas targetkan ketahanan pangan tercapai
baca juga:kades diimbau tak main tunggal dalam pengadaan barang program ketahanan pangan dd
muncul estimasi 5 triliun sokongan pemda se indonesia 
pusat berputar otak mencari solusi pemenuhan anggaran makan bergizi gratis yang konon membutuhkan anggaran hingga 240 triliun, yang kini baru teranggarkan via apbn sebesar 71 triliun.
menteri dalam negeri, tito karnavian baru-baru ini juga mengungkapkan sudah menghimpun data konfirmasi dalam rapat zoom bersama dengan seluruh pemerintah daerah, kemudian mendapati estimasi anggaran hingga rp 5 triliun. 
tapi jika merujuk pada regulasi bersama yang diteken mendagri dan menteri keuangan, nantinya bakal terbit peraturan menteri keuangan (pmk), terkait pencadangan tkd yang diminta kepada pemda atas surat tertanggal 11 desember 2024 itu.
praktis, rencana pmk yang belum turun dari menteri sri mulyani itu, menyebabkan rencana lelang proyek pemerintah daerah tahun anggaran 2025, masih dibayangi bimbang soal kepastian anggaran yang rencananya jadi objek realokasi anggaran atas transfer ke daerah (tkd) oleh pusat. 
baca juga:desa diminta lebih relevan dalam menggunakan anggaran ketahanan pangan ta 2025
baca juga:tahun 2025, program ketahanan pangan masih jadi prioritas desa
membaca se bersama dengan nomor se 900.1.3/6629.a/sj dan nomor se-1/mk.07/2024, pemerintah mengabarkan kembali melakukan zooming atas komponen tkd khususnya dana alokasi khusus (dak) fisik, dana bagi hasil (dbh), dana alokasi umum (dau) hingga dana tambahan infrastruktur (dti) yang khusus dialokasi pemerintah ke daerah otonomi khusus (otsus) papua.  
kepala dinas pupr bengkulu utara, munadi, sp, menegasi dukungan pemerintah daerah atas rencana pusat tersebut. berdasarkan surat sekretaris daerah (sekda) selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd), kata dia, beberapa hal yang menjadi obyek se bersama yang diteken mendagri tito karnavian dan menteri keuangan, sri mulyani, menjadi bagian mitigasi pihaknya. 
"berdasarkan surat sekda, sudah diminta untuk menyikapi, sembari menunggu regulasi teknisnya yang akan diterbitkan menkeu. sebagai bagian integral pemerintah, pastinya pemda bu mendukung dan senapas dengan program pemerintah pusat," ujar munadi, senin, 13 januari 2025. 
baca juga:hasil uji sampel pangan segar, dinas ketahanan pangan tidak temukan residu berbahaya
baca juga:dinas ketahanan pangan lakukan uji mutu pangan segar
untuk itu, langkah yang dilakukan pihaknya selaku satker teknis untuk saat ini lebih kepada melakukan reviu rencana pembangunan yang sesuai dengan rencana strategis daerah (renstra) yang akan menjadi menu rencana kerja opd. 
mitigasi atas serangkaian rencana pembangunan yang dikomparasikan rencana lelang pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. 
"kami juga terus mencermati dinamika regulasi, khususnya yang terkait anggaran. sehingga persiapan teknis nantinya, telah melewati pencermatan," ungkapnya. 
dijelaskan dalam se bersama yang terbit 11 desember 2024 itu, pemda se indonesia diminta untuk melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari tkd yang dicadangkan sampai dengan peraturan menkeu mengenai besaran tkd yang dicadangkan ditetapkan.
baca juga:urban farming, korem 041/gamas targetkan ketahanan pangan tercapai
baca juga:kades diimbau tak main tunggal dalam pengadaan barang program ketahanan pangan dd
potensi objek pencadangan tkd di kabupaten bengkulu utara meliputi dau tidak ditentukan penggunaannya total sebesar rp 583.783.777.000, terdiri dari : bidang pendidikan rp 69.055.279.000; bidang kesehatan rp 3.041.180.000; bidang pekerjaan umum rp 13.391.058.000. 
selanjutnya dana alokasi umum atau dau nilai totalnya sebesar rp 126.189.846.000 serta dana alokasi khusus atau dak fisik rp 39.599.522.000 hingga dana bagi hasil (dbh).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 20 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan