Kades Diimbau Tak Main Tunggal dalam Pengadaan Barang Program Ketahanan Pangan DD

KETRINA.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Sejumlah pihak mengakui, kegiatan ketahanan pangan bersumber dari dana desa (DD) membuka peluang bagi oknum di lingkungan pemerintahan desa untuk melakukan praktik korupsi. 

Celah rasuah, sangat mungkin terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh desa dalam merealisasikan program ketahanan pangan.

Seperti pembelian bibit sapi, bibit ayam, bibit sayur dan pengadaan barang lainnya yang berorientasi terhadap program ketahanan pangan.

"Kita harus sadari dan akui, celah korupsi dalam kegiatan (program ketahanan pangan) itu ada dan sangat terbuka," ujar Tenaga Pendamping Desa Kecamatan Pinang Raya, Edwar Manurung, SP, saat dibincangi Radar Utara Minggu, 5 Januari 2025.

BACA JUGA:Desa Diminta Lebih Relevan dalam Menggunakan Anggaran Ketahanan Pangan TA 2025

BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Komitmen Perkuat Ketahanan Pangan

Diungkapkan Edwar, praktik rasuah pada kegiatan program ketahanan pangan, bisa terpantau sejak tahap awal perencanaan program. 

Idealnya, seluruh program kegiatan yang direncanakan oleh desa, termasuk program ketahanan pangan dapat melibatkan pihak-pihak terkait di lingkungan desa, khususnya dalam konteks ini adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). 

Keterlibatan TPK pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa sangat penting.

Karena menurut Edwar, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh desa tidak terlepas dari azas partisipatif masyarakat dan transparansi.

"Kalau dari awal perencanaan saja sudah dilakukan diam-diam atau krasak-krusuk tanpa mengedepankan partisipatif masyarakat,.sudah pasti kegiatan tersebut akan bermasalah dikemudian hari," ungkapnya.

BACA JUGA:Wujudkan Ketahanan Pangan, Mukomuko Dukung Pertanian Berkelanjutan

BACA JUGA:Bantuan Alsintan Perkuat Ketahanan Pangan

Selanjutnya, Edwar turut mewanti-wanti kepada seluruh Kades terkhusus di wilayah kerjanya.