Kacabdin Tindaklanjuti Instruksi Kadis, GTT dan PTT SMA dan SMK Bakal di Rumahkan?

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Kamis , 09 Jan 2025 - 20:15

Kacabdin Wilayah I Arga Makmur, Firdiansyah, SE.-Radar Utara/Abdurrahman Wachid-

"Iya, data yang harus diberikan ini nanti, harus guru honorer yang sudah mengajar dan benar-benar dibutuhkan di sekolah," sambungnya.

Kemudian, setelah seluruh data tersebut terkumpul, lanjut dia, akan diteruskan ke Sekda Provinsi Bengkulu agar bisa ditindaklanjuti.

Dirinya juga tidak menampik lagi, masih merujuk atas petunjuk atasannya, mempertimbangkan sejumlah sekolah yang masih membutuhkan guru kemampuan tertentu, maka sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing diperbolehkan untuk memanfaatkan dari dana BOS.

Diterangkan oleh Firdiansyah, kebijakan yang diambil oleh Pemprov itu tidak saklek bakal merumahkan seluruh honorer, melainkan juga tetap mempertimbangkan kelangsungan dan kemajuan pendidikan di daerah.

Dicontohkannya, SMK 12 Kabupaten Bengkulu Utara, data yang dimilik oleh Kantor Cabdin I Bengkulu Utara, hanya ada 2 orang Pegawai Negeri Sipil, Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha.

"Kebijakan itu, saya kira tidak saklek seperti asumsi yang beredar itu. Contohnya di SMK 12 Bengkulu Utara, cuma ada 2 PNS, Kepala Sekolah sama Kepala TU, tidak mungkin guru-guru di sana langsung dirumahkan," tuturnya lagi.

Menurutnya, pemerintah dalam pengambilan keputusan itu nantinya, pasti bakal mempertimbangkan berbagai unsur strategis di Provinsi Bengkulu. (*)

kacabdin tindaklanjuti instruksi kadis, gtt dan ptt sma dan smk bakal di rumahkan?                             radarutara.bacakoran.co - benarkah informasi honorer di lingkungan pemerintah provinsi  bengkulu bakal ada yang dirumahkan?
apakah juga termasuk untuk guru tidak tetap (gtt) dan pegawai tidak tetap (ptt)?
agaknya, kebijakan itu berlaku bagi organisasi perangkat daerah yang mengurangi gaji untuk honorer di tahun anggaran 2025 ini.
kepala cabang dinas atau kacabdin pendidikan wilayah 1 bengkulu utara, firdiansyah, se., mengungkapkan bahwa senada dengan apa yang telah sampaikan oleh kadis pendidikan dan kebudayaan provinsi bengkulu, saidirman, s.pd., m.pd.
baca juga:paska operasi kpk di bengkulu, guru ptt dan gtt sma/k cemas, gaji tertunda?
baca juga:lindungi hak, gtt dan ptt 3 kabupaten terima sk gubernur
bahwa,  diknasbud provinsi bengkulu, melakukan verifikasi ulang atau validasi data gtt dan ptt di sma dan smk negeri di seluruh provinsi bengkulu.
"kita hanya menjalankan tugas sebagai kacabdin, kita juga telah meneruskan pesan itu kepada seluruh jajaran kepala sekolah sma dan smk yang ada di kabupaten bengkulu utara," ujar kacabdin firdiansyah, se., saat ditemui di kantornya, pada hari kamis, 9 januari 2025 siang.
tak hanya itu, dirinya juga membenarkan bahwa seluruh kepala sekolah se provinsi bengkulu, telah diberikan arahan tentang verifikasi ulang gtt dan ptt tersebut, termasuk bengkulu utara.
ia juga menerangkan bahwa, poin penting yang dapat diambil atas kebijakan tersebut bahwa opd di lingkungan pemprov ini, termasuk disdikbud juga tidak diperkenankan lagi untuk menerima tenaga hononer baru, baik itu gtt maupun ptt.
baca juga: hearing dengan dewan, ini aspirasi forum ptt bengkulu
baca juga: uji kompetensi ptt pratama, penilaian menitikberatkan pada 2 hal ini 
data terhimpun, jumlah gtt dan ptt di lingkungan disdikbud pemprov bengkulu sebanyak 1.500 orang, termasuk didalamnya juga yang ada di kabupaten bengkulu utara.
kembali dikutip oleh kacabdin firdiansyah, se., bahwa pimpinannya dalam hal ini kadis dikbud provinsi bengkulu, ia menegaskan bahwa tahun 2025 tidak ada lagi tambahan tenaga honorer baru yang diluar daftar yang telah terverifikasi sebelumnya.
"iya, data yang harus diberikan ini nanti, harus guru honorer yang sudah mengajar dan benar-benar dibutuhkan di sekolah," sambungnya.
kemudian, setelah seluruh data tersebut terkumpul, lanjut dia, akan diteruskan ke sekda provinsi bengkulu agar bisa ditindaklanjuti.
baca juga:usulkan formasi asn, edwar samsi: ptt guru dan tenaga administrasi sekolah mesti diutamakan
baca juga: giliran ptt tas sambangi dprd bengkulu, minta usulkan formasi asn
dirinya juga tidak menampik lagi, masih merujuk atas petunjuk atasannya, mempertimbangkan sejumlah sekolah yang masih membutuhkan guru kemampuan tertentu, maka sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing diperbolehkan untuk memanfaatkan dari dana bos.
diterangkan oleh firdiansyah, kebijakan yang diambil oleh pemprov itu tidak saklek bakal merumahkan seluruh honorer, melainkan juga tetap mempertimbangkan kelangsungan dan kemajuan pendidikan di daerah.
dicontohkannya, smk 12 kabupaten bengkulu utara, data yang dimilik oleh kantor cabdin i bengkulu utara, hanya ada 2 orang pegawai negeri sipil, kepala sekolah dan kepala tata usaha.
"kebijakan itu, saya kira tidak saklek seperti asumsi yang beredar itu. contohnya di smk 12 bengkulu utara, cuma ada 2 pns, kepala sekolah sama kepala tu, tidak mungkin guru-guru di sana langsung dirumahkan," tuturnya lagi.
baca juga:paska operasi kpk di bengkulu, guru ptt dan gtt sma/k cemas, gaji tertunda?
baca juga:lindungi hak, gtt dan ptt 3 kabupaten terima sk gubernur
menurutnya, pemerintah dalam pengambilan keputusan itu nantinya, pasti bakal mempertimbangkan berbagai unsur strategis di provinsi bengkulu. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 10 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan