Regulasi Tabrakan Kepentingan Kopdes dan BUMDes

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 16 Mar 2025 - 04:31

Regulasi Tabrakan Kepentingan Kopdes dan BUMDes-Radar Utara/ Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Rencana pemerintah melahirkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, mengingatkan kita pada program ala Orde Baru : Koperasi Unit Desa (KUD).

Senasib, dengan beberapa program seperti BRDP hingga Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD), jika tak dibarengi penguatan regulasi yang cermat. Niscaya, uang negara yang kadung dikucurkan pemerintah, akan kembali moksa.

Belum lagi, saat ini stakeholder di daerah praktis dihadapkan dengan buta informasi. Khususnya tentang bagaimana, Kopdes ini nantinya? Apakah akan berdiri sendiri? Apakah akan menjadi unit usaha dari BUMDes yang menjadi mandatory UU Desa.

Tabrakan kepentingan, lantaran samirnya garis api penegas fungsi antara 2 entitas di desa, bukan tidak mungkin menambah sengkarut hingga lahirnya aktor-aktor korupsi baru di lingkungan desa.

Gonta-ganti nama hingga istilah, namun memiliki muatan yang tak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, turut mendapatkan sorotan dari Pemerhati Kebijakan, Prof Renald Kasali, menyoroti kerap terjadinya kebijakan anyar, sejalan dengan keberadaan kabinet pemerintahan.

Sebut saja di sektor pendidikan misalnya. Akademisi pemilik program Rumah Perubahan ini, mencontohkan bagaimana sudah beberapa kali terjadi perubahan sistem kurikulum pendidikan.

Dia menyebut, salah satunya seperti Merdeka Belajar. Ada juga sebelum itu, sistem kurikulum pendidikan KTSP yang paripurna saat itu, begitu lahirnya kurikulum K13.

"Tak jarang membuat para guru hingga murid menjadi bingung," ungkap salah satu dosen di Universitas Indonesia ini, lewat laman medsos Instagramnya.

Begitu juga dengan skandal dugaan oplos Bahan Bakar Mesin (BBM) di lingkungan bisnis Pertamina. Dimana, RON 90 dicampur dengan RON 92, kemudian dijual dengan banderol lebih mahal pada masyarakat dengan label BBM Jenis RON 92 alias Pertamax yang kini diusut Kejaksaan Agung.

Akademikus yang menggabungkan transformasi pola pikir dengan tagline "stay relevan" ini bilang perlunya perubahan yang fundamental prinsip. Bukan sekadar mengganti istilah semata.

regulasi tabrakan kepentingan kopdes dan bumdes                            radarutara.bacakoran.co - rencana pemerintah melahirkan koperasi desa (kopdes) merah putih, mengingatkan kita pada program ala orde baru : koperasi unit desa (kud). 
senasib, dengan beberapa program seperti brdp hingga unit pengelola keuangan desa (upkd), jika tak dibarengi penguatan regulasi yang cermat. niscaya, uang negara yang kadung dikucurkan pemerintah, akan kembali moksa.
belum lagi, saat ini stakeholder di daerah praktis dihadapkan dengan buta informasi. khususnya tentang bagaimana, kopdes ini nantinya? apakah akan berdiri sendiri? apakah akan menjadi unit usaha dari bumdes yang menjadi mandatory uu desa. 
tabrakan kepentingan, lantaran samirnya garis api penegas fungsi antara 2 entitas di desa, bukan tidak mungkin menambah sengkarut hingga lahirnya aktor-aktor korupsi baru di lingkungan desa.
baca juga:bagaimana sistem kerja antara bumdes dan koperasi merah putih?
baca juga:anggaran 20 persen ketahanan pangan wajib dikelola lewat bumdes, harus memiliki analisis kerja
gonta-ganti nama hingga istilah, namun memiliki muatan yang tak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, turut mendapatkan sorotan dari pemerhati kebijakan, prof renald kasali, menyoroti kerap terjadinya kebijakan anyar, sejalan dengan keberadaan kabinet pemerintahan. 
sebut saja di sektor pendidikan misalnya. akademisi pemilik program rumah perubahan ini, mencontohkan bagaimana sudah beberapa kali terjadi perubahan sistem kurikulum pendidikan.
dia menyebut, salah satunya seperti merdeka belajar. ada juga sebelum itu, sistem kurikulum pendidikan ktsp yang paripurna saat itu, begitu lahirnya kurikulum k13. 
"tak jarang membuat para guru hingga murid menjadi bingung," ungkap salah satu dosen di universitas indonesia ini, lewat laman medsos instagramnya.
baca juga:peran tpk dalam mengelola program ketahanan pangan dd hanya sementara, bumdes tetap prioritas
baca juga:desa diminta tak paksakan bumdes bermasalah untuk kelola program ketahanan pangan
begitu juga dengan skandal dugaan oplos bahan bakar mesin (bbm) di lingkungan bisnis pertamina. dimana, ron 90 dicampur dengan ron 92, kemudian dijual dengan banderol lebih mahal pada masyarakat dengan label bbm jenis ron 92 alias pertamax yang kini diusut kejaksaan agung. 
akademikus yang menggabungkan transformasi pola pikir dengan tagline "stay relevan" ini bilang perlunya perubahan yang fundamental prinsip. bukan sekadar mengganti istilah semata. 
pemikirannya, indonesia membutuhkan mutasi dna powerhouse yang akan menjadi lokomotif perubahan suatu negara, sehingga akan menyebabkan geliat ekonomi nasional, karena dijalankan dengan konsistensi sistem.
tentunya, rhenald secara implisit menegaskan pentingnya roadmap yang jelas dalam menjalankan pembangunan oleh otoritas. 
baca juga:bagaimana sistem kerja antara bumdes dan koperasi merah putih?
baca juga:anggaran 20 persen ketahanan pangan wajib dikelola lewat bumdes, harus memiliki analisis kerja
"powerhouse ini kira-kira seperti lokomotif ekonomi suatu bangsa. anda pergi ke malaysia misalnya, disana ada petronas. dan petronas itu memberikan penghasilan yang besar bagi malaysia," ungkapnya, mencontohkan. 
selain itu prof rhenald juga menyebut lokomotif ekonomi di beberapa negara lainnya seperti jerman ada siemens, jepang lebih banyak lagi seperti toyota, daihatsu dan lainnya, korea ada daewoo, pohang steel.
gedung yang dibangun megah nan futuristik, menciptakan ikon baru dan kemajuan, sehingga tak jarang orang yang datang mengabadikan minimal swafoto di depan gedung tersebut. begitu juga di atlanta : ada coca cola. 
"jadi lokomotif itu adalah sebuah perusahaan besar yang menghasilkan lapangan pekerjaan yang sangat besar," ujarnya. 
baca juga:peran tpk dalam mengelola program ketahanan pangan dd hanya sementara, bumdes tetap prioritas
baca juga:desa diminta tak paksakan bumdes bermasalah untuk kelola program ketahanan pangan
lebih konkret, rhenald mencontohkan, korporat sejenis pertamina dan petronas yakni exon mobile yang mampu membuka lapangan pekerjaan hingga 1 juta orang. 
"lokomotif ini selain menciptakan lapangan kerja besar, tapi juga melakukan inovasi yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat," tegasnya. 
bagaimana caranya? maka harus dilakukan mutasi dna untuk menjadi power house yang sebenarnya telah dilakukan pertamina pasar tahun 2008.
saat itu, terang dia, melakukan evaluasi pada nilai-nilai mendasar yang meningkatkan kepercayaan publik. sampai pada mengundang konsultan internasional. 
baca juga:bagaimana sistem kerja antara bumdes dan koperasi merah putih?
baca juga:anggaran 20 persen ketahanan pangan wajib dikelola lewat bumdes, harus memiliki analisis kerja
"cuma sayang ceo-nya memimpin tidak lama. maka ini persoalan dan tantangan yang harus dijawab pemerintah," rhenald menyeru.
dia menilai, pertamina yang kian menunjukkan performanya yang buruk, berujung saat ini terjadi cancel culture pada perusahaan pelat merah di bawah kementerian bumn itu, lantaran segudang kasus yang teranyar diduga mengoplos bbm yang bahkan menurut tokoh jurnalis nasional: dahlan iskan, menjadi skandal korupsi paling massif di indonesia, ketika pandemi covid -19 yang menyerang hiruk-pikuk global tak dimaknai sebuah kejahatan. 
akibat cancel culture yang terjadi di pertamina, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu shell, kian diburu masyarakat, lantaran penilaian positif mulai dari pelayanan dan integritasnya.
bahkan, kata dia, kucing di spbu shell menjadi pemberitaan, karena konon di spbu itu bersih dari tikus-tikus.
baca juga:peran tpk dalam mengelola program ketahanan pangan dd hanya sementara, bumdes tetap prioritas
baca juga:desa diminta tak paksakan bumdes bermasalah untuk kelola program ketahanan pangan
rhenald kasali bahkan mencontohkan konsistensi terjadi pada bank central asia atau bca dipimpin oleh jahja setiaatmadja, memimpin bank terbaik di indonesia itu lebih dari 20 tahun. 
diceritakan rhenald, jahja memimpin bca sejak 2005 sampai tahun 2025. membandingkan jabatan direktur utama pada perusahaan publik indonesia, menurut rhenald sangat tidak lama.
kuat dipengaruhi oleh rezim. artinya setiap ganti pemerintahan, maka akan selalu terjadi pergantian pucuk pimpinan pada sektor-sektor yang sebenarnya memiliki velue untuk menjadi sebuah powerhouse atau lokomotif ekonomi. 
"tergantung dengan jabatan presiden. sama juga dengan dunia pendidikan, kalau kita ganti-ganti sesuai dengan usia kabinet, gak jadi tuh pendidikan. ga jadi tuh pembangunan pedagogik masyarakat," ungkapnya menjabarkan. 
"padahal membangun suatu bangsa itu kita harus konsisten," tegasnya. (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR UTARA, 17 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan