Tetapkan Paslon Kada, KPU Diingatkan Tolak Yang Bermimpi 3 Periode

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Senin , 02 Sep 2024 - 21:39

Tim Hukum Helmi-Mian dan Elva-Makrizal saat menyiapkan surat kepada KPU-Radar Utara/ Doni Aftarizal-

Dibagian lain Muspani menyampaikan, KPU RI telah menerbitkan PKPU 8 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana dari putusan MK tersebut.

"Setelah kami cermati dengan teliti, pada PKPU itu terdapat pertentangan antara pasal 19 huruf c dan huruf e. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, serta kekacauan hukum yang nyata," sesal Muspani.

Muspani menambahkan, pihaknya memberikan tenggang waktu kepada KPU hingga 10 September 2024, untuk membatalkan paslon yang telah masuk tiga priode.

"Apabila tidak diindahkan maka kami pastikan bakal melakukan tindakan hukum, termasuk mengadukan atau melaporkan KPU RI dan Bawaslu RI ke DKPP," tambah Muspani.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono, SE dikonfirmasi, mengaku surat dari Tim Hukum Helmi-Mi'an dan Elva-Makrizal sudah diterima pihaknya.

"Tentu terkait permitaan itu, kita pelajari dan kaji terlebih dahulu. Meskipun demikian kita sudah memahami subtansi dari surat yang dimaksud," sampai Rusman.

Meskipun demikian, Rusman menegaskan, terkait tahapan dan lainnya dalam Pilkada serentak 2024 ini, pihaknya tetap mengacu pada PKPU.

"PKPU itukan regulasi resmi yang dikeluarkan KPU RI. Jadi PKPU menjadi koridor kita dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Dengan demikian kita pun memastikan, tidak bisa menafsirkan putusan MK," demikian Rusman. (*)

tetapkan paslon kada, kpu diingatkan tolak yang bermimpi 3 periode                            bengkulu.radarutara.bacakoran.co - komisi pemilihan umum (kpu) diingatkan untuk tidak gegabah dalam menetapkan pasangan calon (paslon) kepala daerah (kada) dan wakil kada, yang maju dalam pilkada serentak tahun 2024 di provinsi bengkulu.
peringatan tersebut disampaikan, lantaran ada pihak-pihak tertentu yang dinilai memiliki mimpi untuk tiga periode menjadi kada.
tim hukum helmi hasan-mi'an dan elva-makrizal, muspani didampingi rekan-rekannya mengatakan, dalam pilkada serentak tahun ini, ada potensi pelanggaran putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 2/ppu-xxi/2023 jo nomor 22/ppu/vii/2009 jo nomor 67/ ppu-xviii/2020 tentang massa jabatan kada yang bisa mencalonkan diri.
"maka dari itu kita sejak awal mengingatkan, agar kpu tidak sembarang dalam menetapkan paslon kada dan wakil kada," ungkap muspani, senin 02 september 2024.
baca juga:4 bapaslon pilwakot telah mendaftar ke kpu kota bengkulu
baca juga:sosialisasi pkpu, kpu bengkulu siap terima masukan
yang mana, lanjut muspani, berdasarkan putusan mk tersebut, kada yang sudah masuk 2 priode, dinyatakan tidak bisa mencalonkan diri lagi pada periode selanjutnya.
"masa jabatan yang dimaksud, sesuai dengan putusan mk tidak mesti dilantik. dalam artian, baik itu pelaksana tugas (plt), pejabat ataupun nama lainnya tetap dihitung dalam masa jabatan seorang kada," kata muspani.
harus diakui, lanjut muspani, putusan mk tersebut tidak sejalan dengan peraturan kpu (pkpu) tentang syarat calon. yang berarti secara tidak langsung pkpu tersebut, telah mengangkangi putusan mk.
"kalau kita mengacu pada putusan mk, tidak membedakan antara jabatan definitif dan jabatan sementara," ujar muspani.
baca juga:pkpu 8/2024 terbit, rohidin pastikan maju pilgub bengkulu
baca juga:pkpu pencalonan diundangkan, rohidin-meriani berpasangan dalam pilgub?
dengan demikian, menurut muspani, kada ketika dia mengemban jabatan sebagai plt, pejabat ataupun nama lainnya, ketika telah menjalani masa jabatan 2,5 tahun maka sudah dihitung sebagai satu kali periode masa jabatan.
"berarti siapapun yang telah menjalani 2 kali masa jabatan sebagai mana poin 3 diatas, maka sudah dihitung menjalani 2 periode masa jabatan," tegas muspani.
dibagian lain muspani menyampaikan, kpu ri telah menerbitkan pkpu 8 tahun 2024 sebagai aturan pelaksana dari putusan mk tersebut. 
"setelah kami cermati dengan teliti, pada pkpu itu terdapat pertentangan antara pasal 19 huruf c dan huruf e. sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, serta kekacauan hukum yang nyata," sesal muspani.
baca juga:kpu benteng diminta segera tetapkan calon terpilih pemilu 2024
baca juga:rekrut ulang badan adhoc pilkada tunggu juknis dari kpu ri
muspani menambahkan, pihaknya memberikan tenggang waktu kepada kpu hingga 10 september 2024, untuk membatalkan paslon yang telah masuk tiga priode.
"apabila tidak diindahkan maka kami pastikan bakal melakukan tindakan hukum, termasuk mengadukan atau melaporkan kpu ri dan bawaslu ri ke dkpp," tambah muspani.
sementara itu, ketua kpu provinsi bengkulu, rusman sudarsono, se dikonfirmasi, mengaku surat dari tim hukum helmi-mi'an dan elva-makrizal sudah diterima pihaknya.
"tentu terkait permitaan itu, kita pelajari dan kaji terlebih dahulu. meskipun demikian kita sudah memahami subtansi dari surat yang dimaksud," sampai rusman.
meskipun demikian, rusman menegaskan, terkait tahapan dan lainnya dalam pilkada serentak 2024 ini, pihaknya tetap mengacu pada pkpu.
baca juga: pleno kpu provinsi bengkulu, 2 kabupaten ini buka kotak suara
baca juga:4 bapaslon pilwakot telah mendaftar ke kpu kota bengkulu
"pkpu itukan regulasi resmi yang dikeluarkan kpu ri. jadi pkpu menjadi koridor kita dalam pelaksanaan pilkada serentak. dengan demikian kita pun memastikan, tidak bisa menafsirkan putusan mk," demikian rusman. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 3 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan