Job PKD Pilkada 2024 Gaji Totalnya Nyaris 7 Juta, Diincar 2 hingga 3 Orang Per Kelurahan/Desa

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 25 May 2024 - 20:04

PENGUMUMAN LULUS ADMINISTRASI PPKD Pilkada 2024 -Radar Utara/Benny Siswanto-

Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, Ketatanegaraan, Kepartaian dan Pengawasan Pemilu, turut menjadi pra syarat.

Lowongan kerja musiman ini, sudah dibuka pendaftarannya sejak 18 Mei 2024 ini, memiliki tingkat pendapatan atau honor yang lumayan.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Bengkulu Utara, Taufik Akbar Pane, SE,M.Si, dibincangi membenarkan soal ini.

Kata dia, pihaknya sudah menyampaikan kepada publik atau menyeberluaskan informasi perekrutan PPKD Pilkada 2024.

Dia juga membenarkan, soal besaran honor PKD yang berbasis kelurahan dan desa. Begitu juga dengan masa tugasnya selama Pilkada 2024.

"Masa kerjanya terhitung mulai Juni hingga November 2024 dengan honor sebesar Rp 1.100.000 perbulannya," ia menjelaskan.

Turut disyaratkan pula, soal pendidikan minimal bagi calon pendaftar yakni minimal Sekolah Menengah Atas atau SMA sederajat.

Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau KTP.

"Telah mengundurkan diri setidak-tidaknya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon," jelas Tri Suyanto menegaskan.

Pendaftar juga harus tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah inkrah, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Calon peserta juga dilarang jika pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, legislatif mulai dari pusat hingga daerah serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

job pkd pilkada 2024 gaji totalnya nyaris 7 juta, diincar 2 hingga 3 orang per kelurahan/desa                              radarutara.bacakoran.co - peserta tes wawancara calon anggota panwaslu kelurahan/desa atau ppkd pilkada 2024, di kabupaten bengkulu utara sudah dirilis bawaslu bengkulu utara provinsi bengkulu. 
jika mencermati masa kerjanya yang dikomparasikan dengan indeks gaji yang akan diberikan, pendapatan totalnnya nyaris rp 7 juta. 
sebulan honornya rp 1.100.000. dengan masa kerja, minimal 6 bulan, terhitung mulai juni hingga november, maka total pendapatan pkd jika diakumulasi tembus rp 6.600.000 perorangnya. 
dengan wilayah penugasan basis di daerah ini sebanyak 220 desa dan kelurahan, itu artinya kebutuhan anggaran khusus gaji tembus 1,4 miliar. 
baca juga:kpu tetapkan calon pps terpilih pilkada 2024 
baca juga:365 rumah warga masuk zona berbahaya
dengan catatan, tidak ada perpanjangan masa kerja, semisal adanya sengketa pilkada atau pilkada ulang. 
ketika ada perpanjangan masa kerja, otomatis akan menambah pendapatan setiap anggota pkd.
membaca pengumuman nomor : 142/kp.01.00/be-03/05/2024 yang dirilis badan pengawas pemilu (bawaslu) bengkulu utara, terkait hasil seleksi administrasi calon anggota pkd, jumlahnya mencapai 503 peserta. 
ketua bawaslu bengkulu utara, tri suyanto,se, mengatakan, peserta pendaftaran yang lolos seleksi administrasi ini akan berlanjut mengikuti tes wawancara. 
"wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 mei 2024," ujarnya, sabtu, 25 mei 2024 petang, saat dibincangi wartawan.
baca juga:polres mukomuko rekayasa lalulintas atasi kemacetan acara tabliq akbar
baca juga:pembangunan jalan trans enggano capai 80 persen
lokasi wawancara, lanjut tri, akan dilaksanakan di sekretariat panwaslu kecamatan atau panwascam setempat. 
tak ketinggalan, tri juga menyampaikan partisipasi publik di tahapan ini masih sangat diperlukan. 
salah satunya, mencermati pengumuman yang telah dirilis, sehingga dapat memberikan masukan kepada pihaknya, yang akan menjadi obyek pencermatan serius, sebelum melakukan pelantikan.
diketahui, panwascam terpilih telah dilantik pada 24 mei 2024 serta mengikuti bimbingan teknis hingga sabtu, 25 mei 2024. 
panitia adhoc di lingkungan bawaslu itu, akan melaksanakan kerja perdananya dengan mempersiapkan wawancara pendaftar calon anggota pkd yang dinyatakan lulus administrasi. 
baca juga:pembangunan lahan pertanian di enggano mulai dijajaki
baca juga:polres mukomuko kerahkan 233 personil pengamanan tabliq akbar uas
kemudian berlanjut dengan tes wawancara. perekrutan ppkd, lebih sederhana, tanpa tes tertulis. 
bawaslu menyampaikan, perekrutan badan adhoc tingkat kelurahan dan desa ini, merujuk peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor 17 tahun 2023. 
regulasi ini, mengatur tentang perubahan keempat atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu badan pengawas pemilihan umum provinsi. 
beleid itu, juga mengatur tentang badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, panitia pengawas pemilihan umum luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara (berita negara republik indonesia tahun 2023 nomor 1078). 
baca juga:satu dekade masifnya pembangunan infrastruktur transportasi di indonesia
baca juga:holding bumn pangan id food siap jaga ketahanan pangan regional asia tenggara
tri menyeru, bawaslu membuka kesempatan bagi seluruh warga negara indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota panwaslu kelurahan/ desa.
"ppkd, akan menjadi salah satu basis pengawasan pilkada," ungkap tri suyanto. 
diterangkan tri, selain integritas yang menjadi poin penting dalam perekrutan badan ad hoc di lingkungannya. 
memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan pemilu, turut menjadi pra syarat. 
lowongan kerja musiman ini,  sudah dibuka pendaftarannya sejak 18 mei 2024 ini, memiliki tingkat pendapatan atau honor yang lumayan. 
baca juga:waktu dan cara penyemprotan rumput untuk hasil yang maksimal
baca juga:punya masalah dengan kesehatan mental? ini langkah mudah menjaga kesehatan mental
koordinator sekretariat bawaslu bengkulu utara, taufik akbar pane, se,m.si, dibincangi membenarkan soal ini. 
kata dia, pihaknya sudah menyampaikan kepada publik atau menyeberluaskan informasi perekrutan ppkd pilkada 2024. 
dia juga membenarkan, soal besaran honor pkd yang berbasis kelurahan dan desa. begitu juga dengan masa tugasnya selama pilkada 2024. 
"masa kerjanya terhitung mulai juni hingga november 2024 dengan honor sebesar rp 1.100.000 perbulannya," ia menjelaskan. 
turut disyaratkan pula, soal pendidikan minimal bagi calon pendaftar yakni minimal sekolah menengah atas atau sma sederajat. 
baca juga:kpu tetapkan calon pps terpilih pilkada 2024 
baca juga:365 rumah warga masuk zona berbahaya
berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau ktp. 
"telah mengundurkan diri setidak-tidaknya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon," jelas tri suyanto menegaskan. 
pendaftar juga harus tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah inkrah, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 
calon peserta juga dilarang jika pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, legislatif mulai dari pusat hingga daerah serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
"sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun," jelasnya lagi. 
baca juga:polres mukomuko rekayasa lalulintas atasi kemacetan acara tabliq akbar
baca juga:pembangunan jalan trans enggano capai 80 persen
membaca pengumumannya, terdapat 4 lampiran yang wajib disampaikan oleh setiap pendaftar. 
lampiran itu mulai dari surat lamaran yang ditujukan kepada kelompok kerja. selanjutnya lampiran soal ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau ppk atau pejabat berwenang, bagi asn yang mendaftar. 
lampiran surat permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar. 
selanjutnya lampiran yang ditegaskan dalam penjelasan huruf h yang memuat poin-poin sebagaimana diterang pada angka 1 hingga 8. 
baca juga:pembangunan lahan pertanian di enggano mulai dijajaki
baca juga:polres mukomuko kerahkan 233 personil pengamanan tabliq akbar uas
tri menyampaikan, untuk surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas, disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang disampaikan sebelum pelantikan. 
"untuk diperhatikan, surat keterangan sehat dari instansi swasta, klinik atau pun dokter praktik, tidak diterima," tegasnya. (*)
pengumuman lulus administrasi ppkd pilkada 2024, klik link ini

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 8 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan