Oktober, Produk Tanpa Sertifikasi Halal Ditarik dari Pasaran

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 05 May 2024 - 21:03

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bengkulu Utara (BU), Dr Nopian Gustari-Radar Utara/Benny Siswanto-

"Kalau di bawah Rp 500 juta ya gratis," terangnya, soal pendaftaran yang melalui kanal ptsp.halal.go.id itu.

Terap regulasi lama itu, otomatis bakal menjadi jujugan masyarakat bilamana menemui keberadaan produk-produk yang menjadi obyek UU JPH.

Khususnya, ketika produk itu sudah menjadi obyek diskresi represif; penarikan dari peredaran.

Secara de jure, maka sebuah produk pun menjadi ilegal ketika masih beredar, ketika tanpa melewati proses sertifikasi halal sebagaimana diatur oleh undang-undang.

"Karenanya, penerapan secara efektif dilalui penahapan sampai dengan 17 Oktober 2024. Lewat dari waktu tersebut, maka menjadi obyek sanksi," tegasnya memungkas.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bengkulu Utara, Rimiwang Muksin, menyampaikan penerapan UU JPH bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat ini, diawali dengan proses pra pelaksanaan.

Langkah ini, kata dia, agar pelaku usaha tidak saja memiliki jaminan sesuai dengan regulasi dalam hukum positif.

Juga akan berimplikasi pada trust publik atau konsumen terhadap sebuah produk yang beredar. Selain menjadi obyek pengawasan oleh lembaga berwajib. (*)

oktober, produk tanpa sertifikasi halal ditarik dari pasaran                            radarutara.bacakoran.co - eksekusi aturan lawas, bakal segera diterap pemerintah. aturan ini, terkait produk-produk publik yang wajib mendapatkan sertifikasi halal. 
hitung mundur pemberlakuan sertifikasi halal oleh kementerian agama (kemenag), kalau membaca terap rencana aturannya, kini tinggal menghitung bulan. 
masa penahapan aturan lawas yang lama pula diterapkannya ini, sebenarnya sudah diatur sejak tahun 2014 silam.
tepatnya, undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (jph). sedangkan, rumpun aturan turunannya, bakal diterap efektif 17 oktober 2024. 
baca juga: pemkab mukomuko segera tunjuk 37 penjabat kepala desa
baca juga:dikomandoi ajis, lubuk lesung sukses lakukan titik nol dan realisasi program ketahanan pangan
itu artinya, lewat setahun lagi, tiga obyek wajib sertifikat halal yakni produk makanan dan minuman. 
selanjutnya, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, yang membandel bakal menjadi obyek pengenaan sanksi.
kepala kantor kementerian agama (kemenag) bengkulu utara (bu), dr nopian gustari melalui kasi bimas islam, hamid muhakam, tak menyangkal penerapan regulasi ini. 
diterangkannya, ancaman sanksi mulai dari teguran tertulis, denda administrasi sampai dengan penarikan barang dari peredaran. 
baca juga: warga jangan lengah, ternyata, bahaya demam berdarah juga mengancam otak
baca juga: dinas pertanian segera kerjakan proyek penunjukkan langsung dan swakelola
badan penyelenggara jaminan produk halal atau bpjh, kini tengah dalam hitung mundur terap aturan ini.
rencana penerapannya, turut dilugas dalam keputusan kepala badan penyelenggara jaminan produk halal (bpjph) nomor 150 tahun 2022. 
aturan turunan 2 tahun silam itu, menegasi tentang petunjuk teknis pendampingan proses produk halal dalam penentuan kewajiban bersertifikat halal. 
juknis ini, nantinya akan menjadi obyek sosialisasi serta penerapan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. 
baca juga:menjaga kesehatan mata hingga memelihara kesehatan jantung, berikut 8 manfaat dari sayur gambas!!
baca juga:wajib dicoba! ini 5 makanan sarapan yang dapat membuat kulit menjadi sehat dan glowing
hamid menginformasikan, saat ini masih terdapat kuota layanan pendaftaran sertifikat halal oleh pihaknya secara gratis. 
pada maret tahun lalu, hamis menjelaskan, pelayanan serta pendaftaran gratis bagi pelaku usaha di daerah. 
saat itu, bpjh berkolaborasi dengan pelaku umkm di daerah, untuk melaksanakan submit pendaftaran secara serentak. 
"beberapa hari lalu, kita kembali mengadakan langkah serupa di daerah," ujar hamid, soal program yang diplot kementerian agama untuk satu juta pelaku usaha ini. 
secara garis besar, hamid bilang terap aturan soal sertifikasi produk halal ini, memungkinkan adanya biaya. 
baca juga:para wanita harus tahu! ini 15 rekomendasi merk parfum wanita yang wanginya tahan lama
baca juga:berikut beberapa rahasia orang jepang hingga bisa memiliki umur panjang
akan tetapi, lanjut dia, pengenaan biaya sertifikasi halal itu, khusus bagi produk yang memiliki omzet perbulan mencapai rp 500 juta.
maka dalam penahapan sertifikasi yang bakal berlaku efektif 17 oktober 2024 itu, dilaksanakan dengan merujuk mekanisme administratif dan teknis yang diatur. 
"salah satunya, kata dia, didahului dengan self declare," terangnya. 
dimana, calon pendaftar menyampaikan kepada petugas, tentang omzet bisnisnya secara langsung. 
"kalau di bawah rp 500 juta ya gratis," terangnya, soal pendaftaran yang melalui kanal ptsp.halal.go.id itu. 
baca juga:mengenal program ketahan di desa sesuai peraturan menteri desa tahun 2022. apa tujuannya?
baca juga:lepas 295 pelajar, ini pesan kepala smkn 02 bengkulu utara untuk alumni
terap regulasi lama itu, otomatis bakal menjadi jujugan masyarakat bilamana menemui keberadaan produk-produk yang menjadi obyek uu jph. 
khususnya, ketika produk itu sudah menjadi obyek diskresi represif; penarikan dari peredaran. 
secara de jure, maka sebuah produk pun menjadi ilegal ketika masih beredar, ketika tanpa melewati proses sertifikasi halal sebagaimana diatur oleh undang-undang. 
"karenanya, penerapan secara efektif dilalui penahapan sampai dengan 17 oktober 2024. lewat dari waktu tersebut, maka menjadi obyek sanksi," tegasnya memungkas.
baca juga: pemkab mukomuko segera tunjuk 37 penjabat kepala desa
baca juga:dikomandoi ajis, lubuk lesung sukses lakukan titik nol dan realisasi program ketahanan pangan
kepala dinas koperasi dan ukm bengkulu utara, rimiwang muksin, menyampaikan penerapan uu jph bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat ini, diawali dengan proses pra pelaksanaan. 
langkah ini, kata dia, agar pelaku usaha tidak saja memiliki jaminan sesuai dengan regulasi dalam hukum positif. 
juga akan berimplikasi pada trust publik atau konsumen terhadap sebuah produk yang beredar. selain menjadi obyek pengawasan oleh lembaga berwajib. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 6 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan