Cegah Kerawanan Pangan, TNI Sinkronkan Data Sawah Tadah Hujan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 20 Mar 2024 - 21:27

Cegah kerawanan pangan, TNI sinkronkan data sawah tadah hujan melalui rakor yang melibatkan lintas sektor dipimpin Dandim 0423 Bengkulu Utara.-Radar Utara/Benny Siswanto-

Kecamatan Tanjung Agung Palik atau TAP 125,52 hektar, minus Kecamatan Pinang Raya yang kalau mencermati Keputusan Bupati Nomor 521/40/DTPHP/2024.

Dimana regulasi itu mengatur tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024, memiliki alokasi pupuk subsidi untuk Urea sebanyak 6 ton dan NPK sebanyak 4,80 ton.

Untuk diketahui, Perda PLP2B memiliki tujuan melindungi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau KP2B serta LP2B; menjamin tersedianya LP2B; mengandalikan alih fungsi LP2B, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Tak hanya itu, beleid itu juga bertujuan meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani, memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani, memberikan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

Turut pula diterang ruang lingkungan Perda LP2B yang meliputi : perencanaan dan penetapan; pengembangan; penelitian; pemanfaatan; pengendalian; alih fungsi; sisten informasi; pembiayaan, pertisipasi masyarakat serta pembinaan dan pengawasan.

Di tataran eksekusi, Perda LP2B juga sudah sangat presisi secara fungsi. Bab alih fungi contohnya, sudah ditegaskan mulai dari pasal 49 ayat (1) dan ayat (2).

Lebih lugas lagi pada Pasal 50 ayat (1) menegaskan, alih fungsi LP2B terbatas pada kepentingan umum yang meliputi 13 hal yakni untuk jalan umum; waduk; bendungan; irigasi; saluran air minum atau air bersih.

Meliputi juga drainase dan sanitasi; bangunan pengairan; pelabuhan; bandar udara; stasiun dan jalan kereta api; terminal; fasilitas keselamatan umum, cagar alam; dan/atau pembangkit listrik dan jaringan listrik. (*)

cegah kerawanan pangan, tni sinkronkan data sawah tadah hujan                             radarutara.bacakoran.co - paceklik pangan yang menjadi momok daerah-nasional, turut disikapi tni via penguatan fungsi oleh angkatan darat (ad). 
dandim 0423 bengkulu utara (bu), letkol kav aidil hajri, m.han, menggelar rapat koordinasi yang melibatkan lintas sektor, mulai dari pemda bu, balai wilayah sungai sumatera vii hingga balai penyuluh pertanian. 
rakor yang digelar di markas kodim pada rabu, 20 maret 2024 itu, sebagai tindaklanjut mou antara kementerian pertanian dengan panglima tni.
menyikapi potensi paceklik pangan, ditambah lagi dengan proyeksi puncak kemarau yang diperkirakan terjadi pada agustus 2024 bersamaan dengan pandemi cuaca ekstrem la nina, tni menilai perlu langkah cepat. 
baca juga:bupati kawal penyerahan bansos dan tinjau operasi pasar murah pemkab bengkulu utara
baca juga:siap layani mudik, ini jadwal dan rute penerbangan perintis di provinsi bengkulu, sumut, sumbar dan sumsel
breakdown kerjasama tni-kementan di daerah, kata aidil adalah melakukan verifikasi sekaligus validasi sebaran data sawah tadah hujan. berdasarkan data kementerian, luasannya di daerah ini sebanyak 113 hektar. 
"dalam program ini, salah satu output nantinya adalah bantuan pompa hingga pipanisasi. maka lewat rakor ini, nantinya akan dibentuk tim untuk melakukan verifikasi lahan yang melibatkan stakeholder terkait," kata dandim aidil di aula antasena, kemarin. 
ditegaskan dandim, salah satu kekuatan negara selain alutsista adalah logistik nasional. karena itulah, tni, memandang persoalan pangan adalah satu hal yang sangat strategis dan serius. 
saking seriusnya, magister pertahanan dengan spesialisasi kavaleri itu, meminta tindaklanjut mou antara kementan dengan panglima tni, dilaksanakan dengan serius dan sinergis. 
baca juga:serangan demam berdarah di kota bani makin ganas. dinkes diminta lakukan ini
baca juga: pemdes dusun raja salurkan blt-dd untuk 15 kpm dan honor kelembagaan desa ta 2024
"nantinya penyuluh, bersama dengan babinsa, dinas pertanian dan bws ii, berkolaborasi untuk memastikan keberadaan luasan sawah tadah hujan ini," ungkapnya. 
secara implisit, tni memproyeksikan efektivitas sawah tadah hujan ini, tidak hanya menjadi sekoci pangan, di tengah hadapan musim kemarau, musim tanam tak serentak sampai dengan negara-negara lain yang melakukan adaptasi pengurangan ekspor beras. 
"maka pekerjaan ini sangat berkejar waktu. rakor ini diharapkan dilanjutkan dengan kerja-kerja di sektor teknis, selain administratif," ujarnya menyeru.
sekretaris dinas tanaman pangan holtikultura dan peternakan (dtphp) bu, juita abadi, menyampaikan daerah terus memaksimalkan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah. 
baca juga: operasi pekat nala i tahun 2024, polsek ketahun sita miras dan mercon
baca juga: portal jalan menuju ktm lagita dirusak otd, setyo aji: akan kita lapor ke polisi!
termasuk di dalamnya keberadaan sawah tadah hujan. kerja berjenjang di daerah sebagai turunan mou antara kementan dengan panglima tni ini, menjadi satu hal yang sangat strategis. 
"maka kolaborasi kementerian pertanian dengan tni ini merupakan satu hal yang strategis. sehingga kita saat ini masih memiliki waktu untuk melakukan persiapan tindaklanjut di tataran teknisnya," ujar juita abadi. 
dari bws vii bengkulu, syamsul ihwan, st, menerangkan nantinya secara teknis verifikasi keberadaan sawah tadah hujan ini akan dilakukan dengan didahului kerja teknis lapangan. 
salah satunya, kata dia, mulai dari keberadaan lahan strategis sampai dengan verifikasi titik sumber air yang akan menjadi penyuplai sumber air baku untuk sawah. 
baca juga:hati-hati, aliran sungai manjunto banyak buaya
baca juga: total rp700 juta, dak paud di kabupaten mukomuko
"karena saat ini kami memiliki mesin dengan kapasitas 1 liter perdetik. artinya, ketika nanti ditemukan luasan sawah dan sumber air bakunya, tinggal penyesuaian kuantitas mesin pompa yang dibutuhkan," jelas syamsul. 
kembali mengulas, berdasarkan salinan lampiran perda kabupaten bengkulu utara nomor 1 tahun 2023 tentang perlindungan (lp2b), sawah di daerah ini total luasnya mencapai 3,4 ribu lebih. 
luasannya tersebar pada 14 kecamatan meliputi air besi seluas 30,98 hektar, air napal 129,78 hektar, arga makmur 235,23 hektar, arma jaya 518,48 hektar, batiknau 122,16 hektar, enggano 128,88 hektar, 
selanjutnya, hulu palik 852,63 hektar, kerkap 398,52 hektar, ketahun 12,91 hektar, lais 259,55 hektar, marga sakti sebelat 176,52 hektar, padang jaya 332,44, putri hijau 140,42 hektar.
baca juga:listrik gratis untuk warga miskin di mukomuko
baca juga: penutupan tmmd, pemkab mukomuko gelar pasar murah di malin deman
kecamatan tanjung agung palik atau tap 125,52 hektar, minus kecamatan pinang raya yang kalau mencermati keputusan bupati nomor 521/40/dtphp/2024. 
dimana regulasi itu mengatur tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian kabupaten bengkulu utara tahun anggaran 2024, memiliki alokasi pupuk subsidi untuk urea sebanyak 6 ton dan npk sebanyak 4,80 ton.  
untuk diketahui, perda plp2b memiliki tujuan melindungi kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau kp2b serta lp2b; menjamin tersedianya lp2b; mengandalikan alih fungsi lp2b, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. 
tak hanya itu, beleid itu juga bertujuan meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani, memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani, memberikan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. 
baca juga:bupati kawal penyerahan bansos dan tinjau operasi pasar murah pemkab bengkulu utara
baca juga:siap layani mudik, ini jadwal dan rute penerbangan perintis di provinsi bengkulu, sumut, sumbar dan sumsel
turut pula diterang ruang lingkungan perda lp2b yang meliputi : perencanaan dan penetapan; pengembangan; penelitian; pemanfaatan; pengendalian; alih fungsi; sisten informasi; pembiayaan, pertisipasi masyarakat serta pembinaan dan pengawasan. 
di tataran eksekusi, perda lp2b juga sudah sangat presisi secara fungsi. bab alih fungi contohnya, sudah ditegaskan mulai dari pasal 49 ayat (1) dan ayat (2). 
lebih lugas lagi pada pasal 50 ayat (1) menegaskan, alih fungsi lp2b terbatas pada kepentingan umum yang meliputi 13 hal yakni untuk jalan umum; waduk; bendungan; irigasi; saluran air minum atau air bersih. 
meliputi juga drainase dan sanitasi; bangunan pengairan; pelabuhan; bandar udara; stasiun dan jalan kereta api; terminal; fasilitas keselamatan umum, cagar alam; dan/atau pembangkit listrik dan jaringan listrik. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 21 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan