Pemda Usulkan Tambahan Formasi Tes ASN 2024?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 19 Mar 2024 - 21:39

Kepala BKP-SDM BU, Syarifah Inayati, SE-Radar Utara/Benny Siswanto-

Pemda BU juga baru saja mengikuti evaluasi atas usulan formasi untuk 2024. Ratusan usulan itu, salah satunya guru yang baru-baru ini dibahas bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Sejauh ini masih evaluasi sifatnya atas usulan-usulan yang disampaikan dan masih menunggu tindaklanjut resmi dari pusat," ujarnya.

Dalam warta menuju penghujung Desember tahun lalu, dari sisi teknis penyelenggaraan keuangan, terungkap pula kondisi fiskal yang sudah dianggarkan oleh daerah ini untuk gaji PPPK.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) BU, Masrup,SST.Pi,M.Si, menyampaikan, anggaran PPPK menjadi salah satu konsistensi program pemerintah di sektor reformasi kepegawaian mulai dari pusat hingga daerah.

Konsistensi serupa, kata dia, turut dilakukan pula di daerah dalam pelaksanaan pembangunan non infrastruktur.

"Total alokasi untuk tahun depan sebesar Rp 62 miliar," ujar Masrup, menjabar slot belanja daerah tahun 2024.

Konsistensi program ini, lanjut dia, menempatkan klasifikasi slot-slot anggaran yang juga sudah ditegas pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lewat Transfer Keuangan ke Daerah atau TKD.

Terdapat jenis anggaran yang sudah ditegasi penggunaannya atau earmarked pada transfer Dana Alokasi Umum (DAU).

BACA JUGA:Mengenal Aturan Baru PLTS Atap

"Salah satunya digunakan untuk PPPK. Masih ada lagi seperti untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur," jabarnya.

Turut dijabarkan Masrup, arsitektur keuangan yang dirancanag daerah, dipastikan tidak lepas dari transfer pusat ke daerah ini untuk tahun 2024.

Untuk diketahui, APBD BU 2024 senilai Rp 1,3 triliun, ditegaskan Masrup, peruntukannya pun selaras dengan semangat Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU-HKPD).

pemda usulkan tambahan formasi tes asn 2024?                            radarutara.bacakoran.co - muncul pontensi selisih anggaran gaji asn, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk, ketika menilik rencana tes asn di pemda bengkulu utara tahun 2024. 
mencatat hasil tes pppk tahun lalu yang kini masih berproses untuk penerbitan nomor induknya, dari total 1.924 formasi, keterisiannya sebanyak 1.564. praktis, masih ada 360 formasi kosong. 
dalam perencanaan pengadaan pegawai, dibarengi pula perencanaan anggarannya. arsip ru, edisi 22 desember 2023, menegasi slot anggaran khusus pppk di daerah ini sebesar rp 62 miliar. 
lonjakan belanja daerah itu, salah satunya terjadi untuk penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). 
baca juga:safari perdana di masjid baiturrahmi desa lubuk sahung, asa: satukan hati, pererat silaturrahmi
baca juga: 40 ikm didampingi daftar hki
kalau membaca paparan angkanya, praktis terjadi kenaikan hingga rp 28 miliar dari tahun 2023 sebesar rp 34 miliar. 
sementara, usulan formasi daerah ini yang sudah disetujui pusat, berjumlah 268 formasi. jika sisa formasi 2023 lalu dikurangi dengan formasi 2024, maka terdapat selisih 92 formasi yang dipastikan anggarannya sudah tersedia. 
itu belum lagi menghitung adanya 5 peserta lulus yang memilih mundur serta 1 peserta dari formasi guru yang tengah diupayakan daerah, lantaran mengaku mengalami error sistem saat unggah dokumen.
pasalnya, dalam transfer keuangan ke daerah atau tkd, dana alokasi umum atau dau sudah dikunci pusat sebagai anggaran earmarked. sederhananya, anggaran itu sudah ditegasi peruntukannya. 
baca juga:honorer dapat nip bulan desember 2024
baca juga:gempa rentan terjadi, tak berpotensi tsunami
mestinya pemda bu melakukan upaya penambahan formasi di tahun ini? apalagi melihat komposan umum formasinya, sudah menyebabkan guru non asn yang gigit jari.
praktis memupus kalangan guru untuk ikut berkompetisi memperebutkan kursi aparatur yang bergaji 3,5 juta sebulannya itu. 
kepala bkp-sdm bu, syarifah inayati, se, belum dapat dikonfirmasi soal ini. tapi melihat paparannya soal formasi 2024 yang sudah disetujui dan bakal dibreakdown lagi komponennya sesuai kebutuhan daerah.
pemda bu mendapatkan total 268 formasi. formasi itu didominasi oleh pppk teknis sebanyak 193. sisanya, sebanyak 75 jabatan fungsional, bakal menjadi slot untuk formasi cpns. 
baca juga:asn bisa dapat double thr, dengan ketentuan... 
baca juga:tindaklanjuti keluhan warga, dprd provinsi bengkulu rdp dengan dinkes dan bpjs kesehatan
khusus tes cpns, akan diisi oleh jabfung teknis sebanyak 43 formasi dan tenaga kesehatan atau nakes sebanyak 32 formasi. 
"untuk komponen formasinya, masih akan dibahas lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan di daerah," ujarnya. 
 membaca arsip ru, dalam seleksi pegawai tahun 2023, dari total 1.924 formasi yang dibuka daerah, dengan keterisian sebanyak 1.564 formasi. 
hal itu ditegas dalam pada 22 desember, lewat pengumuman nomor : 810/1805/bkpsdm/ii/2023 hasil seleksi kompetensi pppk untuk jabfung di lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu utara tahun 2023.
sejak dibuka pendaftarannya, pada 20 september 2023, daerah ini memiliki 1.924 formasi pppk. 
baca juga:rapat interim, ini pesan sekda isnan fajri
baca juga:mengenal aturan baru plts atap
terbagi mulai dari formasi kesehatan dan teknis, masing-masing kuota 787 formasi dan 73 formasi. 
disusul lagi dengan jumlah lowongan kerja terbanyak yakni pppk guru dengan 1.064 formasi. 
seluruh formasi itu, didaftar 2.297 orang. formasi nakes terdiri dari 801 pendaftar, formasi teknis diikuti oleh 226 pendaftar sedangkan guru 1.270 pendaftar. 
dalam pengumuman tersebut, diketahui keterisian formasi guru 903 orang, nakes 602 orang serta teknis sebanyak 59 orang yang dinyatakan lulus.
baca juga:dprd minta pemprov bengkulu segera usulkan nip pppk
baca juga:safari perdana di masjid baiturrahmi desa lubuk sahung, asa: satukan hati, pererat silaturrahmi
seorang peserta yang mengklaim gagal submit lantaran web error dan kemudian diusulkan daerah ke pusat juga masih menunggu jawaban.
dalam pross pengusulan ni pppk, empat peserta lulus mengundurkan diri. seorang lagi, gagal resume saat proses unggah dokumen. 
pantauan ru, kelima peserta lulus yang dianggap mundur itu, terbagi 2 orang berasal dari formasi guru dan sisanya dari formasi kesehatan. 
adapun empat peserta lulus itu, tidak melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau drh.
baca juga: 40 ikm didampingi daftar hki
baca juga:honorer dapat nip bulan desember 2024
secara aturan, masa pengisian drh untuk pengajuan ni pppk paling lambat minggu (14/1), harus diresume oleh setiap peserta yang dinyatakan lulus.
"tiga orang dari tenaga kesehatan, sedangkan dua orang lainnya adalah tenaga guru," jabar kabid pengembangan sdm, muchsinin azhabat. 
lagi-lagi, kasus penempatan tugas menjadi pangkal soal sehingga menyebabkan peserta lulus itu mengurungkan niatnya menjadi abdi negara. 
hal itu pun tak ditepis daerah. walaupun, lanjut dia, pihaknya sudah berupaya mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. 
baca juga:gempa rentan terjadi, tak berpotensi tsunami
baca juga:asn bisa dapat double thr, dengan ketentuan... 
untuk diketahui, tiga orang peserta lulus nakes itu satu diantaranya adalah dokter yang memiliki penempatan di luar kota arga makmur. dokter itu keberatan dan memilih mundur. 
pemda bu juga baru saja mengikuti evaluasi atas usulan formasi untuk 2024. ratusan usulan itu, salah satunya guru yang baru-baru ini dibahas bersama dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan. 
"sejauh ini masih evaluasi sifatnya atas usulan-usulan yang disampaikan dan masih menunggu tindaklanjut resmi dari pusat," ujarnya. 
dalam warta menuju penghujung desember tahun lalu, dari sisi teknis penyelenggaraan keuangan, terungkap pula kondisi fiskal yang sudah dianggarkan oleh daerah ini untuk gaji pppk. 
baca juga:tindaklanjuti keluhan warga, dprd provinsi bengkulu rdp dengan dinkes dan bpjs kesehatan
baca juga:rapat interim, ini pesan sekda isnan fajri
kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) bu, masrup,sst.pi,m.si, menyampaikan, anggaran pppk menjadi salah satu konsistensi program pemerintah di sektor reformasi kepegawaian mulai dari pusat hingga daerah. 
konsistensi serupa, kata dia, turut dilakukan pula di daerah dalam pelaksanaan pembangunan non infrastruktur. 
"total alokasi untuk tahun depan sebesar rp 62 miliar," ujar masrup, menjabar slot belanja daerah tahun 2024. 
konsistensi program ini, lanjut dia, menempatkan klasifikasi slot-slot anggaran yang juga sudah ditegas pemerintah lewat kementerian keuangan (kemenkeu) lewat transfer keuangan ke daerah atau tkd. 
terdapat jenis anggaran yang sudah ditegasi penggunaannya atau earmarked pada transfer dana alokasi umum (dau). 
baca juga:mengenal aturan baru plts atap
baca juga: gasifikasi pembangkit listrik menuju bebas emisi karbon
"salah satunya digunakan untuk pppk. masih ada lagi seperti untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur," jabarnya. 
turut dijabarkan masrup, arsitektur keuangan yang dirancanag daerah, dipastikan tidak lepas dari transfer pusat ke daerah ini untuk tahun 2024.
untuk diketahui, apbd bu 2024 senilai rp 1,3 triliun, ditegaskan masrup, peruntukannya pun selaras dengan semangat undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah (uu-hkpd). 
di dalamnya, lanjut dia, termasuk penambahan anggaran dalam rangka kepastian rancang bangun program yang tengah dilaksanakan yakni pengadaan pppk. 
baca juga:dprd minta pemprov bengkulu segera usulkan nip pppk
baca juga:safari perdana di masjid baiturrahmi desa lubuk sahung, asa: satukan hati, pererat silaturrahmi
pengadaan pegawai yang bakal memasuki tes tertulis tersebut, ditegaskan masrup, sudah didukung dengan alokasi anggaran. jumlahnya, sesuai dengan kuota formasi yang dibuka. 
"makanya dalam anggaran sebesar rp 62 miliaran itu, alokasinya untuk 1.924 pppk," jabarnya. 
di tengah alokasi formasi yang tidak terisi penuh, masrup menjelaskan, rancang bangun anggaran yang dilakukan sejak awal, mesti merujuk pada indikator-indikator yang dapat dipertanggungjawabkan. 
karenanya, terus dia, penganggarannya pun dilakukan merujuk dengan alokasi formasi yang dibuka oleh instansi seluruh instansi teknis. 
baca juga: 40 ikm didampingi daftar hki
baca juga:honorer dapat nip bulan desember 2024
"inilah yang dimaksud dengan konsistensi. jadi pada prinsipnya, daerah mengupayakan, membuka seluas-luasnya lowongan kerja di sektor birokrasi ini. kepastiannya di anggaran. bagaimana pelaksanaannya, itu menjadi tahap di sektor teknis," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 20 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan