ASN Bisa Dapat Double THR, Dengan Ketentuan...

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 19 Mar 2024 - 21:21

ILUSTRASI THR dan GAJI 13-ekonomi.bisnis.com-

Kalangan staf khusus lingkungan KL, dewan pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, pimpinan anggota dan pegawai non aparatur sipil negara LNS, turut menjadi komposan penerimanya.

Mantan Bupati Banyuwangi itu turut menegaskan pula, komponen THR dan Gaji 13 kepada para aparatur negara yaitu sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok.

Itu termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum.

Selain itu, aparatur negara juga berhak menerima 100 % tunjangan kinerja per bulan.

Atau bagi instansi pemda yaitu paling banyak, tunjangan kinerja daerah/tambahan penghasilan yang diterima dalam satu bulan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bendahara Umum Negara atau BUN sekaligus Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan, anggaran THR dan gaji ke-13 secara umum telah dialokasikan dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Penegasan Sri Mulyani ini, sekaligus menegasi perihal ketersediaan anggarannya, mulai dari instansi pusat hingga daerah.

Dijelaskan mantan Direktur Bank Dunia atau IMF itu, ketersedian fiskal melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah atau TKD.

Lebih rinci, Sri Mulyani menyebut, total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah akan mencapai 48,7 triliun rupiah.

"Untuk gaji ke-13 yang akan dibayarkan bulan Juni total anggarannya sebesar 50,8 triliun rupiah," pungkasnya.

Kalangan pelayanan masyarakat itu, bakal bulan depan bakal menerima gaji anyarnya yang naik 8 persen. Selain itu, bakal ditambah lagi dengan pembayaran THR oleh pemerintah. ASN kian tajir melintir.

asn bisa dapat double thr, dengan ketentuan...                             radarutara.bacakoran.co - aparatur sipil negara atau asn mendapat double tunjangan hari raya atau thr tahun 2024 ini, dengan ketentuan berlaku. 
pt taspen juga sudah mengabarkan tenggat waktu pembayaran thr pensiunan yang merujuk pp nomor 14/2024 yang mengatur soal mekanisme pembayaran thr dan gaji 13 tahun 2024 itu. 
untuk provinsi bengkulu, pembayarannya akan dilakukan tanggal 22 maret 2024. turut ditegaskan, tentang adanya asn yang bisa mendapatkan double thr tahun ini. 
dijelaskan taspen, mekanisme untuk aparatur negara atau pensiunan sendiri sekaligus sebagai penerima pensiunan janda/duda dan/atau penerima tunjangan janda/duda. 
baca juga:tindaklanjuti keluhan warga, dprd provinsi bengkulu rdp dengan dinkes dan bpjs kesehatan
baca juga:rapat interim, ini pesan sekda isnan fajri
maka tunjangan hari raya dibayarkan pada keduanya yaitu sebagai pensiunan sendiri dan sebagai penerima pensiun janda/duda dan/atau sebagai penerima tunjangan janda/duda. 
bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negara yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 april 2024 dan seterusnya, pembayaran thr tahun 2024 dilakukan oleh instansi. 
sedangkan bagi penerima pensiuna terhitung bulan maret 2024 atau sebelumnya yang diproses pembayaran pertamanya di atas tanggal 13 maret 2024, maka thr 2024 akan dibayarkan mulai 22 maret 2024. 
terhadap aparatur negara atau penerima pensiunan yang berasal dari aparatur negara sekaligus sebagai penerima penisiunan dari pejabat negara atau sebaliknya, maka thr dipilih salah satu yang nilianya terbesar. 
baca juga:mengenal aturan baru plts atap
baca juga: gasifikasi pembangkit listrik menuju bebas emisi karbon
sebelumnya, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) abdullah azwar anas, menyampaikan pihak-pihak yang berhak menerima thr dan gaji ke-13 pada tahun anggaran 2024.
adalah meliputi pns dan calon pns, yang kedua adalah pppk, jadi honorer yang sudah diangkat pppk mereka berhak menerima, prajurit tni, anggota polri, pejabat negara, wakil menteri.
kalangan staf khusus lingkungan kl, dewan pengawas kpk, pimpinan dan anggota dprd, hakim ad hoc, pimpinan anggota dan pegawai non aparatur sipil negara lns, turut menjadi komposan penerimanya.
mantan bupati banyuwangi itu turut menegaskan pula, komponen thr dan gaji 13 kepada para aparatur negara yaitu sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok.
baca juga: nasib kontrak dan honor guru bantu daerah, belum gajian 3 bulan. anggota dewan ini kesal..
baca juga: wujud transparansi, desa wajib mdst hasil pembangunan ta 2024
itu termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum.
selain itu, aparatur negara juga berhak menerima 100 % tunjangan kinerja per bulan. 
atau bagi instansi pemda yaitu paling banyak, tunjangan kinerja daerah/tambahan penghasilan yang diterima dalam satu bulan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
bendahara umum negara atau bun sekaligus menteri keuangan, sri mulyani, menjelaskan, anggaran thr dan gaji ke-13 secara umum telah dialokasikan dalam apbn dan apbd tahun anggaran 2024. 
penegasan sri mulyani ini, sekaligus menegasi perihal ketersediaan anggarannya, mulai dari instansi pusat hingga daerah. 
baca juga:puskesmas suka makmur keluarkan edaran waspada demam berdarah
baca juga:hore...blt dana desa talang baru ta 2024 cair, 22 kpm sumringah
dijelaskan mantan direktur bank dunia atau imf itu, ketersedian fiskal melalui anggaran pada kementerian/lembaga (k/l), bagian anggaran bendahara umum negara (ba bun), serta transfer ke daerah atau tkd. 
lebih rinci, sri mulyani menyebut, total keseluruhan pembayaran untuk thr pusat dan daerah akan mencapai 48,7 triliun rupiah. 
"untuk gaji ke-13 yang akan dibayarkan bulan juni total anggarannya sebesar 50,8 triliun rupiah," pungkasnya. 
kalangan pelayanan masyarakat itu, bakal bulan depan bakal menerima gaji anyarnya yang naik 8 persen. selain itu, bakal ditambah lagi dengan pembayaran thr oleh pemerintah. asn kian tajir melintir.
baca juga: titik nol, pemdes bumi harjo salurkan blt-dana desa ta 2024
baca juga:puluhan sekolah dasar di mukomuko ditarget terakreditasi a
penegasan pemberlakuan gaji anyar tersebut, sebagaimana dituangkan dalam peraturan pemerintah atau pp nomor 5 tahun 2024. 
aturan tersebut mengatur tentang perubahan kesembilan belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil.
adapun subyek aturan ini meliputi honorarium, gaji, penghasilan, uang kehormatan, tunjangan, penghargaan, hak lainnya-kepegawaian serta aparatur negara. 
pp ini yang diteken presiden joko widodo atau jokowi dan disahkan 26 januari 2024 itu, mengubah lampiran ii peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977. 
baca juga:tindaklanjuti keluhan warga, dprd provinsi bengkulu rdp dengan dinkes dan bpjs kesehatan
baca juga:rapat interim, ini pesan sekda isnan fajri
tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil (lembaran negara republik indonesia tahun 1977 nomor 11, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3098) dan berlaku pada tanggal 1 januari 2024.
tak hanya itu saja, sejalan dengan kebijakan kenaikan gaji, pemerintah turut merilis peraturan presiden atau perpres nomor 11 tahun 2024.
aturan ini tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 98 tahun 2o2o tentang peraturan gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 
beleid yang pengesahannya sama dengan pp gaji asn terbaru ini, memiliki subyek honorarium, gaji, penghasilan, uang kehormatan, tunjangan, penghargaan dan hak lainnya.
baca juga:mengenal aturan baru plts atap
baca juga: gasifikasi pembangkit listrik menuju bebas emisi karbon
badan kepegawaian negara atau bkn, turut menginformasikan soal penerapan kebijakan anyar pemerintah tersebut. 
dalam beleid itu, diterang pula, gaji seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk, bisa tembus di angka rp 7,3 juta perbulannya.
gaji pokok tersebut, untuk golongan xvii, dengan gaji terendah pada golongan ini sebesar rp 4,4 juta perbulannya.
paling rendah, gaji pokok seorang pppk golongan i sebesar rp 1,9 juta sampai dengan rp 2,9 juta perbulannya. 
bagaimana dengan pns? lewat pp gaji terbaru, gaji tertinggi yakni golongan ive sebesar rp 6,3 juta. gaji terendah pada golongan ini sebesar rp 3,8 juta.
baca juga: nasib kontrak dan honor guru bantu daerah, belum gajian 3 bulan. anggota dewan ini kesal..
baca juga: wujud transparansi, desa wajib mdst hasil pembangunan ta 2024
sedangkan untuk gaji terendah yakni golongan 1a mulai dari rp 1,6 juta sampai dengan rp 2,5 juta perbulannya.  (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 20 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan