Alih Fungsi Lahan Pertanian Terus Mengancam

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 05 Mar 2024 - 19:58

Di tengah keluhan masyarakat sual pupuk, alih fungsi lahan pertanian terus menjadi ancaman-Radar Utara/ Benny Siswanto -

Penyusutan lahan secara nyata, dapat ditilik dalam luasan sawah yang diterang dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Perda LP2B yang dikebut dan disahkan dalam tempo kurang dari sebulan itu.

Juita menjelaskan, adanya pandemi iklim ekstrem juga berimbas pada musim panen. Pasalnya, musim tanam pun tak serentak.

"Persoalan cuaca pasca el nino ke la nina, memang memberikan dampak tidak hanya daerah ini saja. Tapi banyak wilayah di Indonesia," ucapnya.

Sekadar mengulas, luasan sebaran sawah ditegasi dalam Perda LP2B. Diantaranya, Kecamatan Hulu Palik 900-an hektar, Arma Jaya 400 hektar, Tanjung Agung Palik 130 hektar.

Kecamatan Batiknau 100-an hektar, Kerkap 350-an hektar, Padang Jaya 250-an hektar, Air Napal 80-an hektar, Enggano 150-an hektar, Lais 200-an hektar serta Putri Hijau di kisaran 60-an hektar.

Total sawah di daerah dalam beleid anyar itu seluas 3.400 hektar. (*)

alih fungsi lahan pertanian terus mengancam                             radarutara.bacakoran.co - di tengah munculnya keluhan di masyarakat soal pupuk, radar utara membaca jumlah alokasi pupuk di tahun ini relatif anjlok dibanding dengan tahun sebelumnya.  
informasi perihal pupuk itu, jika membaca keputusan bupati nomor 521/40/dtphp/2024 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian kabupaten bengkulu utara tahun anggaran 2024. 
regulasi yang dibuat 8 januari 2024 tersebut, menegasi harga eceran tertinggi atau het pupuk urea rp 2.250/kg, pupuk npk rp 2.300/kg serta pupuk npk untuk kakau rp 3.000/kg. 
beleid itu juga menegasi soal alokasi pupuk bersubsidi di daerah yang mengklaim memiliki sawah atau pertanian pangan berkelanjutan seluas 3,4 ribu hektar ini. 
baca juga:hermedi rian ketua, tommy sitompul waka 1, herliyanto waka 2?
baca juga: bahas draf perbup dana desa dan add bengkulu utara 
lugas luasannya, dilugas daerah lewat perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau plp2b yang dibahas dan disahkan cukup cepat itu. 
sedangkan alokasi pupuk tahun 2024 yang terbagi 2 jenis, dibaca lewat aturan tersebut, kuota urea total alokasinya sebanyak 1.014 ton. sedangkan untuk pupuk npk sebanyak 998 ton.  
ancaman paceklik di sektor pangan, tak luput mungkin saja terjadi di daerah ini. itu akan terjadi, ketika manajemen keberadaan lahan potensial, tidak dimenej secara baik dan maksimal. 
laju pertumbuhan penduduk, tingkat ekonomi sampai dengan fakta harga-harga hasil panen, khususnya pertanian, bisa dibilang masih sangat sulit mengentaskan petani di garis kemiskinan. 
baca juga: beda bahasa dan dialek versi kantor bahasa 
baca juga:selamat, pemda bengkulu utara raih piala adipura
akibat persoalan sosial yang terjadi tersebut, praktik alih fungsi lahan pertanian sudah kian saja nyata mengancam. dan sudah terjadi. berdirinya bangunan-bangunan pemukiman, menjadi fakta yang tak bisa ditampik. 
ancaman di sektor pangan ini, kian mengkhawatirkan dengan kondisi cuaca yang belakangan ini kian saja sulit diterka. baik itu soal musim penghujan atau pun musim kemarau yang tak konsisten lagi seperti jamam lampau. 
catatan ru, masuk tahun 2024, jaringan irigasi penghantar utama perbatasan kemumu dan desa tebing kaning kecamatan arma jaya, sabtu, 3 januari 2024 malam, jebol. 
tanah tumpuan badan irigasi di sana amblas, lantaran kontur tanah yang labil. akibatnya, distribusi air irigasi terputus.
baca juga:ini catatan bmkg soal gempa 5,6 sr di bengkulu utara 
baca juga:sikapi status jalan harus serius. ini dampaknya... 
lantaran bukaan tanah yang amblas menyebabkan patahan jaringan irigasi sepanjang lebih kurang 4 meter. 
lubang menganga, menyebabkan distribusi air terputus dan terbuang percuma. pantauan media ini, kawasan sawah produktif di wilayah ini masih dalam kumulasi angka puluhan hektar. 
sempat dicek pemerintah daerah saat itu, alih-alih mempersiapkan penanganan darurat.
dijelaskan kades tebing kaning, slamet riyadi, pengeringan nyaris setahun lalu pada jaringan utama, berimbas langsung ke kawasan pertanian di desa ini. 
baca juga:siap-siap, razia 14 dimulai hari ini
baca juga:kabar duka...lansia tersambar petir saat menanam sawit, begini kondisinya...
puluhan hektar sawah produktif di kawasan ini pun terancam menambah spot, tanam tidak serentak di daerah tahun ini. 
cermatan ru, wilayah tebing kaning sendiri memiliki potensi tidak kurang dari 100-an hektar sawah. tapi lama kelamaan, bersalin fungsi menjadi areal perkebunan, khususnya karet yang mendominasi. 
tak disangkal slamet soal ini. pangkal persoalannya, kata dia, dilema tahunan yang dialami petani di desanya adalah pasokan air irigasi yang tak mumpuni. 
dengan keberadaan puluhan hektar sawah yang kini relatif produktif. slamet berharap, agar perbaikan irigasi untuk menyuplai air, menjadi perhatian pemerintah.
baca juga:pesan kepada guru dari jokowi pada kongres xxiiii pgri 
baca juga: gerak ramu poros pilkada, ini tahapanya... 
"akibatkan kekeringan sejak lama, banyak sawah sulit diolah, karena gak kebagian air. kondisi inilah yang menyebabkan alih fungsi sawah," bebernya.
ancaman mundurnya masa panen, berimbas dengan harga beras tinggi kian menjadi persoalan pelik di daerah. 
apalagi, sejauh ini langkah yang dilakukan pemerintah cenderung memilih cara instan; bantuan pangan atau pun program operasi pasar. 
kasuistik sektor pangan, khususnya beras secara nasional, tak ubahnya dengan apa yang terjadi di daerah. 
baca juga:hermedi rian ketua, tommy sitompul waka 1, herliyanto waka 2?
baca juga: bahas draf perbup dana desa dan add bengkulu utara 
dengan potensi kawasan lahan sawah potensialnya, tak berimbas pada kemampuan pemenuhan kebutuhan lokal. 
keseriusan berupa kepastian di sektor hukum, bisa dibilang baru ditegasi tahun lalu. formatnya lewat perda nomor 1 tahun 2023 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (plp2b) kabupaten bengkulu utara (bu).
itupun dikebut, setelah sadar "sanksi" pusat dengan ketiadaan fiskal dari dana alokasi khusus (dak) irigasi. 
ditengah gempuran alih fungsi sawah. menjadi ladang, bahkan perumahan. malahan termasuk ada rumah pejabat dibangun di atas lahan sawah, menjadi sinyalemen ancaman di sektor pangan di masa depan.
baca juga: beda bahasa dan dialek versi kantor bahasa 
baca juga:selamat, pemda bengkulu utara raih piala adipura
sebelumnya, sekretaris dinas tanaman pangan holtikultura dan peternakan (dpthp) bu,  juita abadi, menerangkan kini daerah, dihadapkan dengan kondisi iklim. selain faktor teknis, semisal perbaikan reguler yang juga penting. 
juita bilang, musim tanam tahun ini juga sudah dimulai. walaupun, tidak serentak. seperti di kawasan marga sakti sebelat (mss), contohnya. 
katanya, sawah wilayah itu seperti yang ada di desa karya jaya, sudah memulai olah tanah. sawah di sana luasnya lebih kurang 85 hektar. selanjutnya, suka baru seluas 50-an hektar.
saat itu, kata dia, sudah mulai melakukan olah tanah. 
baca juga:ini catatan bmkg soal gempa 5,6 sr di bengkulu utara 
baca juga:sikapi status jalan harus serius. ini dampaknya... 
"kondisi cuaca dan faktor teknis, menyebabkan tanam tak serentak. tapi upaya daerah tidak kurang-kurang, untuk memastikan tidak terjadi lahan bongkor. disikapi dengan dukungan bibit gratis palawija," ujarnya. 
dalam perda lp2b, wilayah hasil  pemekaran kecamatan putri hijau itu, memiliki sawah sekitaran 250-an hektar. 
begitu juga di wilayah lain. sebut saja kecamatan arma jaya. sawah yang berada di kawasan ini, menempati posisi kedua terluas : 400-an hektar. 
disebutkan juita, kawasan ini diperkirakan paling lambat bulan maret mulai turun sawah. pasalnya, selain dihadapkan dengan musim pengering serta kerja perbaikan jaringan irigasi primer dan sekunder tahun lalu.
baca juga: gerak cepat usut rekayasa pdss, 2 petinggi sma 5 dinonaktifkan
baca juga: dpmd ambil alih penertiban tapal batas desa di mukomuko
"diperkiran maret, mulai turun sawah. irigasi juga saat ini sudah mulai difungsikan kembali," ungkapnya.
kabupaten yang memiliki sawah dengan luas nyaris 4 ribu hektar, berdasarkan perda lp2b, memiliki pekerjaan rumah soal kuantitas produksi pangan. 
produksi beras yang dihasilkan, praktis tak pernah mampu mengakomodir kebutuhan lokal. 
intensifikasi pertanian di tengah hadapan praktik alih fungsi kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pertumbuhan penduduk, perlu dijawab langkah konkret. 
baca juga: 8 warga marga bakti dilaporkan terjangkit dbd. begini kondisinya...
baca juga:menakar rilis kurs rupiah terbaru vs ekonomi global di sektor manufaktur
penyusutan lahan secara nyata, dapat ditilik dalam luasan sawah yang diterang dalam perda rencana tata ruang wilayah (rtrw) dengan perda lp2b yang dikebut dan disahkan dalam tempo kurang dari sebulan itu.
juita menjelaskan, adanya pandemi iklim ekstrem juga berimbas pada musim panen. pasalnya, musim tanam pun tak serentak. 
"persoalan cuaca pasca el nino ke la nina, memang memberikan dampak tidak hanya daerah ini saja. tapi banyak wilayah di indonesia," ucapnya. 
sekadar mengulas, luasan sebaran sawah ditegasi dalam perda lp2b. diantaranya, kecamatan hulu palik 900-an hektar, arma jaya 400 hektar, tanjung agung palik 130 hektar. 
baca juga: hearing dengan dewan, ini aspirasi forum ptt bengkulu
baca juga:hermedi rian ketua, tommy sitompul waka 1, herliyanto waka 2?
kecamatan batiknau 100-an hektar, kerkap 350-an hektar, padang jaya 250-an hektar, air napal 80-an hektar, enggano 150-an hektar, lais 200-an hektar serta putri hijau di kisaran 60-an hektar. 
total sawah di daerah dalam beleid anyar itu seluas 3.400 hektar. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 6 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan