Kasus Dugaan Tipikor PNPM Menuju Tahap Dua

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 23 Feb 2024 - 20:11

EKSEKUSI kasus dugaan tindak pidana korupsi dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM yang menjerat 2 tersangka pengelolaan PNPM Kecamatan Air Napal.-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pengusutan dugaan korupsi yang terjadi pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, masih bergulir di jaksa penyidik Kejari BU sebelum dilimpah (tahap 2,red) ke jaksa penuntut pidana khusus atau pidsus.

Kajari BU, Pradhana P Setyarjo, SE, SH, MH melalui Humas yang juga Kasi Intel, Ekke Widoto Khahar, SH, MH, menuturkan hingga kemarin, pemeriksaan masih dalam tingkat jaksa penyidik.

"Masih melakukan pelengkapan berkas-berkas dan keterangan, sebelum dilakukan tahap 2 (dari jaksa penyidik kepada jaksa penuntut pidsus,red)," ujar Ekke, menjelaskan kepada wartawan.

Dia belum bilang kapan berkas penyidikan itu bakal dinyatakan lengkap alias P21 yang berproses secara internal itu.

Salah satu poin dalam pemeriksaan di tahap penyidikan ini, terus Ekke, salah satunya upaya penyelamatan keuangan negara yang timbul dalam dugaan praktik rusuah yang terjadi.

"Lebih dari 30 saksi diperiksa dalam pemeriksaan ini," bebernya, selain para tersangka yang diketahui menjabat ketua dan bendahara UPK itu.

Dana perguliran yang diduga ditilep para tersangka yakni AM Ketua dan H Selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Air Napal, juga masih menjadi perburuan di penyidikan ini.

Jaksa yang dikuatkan dengan hasil audit internalnya mengklaim keduanya diduga menyalahgunakan dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM senilai Rp 1,2 miliar.

Setidak-tidaknya dua alat bukti yang cukup, kemudian membawa jaksa menetapkan keduanya sebagai tersangka terhitung sejak 24 Januari 2024.

Sejalan status pengusutan ke penyidikan tersebut, keduanya pun dilakukan penahanan sejak ditetapkan sebagai tersangka.

kasus dugaan tipikor pnpm menuju tahap dua                              radarutara.bacakoran.co - pengusutan dugaan korupsi yang terjadi pada unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan air napal kabupaten bengkulu utara, masih bergulir di jaksa penyidik kejari bu sebelum dilimpah (tahap 2,red) ke jaksa penuntut pidana khusus atau pidsus. 
kajari bu, pradhana p setyarjo, se, sh, mh melalui humas yang juga kasi intel, ekke widoto khahar, sh, mh, menuturkan hingga kemarin, pemeriksaan masih dalam tingkat jaksa penyidik. 
"masih melakukan pelengkapan berkas-berkas dan keterangan, sebelum dilakukan tahap 2 (dari jaksa penyidik kepada jaksa penuntut pidsus,red)," ujar ekke, menjelaskan kepada wartawan. 
dia belum bilang kapan berkas penyidikan itu bakal dinyatakan lengkap alias p21 yang berproses secara internal itu.
baca juga:senin, pleno rakapitulasi tingkat kabupaten. belasan incumbent ini diprediksi dapat kursi...
baca juga:saatnya kerek harga minuman berpemanis
salah satu poin dalam pemeriksaan di tahap penyidikan ini, terus ekke, salah satunya upaya penyelamatan keuangan negara yang timbul dalam dugaan praktik rusuah yang terjadi. 
"lebih dari 30 saksi diperiksa dalam pemeriksaan ini," bebernya, selain para tersangka yang diketahui menjabat ketua dan bendahara upk itu.  
dana perguliran yang diduga ditilep para tersangka yakni am ketua dan h selaku bendahara unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan air napal, juga masih menjadi perburuan di penyidikan ini.
jaksa yang dikuatkan dengan hasil audit internalnya mengklaim keduanya diduga menyalahgunakan dana perguliran simpan pinjam perempuan (spp) eks pnpm senilai rp 1,2 miliar. 
baca juga: skema inpres, pemkab perjuangkan jembatan talang buai bisa dilewati mobil
baca juga: kpu pastikan logistik psu di tps 09 penarik telah siap
setidak-tidaknya dua alat bukti yang cukup, kemudian membawa jaksa menetapkan keduanya sebagai tersangka terhitung sejak 24 januari 2024. 
sejalan status pengusutan ke penyidikan tersebut, keduanya pun dilakukan penahanan sejak ditetapkan sebagai tersangka.
dalam kasus ini, peran pengawasan di daerah pun menjadi pertanyaan baru. padahal, program unggulan yang menjadi cikal bakal dana desa, saat itu relatif sudah memiliki sistem kendali. 
pendeknya, segala proses hingga pelaporannya kelindan berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.
baca juga: stabilitas harga, pemkab siapkan beras sphp di stand pemeran
baca juga:mutasi: kadis hasil lelang dilantik, sejumlah pejabat promosi dan rotasi 
tidak memberikan jawaban mendalam, dengan dalih terkait materi penyidikan, ekke bilang, upaya pengembalian kerugian negara menjadi proyeksi dalam pengusutan ini. 
langkah itu sejalan dengan instruksi jaksa agung pada jajarannya, soal upaya penyelamatan keuangan negara dalam penanganan tindak pidana korupsi.
"saat ini pemeriksaan masih di tingkat jaksa penyidik, tersangka dan saksi-saksi masih dimintai keterangan untuk memperkuat unsur-unsur tindak pidana korupsi, sebelum dilimpah," kata ekke, kemarin. 
kasus yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah itu, tak ditampik ekke kalau seluruh tersangka belum berupaya mengembalikan kerugian negara yang timbul, berdasarkan audit. 
baca juga:lagi, anak jadi korban. darurat asusila di bengkulu utara kian membahayakan
baca juga: stop! ini 5 kebiasaan yang dianggap sepele tapi dapat menyebabkan usus buntu
upaya penyelamatan keuangan negara ini, kata dia, akan diintensifkan sejalan dengan penyidikan yang nantinya akan dilimpahkan ke pengadilan, melalui tim jaksa penuntut usai pelimpahan tahap 2 nantinya. 
"mendorong pengembalian kerugian negara ini nantinya akan diintensifkan saat pelimpahan tahap 2, sebelum kemudian dilakukan pelimpahan berkas ke pengadilan," jelasnya. 
disinggung soal upaya pelacakan kekayaan atau asset tracing? ekke menjelaskan upaya itu nantinya akan disampaikan jaksa dengan merujuk fakta-fakta persidangan. 
temuan atau fakta-fakta di hadapan majelis hakim, akan menjadi salah satu rujukan bagian jaksa untuk menyusun rencana tuntutan terlebih dahulu, untuk mendapatkan persetujuan, sebelum kemudian dibacakan dalam agenda sidang tuntutan. 
baca juga:anggaran rp254,3 miliar ke desa segera diproses 
baca juga:ppp pastikan kawal pleno rekapitulasi penghitungan suara
"ketika nanti diperlukan, maka dalam tuntutan kita akan mohonkan kepada majelis hakim untuk dilakukan asset tracing terhadap para tersangka," terangnya. 
"tapi sejauh ini, belum ada penitipan kn berdasarkan audit yang timbul," bebernya.
sejauh ini, kejaksaan negeri (kejari) bu yang memotori pengusutannya, baru menjerat 2 tersangka. obyek pengusutannya pun belum seluruhnya. tapi di kecamatan air napal.
minus obyek penyidikan. data penelusuran ru, menemui banyak laporan keuangan dari setiap upk yang mencurigakan. 
baca juga:senin, pleno rakapitulasi tingkat kabupaten. belasan incumbent ini diprediksi dapat kursi...
baca juga:saatnya kerek harga minuman berpemanis
salah satunya, soal kredit macet yang menjadi modus operandi para tersangka yang nyatanya, data fiktif.
laju penyidikan yang sudah menjerat 2 tersangka itu pun, mampu menjadi pintu masuk dalam mengungkap tabir yang tertutup lama bertahun-tahun. 
tabir soal bancakan anggaran dana bantuan langsung masyarakat (blm) dari kementerian dalam negeri (kemendagri) saat itu kepada pnpm. 
tabir soal bagaimana kualitas sistem pengawasan. tanggungjawab diantara mereka yang mestinya menjalankan fungsi, mencegah terjadinya penyalahgunaan.
baca juga: skema inpres, pemkab perjuangkan jembatan talang buai bisa dilewati mobil
baca juga: kpu pastikan logistik psu di tps 09 penarik telah siap
jaksa juga belum memberikan penjelasan lebih detil lagi, selain kabar saat eksekusi para tersangka. 
menurutnya, laju penyidikan yang kini bakal melaju ke penuntutan itu, akan lebih menunggu fakta-fakta persidangan nantinya. 
"sejauh ini masih 2 tersangka. namun total saksi yang diperiksa sudah lebih dari 120 orang," ungkapnya, senin petang. 
sebelumnya, kejaksaan juga mengungkap, kegiatan dana bergulir masyaraat dengan pola simpan pinjam khusus perempuan kepada kelompok perempuan (spp) yang menjadi obyek penyidikan alokasinya sebesar rp 2.030.100.000.   
baca juga: stabilitas harga, pemkab siapkan beras sphp di stand pemeran
baca juga:mutasi: kadis hasil lelang dilantik, sejumlah pejabat promosi dan rotasi 
anggaran itu mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016. 
sumber penyaluran dana spp pnpm-mpd di upk kecamatan air napal menggunakan dana yang bersumber dari dana perguliran spp pada tahun sebelumnya. 
modus tipu-tipu yang dilakukan pun terendus. ternyata, selain membuat peminjam atau kelompok fiktif. 
penyaluran dana bergulir pun tidak sesuai dengan petunjuk teknis operasional (pto) yang menjadi standar operasional dan prodesur (sop) perguliran pnpm-mpd.
baca juga:lagi, anak jadi korban. darurat asusila di bengkulu utara kian membahayakan
baca juga: stop! ini 5 kebiasaan yang dianggap sepele tapi dapat menyebabkan usus buntu
akibatnya, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar rp 1.221.410.800. 
jaksa kemudian menjerat keduanya dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
beleid itu sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang  pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp. 
kemudian, pasal 3 jo pasal 18 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp serta pasal 9 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp tentang tindak pidana korupsi.
baca juga:anggaran rp254,3 miliar ke desa segera diproses 
baca juga:ppp pastikan kawal pleno rekapitulasi penghitungan suara
"saksi-saksi yang diperiksa termasuk upk lainnya," jelasnya. 
 penelusuran radar utara, laporan awal pada 2016 yang menjadi rujukan daerah, diketahui obyek penyidikan jaksa itu menempati tangga pertama laporan. 
nominal tunggakan tertinggi terjadi di kecamatan putri hijau sebesar rp 1,006 miliar dari modal beredar di masyarakat sebesar rp 2,9 miliar. 
kemudian di lais sebesar rp 718 juta, dengan modal beredar rp 1,038 miliar. posisi ketiga terjadi di batiknau sebesar rp 600 juta dengan modal beredar sebesar rp 2,1 miliar. 
baca juga:senin, pleno rakapitulasi tingkat kabupaten. belasan incumbent ini diprediksi dapat kursi...
baca juga:saatnya kerek harga minuman berpemanis
selanjutnya kerkap dari perguliran sebesar rp 1,6 miliar, tunggakan sebesar rp 589 juta serta padang jaya dengan tunggakan rp 495 juta dengan nilai perguliran sebesar rp 2 miliar. 
dan terjadi di seluruh upk yang merilis data. tunggakan terkecil terjadi di kecamatan ulok kupai sebesar rp 10,9 juta dengan  dengan beredar rp 209 juta.
catatan ru, menempati, tangga nominal tertinggi kelima dari seluruh sebaran dana perguliran yang tercatat. 
data lainnya, masih terdapat empat besar anggaran perguliran tertinggi nilainya mencapai rp 1,7 miliar.  
baca juga: skema inpres, pemkab perjuangkan jembatan talang buai bisa dilewati mobil
baca juga: kpu pastikan logistik psu di tps 09 penarik telah siap
posisi keempat rp 1,2 miliar, ketiga rp 1,3 miliar, kedua rp 1,4 miliar dan tertinggi rp 1,7 miliar. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 24 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan