KUHAP Baru Disahkan, Aksi AMB Sampaikan 6 Tuntutan

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Minggu , 30 Nov 2025 - 21:42

AMB saat menggelar aksi damai di Simpang Lima Ratu Samban Kota Bengkulu-Radar Utara / Doni Aftarizal-

Lebih lanjut Alfarizy menyampaikan, aksi yang digelar pihkanya ini menegaskan jika masyarakat tidak tinggal diam, dan terus menyerukan agar Pemerintah dan DPR membuka proses legislasi secara transparan dan melibatkan publik.

"Selain itu juga memastikan setiap produk hukum berdiri di atas prinsip keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia," singkat Alfarizy. (tux)

Berikut enam poin tuntutan AMB:

1. Menolak tegas keberadaan UU KUHAP yang dianggap tidak berpihak pada rakyat dan berpotensi menimbulkan diskriminasi.

2. Mendesak Presiden untuk menerbitkan PERPPU Pembatalan UU KUHAP sebagai langkah cepat untuk menghentikan penerapan aturan bermasalah tersebut.

3. Menolak sentralisasi kekuasaan dan dominasi Polri dalam proses penyidikan, yang dinilai menggerus prinsip check and balance.

4. Menuntut penghapusan kewenangan upaya paksa tanpa izin pengadilan karena membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM.

5. Menolak pasal terkait penyadapan liar dan pemeriksaan tanpa status hukum yang jelas yang rawan digunakan untuk membungkam kritik.

6. Mendesak revisi atas aturan penahanan yang subjektif demi mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

kuhap baru disahkan, aksi amb sampaikan 6 tuntutan                            radarutara.bacakoran.co - sebanyak enam poin tuntutan disampaikan aliansi mahasiswa bengkulu (amb), pasca dpr ri mengesahkan kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) yang baru beberapa waktu lalu.
enam poin tuntutan tersebut disampaikan amb dalam aksi damai, yang dipusatkan di simpang lima ratu samban kota bengkulu, minggu 30 november 2025 
menteri luar negeri (menlu) badan eksekutif mahasiswa (bem) kbm unib, m. ghifar alfarizy mengatakan, aksi yang digelar pihaknya ini merupakan bentuk reaksi dengan disahkannya kuhap baru.
"terlebih kita menilai jika pengesahan itu tergesa-gesa, dan juga dilakukan secara tertutup tanpa mempertimbangkan suara publik atau masyarakat," ungkap alfarizy.
baca juga:apdesi bengkulu utara kecam pmk 81 tahun 2025, siap aksi ke kementerian
baca juga:anggota paw bpd otomatis menyesuaikan undang-undang yang baru
menurut alfarizy, pihaknya juga menilai kuhap yang baru tersebut, bukanlah jawaban atas kebutuhan atau kepentingan rakyat terutama dari sisi keadilan. 
"sebaliknya, produk hukum itu kita pandang justru memberi ruang lebih besar bagi tindakan sewenang-wenang aparat, dan mengancam rasa aman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari," kata alfarizy.
sehingga, lanjut alfarizy, kuhap tersebut sebagai produk gagal untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, dan tidak merepresentasikan prinsip negara hukum yang demokratis.
"apalagi sejumlah pasal yang tertuang dalam kuhap, dinilai mengandung ketentuan karet dan subjektif. seperti kewenangan penyadapan, pemeriksaan tanpa status yang jelas, hingga mekanisme penahanan yang rawan disalahgunakan," ujar alfarizy.
baca juga:apdesi bengkulu utara kecam pmk 81 tahun 2025, siap aksi ke kementerian
baca juga:anggota paw bpd otomatis menyesuaikan undang-undang yang baru
disisi lain, alfarizy mengungkapkan kekhawatirannya, jika kuhap baru ini dapat menjadi alat legitimasi bagi praktik kriminalisasi, dan penyalahgunaan kekuasaan institusi penegak hukum.
"maka dari itu kita menolak kuhap baru dan meminta presiden republik indonesia (ri) menerbitkan perppu pembatalan kuhap tersebut," pinta alfarizy. 
lebih lanjut alfarizy menyampaikan, aksi yang digelar pihkanya ini menegaskan jika masyarakat tidak tinggal diam, dan terus menyerukan agar pemerintah dan dpr membuka proses legislasi secara transparan dan melibatkan publik. 
"selain itu juga memastikan setiap produk hukum berdiri di atas prinsip keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia," singkat alfarizy. (tux)
baca juga:apdesi bengkulu utara kecam pmk 81 tahun 2025, siap aksi ke kementerian
baca juga:anggota paw bpd otomatis menyesuaikan undang-undang yang baru
berikut enam poin tuntutan amb:
1. menolak tegas keberadaan uu kuhap yang dianggap tidak berpihak pada rakyat dan berpotensi menimbulkan diskriminasi.
2. mendesak presiden untuk menerbitkan perppu pembatalan uu kuhap sebagai langkah cepat untuk menghentikan penerapan aturan bermasalah tersebut.
3. menolak sentralisasi kekuasaan dan dominasi polri dalam proses penyidikan, yang dinilai menggerus prinsip check and balance. 
4. menuntut penghapusan kewenangan upaya paksa tanpa izin pengadilan karena membuka peluang terjadinya pelanggaran ham.
5. menolak pasal terkait penyadapan liar dan pemeriksaan tanpa status hukum yang jelas yang rawan digunakan untuk membungkam kritik.
baca juga:apdesi bengkulu utara kecam pmk 81 tahun 2025, siap aksi ke kementerian
baca juga:anggota paw bpd otomatis menyesuaikan undang-undang yang baru
6. mendesak revisi atas aturan penahanan yang subjektif  demi mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 01 DESEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan