Perkuat Keadilan Restoratif Kebermanfaatan bagi Masyarakat

perkuat keadilan restoratif kebermanfaatan bagi masyarakat radarutara.bacakoran.co - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu bersama kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu, berkomitmen untuk memperkuat penegakan hukum yang humanis di tengah-tengah masyarakat. penguatan ini ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (mou), terkait pelaksanaan keadilan restoratif dan pidana kerja sosial di balai raya semarak bengkulu, selasa 25 november 2025. pelaksana tugas (plt) sekretaris jaksa agung muda tindak pidana umum, undang mugopal mengatakan, keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana, yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial. "pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, serta pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil tanpa unsur pembalasan. restorative justice hadir untuk mengembalikan keadaan seperti semula bagi korban dan pelaku, serta memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana,” ungkap undang. baca juga:perlindungan anak & perempuan, tak ada ruang restoratif justice untuk pelaku baca juga:pastikan kondisi fisik, kajati turun langsung mengecek sitaan bb dugaan korupsi rp 500 m sementara itu, kepala kejaksaan tinggi (kajati) bengkulu, victor antonius saragih sidabutar menyampaikan, pendekatan tersebut menghadirkan keadilan substantif, yang mempertimbangkan kebutuhan dan dampak terhadap semua pihak. "restorative justice ini dapat memberi kesempatan kepada pelaku untuk melakukan koreksi dan bertanggung jawab atas perbuatannya," kata victor. menurut victor, penandatanganan mou ini menjadi simbol komitmen bersama pemprov bengkulu dan kejati bengkulu, terutama dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “penerapan pidana kerja sosial menjadi terobosan penting yang menyeimbangkan efektivitas pemidanaan, pembinaan pelaku, dan pemulihan kehidupan sosial,” ujar victor. baca juga:dipimpin kajati bengkulu, panitia natal oikumene bengkulu safari ke forkopimda baca juga:adhyaksa msc tournament 2025, kajati bengkulu: wadah salurkan hobi olahraga victor menambahkan, pidana kerja sosial bukan sekadar pengganti hukuman, tetapi sarana bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan melalui kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat. "maka dari itu penerapannya juga harus diperkuat di tengah-tengah masyarakat. sehingga nantinya lingkungan masyarakat mendapatkan kebermanfaatan dalam pelaksanaannya," tambah victor. dibagian lain, gubernur bengkulu, h. helmi hasan, se mengatakan, implementasi kebijakan tersebut secara terstruktur, terpadu dan terawasi diharapkan mampu menekan angka residivis. "kemudian mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, serta menciptakan efek edukatif yang lebih kuat. kita selaku pemerintah daerah (pemda) menyambut baik langkah strategis ini," sampai helmi. baca juga:perlindungan anak & perempuan, tak ada ruang restoratif justice untuk pelaku baca juga:pastikan kondisi fisik, kajati turun langsung mengecek sitaan bb dugaan korupsi rp 500 m lebih lanjut helmi mengemukakan, pihaknya juga bakal mendorong implementasi pidana kerja sosial di seluruh kabupaten/kota. sehingga program ini tetap memerlukan dukungan lintas sektor. "kita sepakat memperkuat sinergi dalam penyediaan tempat dan jenis kerja sosial yang layak, pengawasan terpadu pelaksanaan pidana kerja sosial, penilaian efektivitas program di daerah, serta edukasi publik agar pemahaman masyarakat semakin meningkat," demikian helmi. (tux)

Tag

• # pidana kerja sosial
• # keadilan restoratif
• # kejati victor antonius saragih sidabutar
• # gubernur helmi hasan

Share

• 
• 
• 
• 
•