Jejak Laporan Abal-Abal PNPM Terbongkar, 2 Pengelola Terjerat

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 24 Jan 2024 - 20:57

2 pengelola duit negara yang terjerat hukum saat dieksekusi jaksa, kemarin.-Radar Utara/Benny Siswanto-

Keseriusan itu, dapat ditengok dari peserta rakor mulai dari unsur Forkopimda, OPD, Camat hingga kepala desa.

Kepala DPMD BU, Margono, S.Pd, menerangkan soal bagaimana peran strategis BUMDes hingga LKD, dalam menjadi triger perekonomian daerah, berbasis desa.

Kiprah BUMDes dan BUMDesma LKD, kata dia, ketika dimenej dengan profesional, mampu menjadi soko ekonomi yang membasis.

Selain itu, akan sangat mumpuni dalam menjaga pergerakan inflasi di daerah, yang saat ini menjadi konsen bersama.

"Karena inflasi nasional, merupakan akumulasi inflasi di daerah. Lebih besar lagi menjadi inflasi regional dan global," jelas Margono.

"Maka keberadaan BUMDes dan LKD yang baik ini, sangat potensial menjadi triger ekonomi," susulnya lagi.

Penegasan daerah, soal pentingnya dibangun konsensus moril dan konkret di lingkunga desa, menjadi sinyalemen keseriusan pemerintah daerah.

Margono menjelaskan, langkah yang kini sudah berjalan di sedikit desa, harus menjadi stimulan kemunculan BUMDesma atau pun BUMDes dengan pengelolaan profesional.

Kenapa harus profesional?, tanya Margono, karena anggaran yang khusus dari eks PNPM saja nilainya belasan miliar itu, merupakan uang negara yang memiliki konsekwensi hukum, ketika dilakukan penyalahgunaan.

Termasuk, kata dia lagi, penyertaan modal oleh desa kepada BUMDes, juga harus diimbangi dengan kerja-kerja terukur serta mitigasi dini, mencegah praktik penyalahgunaan.

"Maka BUMDes atau BUMDesma, dapat menjadi indikator tentang kesungguhan desa dalam melaksanakan amanat UU Desa, terkait pelaksanaan pembangunan dari pinggiran," terangnya.

jejak laporan abal-abal pnpm terbongkar, 2 pengelola terjerat                            potensial tersangka massal
radarutara.bacakoran.co - skandal dugaan laporan abal-abal jaman pnpm di daerah, sudah terbongkar. kusut di jaman itu, berujung menjerat 2 pengelola duit negara atas program era presiden susilo bambang yudhoyono (sby), ditetapkan menjadi tersangka. 
radar utara pernah menurunkan laporan investigasi soal ini. saat itu, laporan ditulis di tahun 2022. nominal dengan angka miliar, diduga bermasalah. 
tidak hanya soal peminjam fiktif. pengelola yang berbasis di kecamatan pun, tidak menyampaikan laporan keuangannya ke kabupaten. bagaimana pengawasannya saat itu?
alih-alih penyelamatan atas dana perguliran yang take off di tahun 2014, praktis tidak dipantau lagi. 
baca juga:bakal ada batalyon 146 di bengkulu utara 
baca juga:perekrutan cpns mukomuko diprioritaskan tenaga honorer
ketiadaan dana pendampingan untuk pengawasan, jadi kendala. kemudian, menjadi alasan. perguliran program simpan pinjam perempuan (spp) pun kian liar.
jelasnya, eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mpd), di bengkulu utara (bu), yang sudah menyeret tersangka itu, tidak cuma di kecamatan air napal yang menjadi lokus penyidikan kejaksaan.
abu-abu data menipu, berujung am sebagai ketua kelompok dan h sebagai bendahara, ditahan kejaksaan negeri bu, rabu, 24 januari 2024, usai menjadi tersangka. 
dilansir sebelumnya, kajari bu, pradhana p setyarjo, se, sh, mh melalui humas yang juga kasi intel, ekke widoto khahar, sh, mh, tak menampik penetapan tersangka ini.
baca juga:awas...film panas picu kekerasan dan pelecehan, hindari!
baca juga: optimalkan penghapusan kemiskinan ekstrem di mukomuko
disinggung soal keberadaan perguliran di seluruh upk? jaksa belum menjawab jauh. korps adhyaksa itu, mengaku masih fokus pada obyek penyidikan. 
akan tetapi, kata dia, bukan berarti mengabaikan kualitas paparan keuangan dalam laporan yang disampaikan upk-upk. 
"saat ini, kami masih fokus pada obyek penyidikan yang sudah menetapkan 2 tersangka," kata ekke, usai eksekusi dua tersangka di kantornya.
kans melakukan pendalaman materi penyelidikan lanjutan, kata dia, tetap terbuka bakal dilakukan kejaksaan. 
baca juga:breaking news : ketua dan bendahara program eks pnpm jadi tersangka korupsi
baca juga:di balik kunjungan kerja presiden jokowi mininjau jalan rusak di bengkulu utara
"kita akan mencermati bagaimana fakta-fakta persidangan nantinya," jawabnya. 
"ketika muncul fakta baru, pasti kita dalami serius," susulnya lagi, menegas.  
penahanan 2 tersangka, kata dia, setelah tercukupi unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi. karenanya, setelah ditetapkan tersangka, kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak rabu, 24 januari 2024. 
diterangkan ekke, kedua tersangka ini ditahan lantaran bertanggungjawab atas  posisinya sebagai ketua dan bendahara. 
baca juga:perkuat penanaman 4 konsensus kebangsaan di tengah persaingan global
baca juga: ta 2024, rp 35 m disiapkan untuk pemeliharaan jalan
keduanya, diduga menggunakan jabatan itu, dalam beberapa perguliran pinjaman fiktif. hasil hitungan auditor kejati bengkulu mendapati angka kerugian negara sebesar rp 1,2 miliar.
disinggung modus operandi dugaan korupsi ini, jaksa mengungkap, keduanya melakukan konspirasi mulai dari penyaluran pinjaman tanpa melalui prosedur, sampai dengan membuat kelompok fiktif.
"dalam praktiknya, kedua tersangka berperan aktif dalam membentu data-data peminjam fiktif. juga mengucurkan dana bergulir tak sesuai prosedur," bebernya.
diketahui, total anggaran perguliran eks pnpm itu mencapai belasan miliar.
baca juga: terima surat tugas, pemprov bengkulu dukung pemeriksaan lkpd
baca juga: kamis, kpu bakal melantik dan mengambil sumpah anggota kpps pemilu 2024
jejak kabur dugaan bancakan program pemberdayaan yang berakhir 2014 itu, terus ditelusur. 
sinyalemen awal yang akhirnya terbukti benar, diantaranya proposal tidak dibuat sendiri oleh kelompok. 
para debitur yang notabene tergabung dalam kelompok-kelompok, tinggal meneken saja. 
ada pihak yang sudah lebih dulu mempersiapkannya. sejak mengusut pada awal-awal tahun lalu, kajari meningkatkan status pengusutannya ke penyidikan. 
baca juga:bakal ada batalyon 146 di bengkulu utara 
baca juga:perekrutan cpns mukomuko diprioritaskan tenaga honorer
kali pertama, penyidikan dilakukan dengan obyek penyelenggaraan spp yang dilaksanakan oleh unit pelaksana kegiatan (upk) kecamatan air napal. 
diketahui, keuangan yang diselenggarakan motor program di kecamatan itu, angkanya mencapai rp 1,2 miliar. 
catatan ru, menempati, tangga nominal tertinggi kelima dari seluruh sebaran dana perguliran yang tercatat. 
data lainnya, masih terdapat empat besar anggaran perguliran tertinggi nilainya mencapai rp 1,7 miliar.  
baca juga:awas...film panas picu kekerasan dan pelecehan, hindari!
baca juga: optimalkan penghapusan kemiskinan ekstrem di mukomuko
delapan ketua kelompok, terpantau memenuhi panggilan penyidik pidana khusus pada 19 agustus tahun lalu. 
di tengah salah satu upk yang tak kunjung menyampaikan data laporan keuangannya kepada daerah, kejaksaan belum mengungkap detail soal anggaran perguliran secara umum, namun lebih fokus pada lokus penyidikan terkini. 
sejak awal, data yang didapat media ini, khusus angka perguliran pada obyek penyidikan yang akhirnya menyeret tersangka, nilainya mencapai rp 1,2 miliar. 
"secara umum, ditemui keterangan adanya anggota kelompok yang menunggak," ungkapnya selain data peminjam fiktif. 
baca juga:breaking news : ketua dan bendahara program eks pnpm jadi tersangka korupsi
baca juga:di balik kunjungan kerja presiden jokowi mininjau jalan rusak di bengkulu utara
menariknya, para saksi sendiri, cukup bingung ketika penyidik menanyakan soal mekanisme pengusulan pinjaman dana bergulir. 
disinyalir, para ketua kelompok ini, sudah disuguhkan sebuah proposal jadi yang tinggal membubuhi tanda tangan para anggota kelompok saja. 
penyidik tak membantah soal temuan ini. 
"selain tunggakan. ada beberapa kelompok, mengaku proposal sudah disiapkan. jadi tinggal teken aja," bebernya lagi. 
baca juga:perkuat penanaman 4 konsensus kebangsaan di tengah persaingan global
baca juga: ta 2024, rp 35 m disiapkan untuk pemeliharaan jalan
dalam paparan data, setidaknya lima upk yang versi laporannya memiliki fiskal perguliran di atas 1 miliar. 
air napal yang kini menjadi obyek penyidikan, sebagai lima besar, upk dengan anggaran. 
posisi keempat rp 1,2 miliar, ketiga rp 1,3 miliar, kedua rp 1,4 miliar dan tertinggi rp 1,7 miliar. 
diterangkan juga, sebagaimana petunjuk jaksa agung, kerja represif dalam penanganan perkara korupsi, juga dibarengi dengan upaya penyelamatan keuangan negara yang bisa saja timbul. 
baca juga: terima surat tugas, pemprov bengkulu dukung pemeriksaan lkpd
baca juga:bakal ada batalyon 146 di bengkulu utara 
untuk itu, terus dia, jaksa mengimbau pihak terkait kooperatif.
sekadar menginformasikan, nilai perguliran spp di lokus penyidikan jaksa, diketahui sebesar rp 1,1 miliar. 
kemudian berkembang yang beredar hingga angka pergulirannya mencapai di angka rp 1,3 miliar pada 2016. 
dalam periode sebagaimana ditegasi dalam dokumen bertanggal 3 maret, kredit macet terlapor menuju angka rp 300 juta. 
baca juga:perekrutan cpns mukomuko diprioritaskan tenaga honorer
baca juga:awas...film panas picu kekerasan dan pelecehan, hindari!
di sisi lain, transformasi unit pengelola kegiatan (upk) eks pnpm, menjadi badan usaha milik desa bersama lembaga keuangan desa (bumdesa bersama lkd), contohnya, kini menjadi bagian kerja strategis daerah. 
maka menjadi pertanyaan serius, ketika ada oknum di desa, berupaya untuk tidak memfungsikan segmen ekonomi yang sedianya dijalankan bumdes, justru ingin dialih pengelolaannya di luar bumdes. hasil penelurusan ru menjumpai kondisi ini.
di tengah pengusutan program upk eks pnpm oleh kejaksaan negeri (kejari) bengkulu utara yang juga sudah menjebloskan direktur bumdes ke penjara. 
catatan lain, pemda bu melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd), rabu 20 desember 2023, menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait hal ini.
baca juga:breaking news : ketua dan bendahara program eks pnpm jadi tersangka korupsi
baca juga: optimalkan penghapusan kemiskinan ekstrem di mukomuko
rapat percepatan tranformasi "warisan" pnpn itu, menjadi lembaga keuangan yang lebih produktif dan akuntabel. 
keseriusan itu, dapat ditengok dari peserta rakor mulai dari unsur forkopimda, opd, camat hingga kepala desa. 
kepala dpmd bu, margono, s.pd, menerangkan soal bagaimana peran strategis bumdes hingga lkd, dalam menjadi triger perekonomian daerah, berbasis desa. 
kiprah bumdes dan bumdesma lkd, kata dia, ketika dimenej dengan profesional, mampu menjadi soko ekonomi yang membasis.
baca juga:di balik kunjungan kerja presiden jokowi mininjau jalan rusak di bengkulu utara
baca juga:perkuat penanaman 4 konsensus kebangsaan di tengah persaingan global
selain itu, akan sangat mumpuni dalam menjaga pergerakan inflasi di daerah, yang saat ini menjadi konsen bersama. 
"karena inflasi nasional, merupakan akumulasi inflasi di daerah. lebih besar lagi menjadi inflasi regional dan global," jelas margono. 
"maka keberadaan bumdes dan lkd yang baik ini, sangat potensial menjadi triger ekonomi," susulnya lagi. 
penegasan daerah, soal pentingnya dibangun konsensus moril dan konkret di lingkunga desa, menjadi sinyalemen keseriusan pemerintah daerah. 
baca juga: ta 2024, rp 35 m disiapkan untuk pemeliharaan jalan
baca juga: mukomuko bakal ikut lomba pasar tertib ukur nasional
margono menjelaskan, langkah yang kini sudah berjalan di sedikit desa, harus menjadi stimulan kemunculan bumdesma atau pun bumdes dengan pengelolaan profesional. 
kenapa harus profesional?, tanya margono, karena anggaran yang khusus dari eks pnpm saja nilainya belasan miliar itu, merupakan uang negara yang memiliki konsekwensi hukum, ketika dilakukan penyalahgunaan. 
termasuk, kata dia lagi, penyertaan modal oleh desa kepada bumdes, juga harus diimbangi dengan kerja-kerja terukur serta mitigasi dini, mencegah praktik penyalahgunaan. 
"maka bumdes atau bumdesma, dapat menjadi indikator tentang kesungguhan desa dalam melaksanakan amanat uu desa, terkait pelaksanaan pembangunan dari pinggiran," terangnya. 
baca juga:bakal ada batalyon 146 di bengkulu utara 
baca juga:perekrutan cpns mukomuko diprioritaskan tenaga honorer
penelusuran radar utara, laporan awal pada 2016 yang menjadi rujukan daerah, diketahui obyek penyidikan jaksa itu menempati tangga pertama laporan. 
nominal tunggakan tertinggi terjadi di kecamatan putri hijau sebesar rp 1,006 miliar dari modal beredar di masyarakat sebesar rp 2,9 miliar. kemudian di lais sebesar rp 718 juta, dengan modal beredar rp 1,038 miliar. 
posisi ketiga terjadi di batiknau sebesar rp 600 juta dengan modal beredar sebesar rp 2,1 miliar. selanjutnya kerkap dari perguliran sebesar rp 1,6 miliar, tunggakan sebesar rp 589 juta serta padang jaya dengan tunggakan rp 495 juta dengan nilai perguliran sebesar rp 2 miliar. 
dan terjadi di seluruh upk yang merilis data. tunggakan terkecil terjadi di kecamatan ulok kupai sebesar rp 10,9 juta dengan  dengan beredar rp 209 juta. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 25 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan