Di Balik Kunjungan Kerja Presiden Jokowi Mininjau Jalan rusak di Bengkulu Utara

PADA bulan Juli 2023 lalu, presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkunjung ke Bengkulu Utara. 

Hal apakah yang menyebabkan seorang presiden beserta menterinya mengunjungi Bengkulu Utara. Mereka berkunjung dalam rangka meninjau penanganan jalan rusak yang berada di Jalan Kerkap-Tanjung Agung Palik-Gunung Selan-Girimulya di Desa Gardu, Kabupaten Bengkulu Utara. 

Mungkin ini, kali perdana Bengkulu kedatangan RI 1 yang melihat penanganan jalan rusak. Apalagi jalan yang dilihat merupakan jalan daerah, bukan jalan tol atau jalan proyek strategis nasional lainnya. 

Tentu hal ini membuat warga Bengkulu Utara terutama bertanya-tanya. Mengapa tiba-tiba seorang presiden sebegitu perhatiannya dengan jalan di daerah.

BACA JUGA:Transprotasi Laut ke Enggano Pincang, Tarif Baru Berlaku

BACA JUGA:Tata Arsip di Daerah Masih Harus Dibenahi, Ada Anggaran Rp2 Miliar Lebih Tahun Ini

Jawabannya adalah karena presiden Jokowi memiliki perhatian lebih terhadap jalan-jalan yang ada di seluruh nusantara, bukan hanya jalanan di pulau Jawa saja, namun juga untuk di Sumatera, dan di Bengkulu ini. 

Terbukti, ketika sempat viral pada bulan April 2023 lalu kondisi jalanan rusak di Lampung. Tidak lama berselang yakni pada awal Mei 2023, presiden Jokowi juga melakukan kunjungan kerja untuk melihat jalanan rusak yang berada di Lampung.

Dan beliau tidak hanya berkunjung untuk melihat, namun juga memberikan solusi atas jalanan rusak yang ada di daerah. 

Kunjungan Kerja Presiden Jokowi Mininjau Jalan rusak di Bengkulu Utara-Media Center Bengkulu Utara -

Presiden Jokowi beserta jajaran menterinya sadar betul, bahwa permasalahan jalan rusak di daerah ini tidak bisa selesai dengan cepat jika hanya mengandalkan pemerintah daerah. 

BACA JUGA:Korban Asusila Oknum Guru Agama Bertambah. Ini Sikap Dispendik...

BACA JUGA:Warning! Pangkalan Jangan Timbun Gas Elpiji Subsidi Pemerintah

Dengan keterbatasan anggaran dan juga keterbatasan sumberdaya lainnya, serta urutan prioritas daerah untuk menyelesaikan masalah lainnya, urusan jalan rusak menjadi prioritas kesekian.