Pemilu Libatkan 1.792 Linmas, Segini Anggarannya

ARGA MAKMUR RU - Ribuan panitia adhoc, terlibat dalam Pemilu di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) tahun 2024 ini. 

Perlindungan Masyarakat atau Linmas yang bakal dilibatkan langsung, Rabu, 14 Februari 2024 sebanyak 1.792 personel. 

Aparatur keamanan berbasis desa itu, akan menjadi backup sistem pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah ini yang jumlahnya mencapai 898 unit. 

Anggaran untuk mengakomodir kebutuhan linmas pun, sudah tersedia dan akan menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). 

BACA JUGA:Cooling System Menuju Pemilu dan Kampanye, Polisi Tertibkan Knalpot Brong

BACA JUGA:Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kekurangan Pegawai Negeri

Sumbernya berasal dari hibah daerah tahun lalu dengan total Rp 39 miliar. KPUD mendapatkan hibah sebesar Rp 28,8 miliar. Bawaslu BU sebesar 10,2 miliar. 

Hibah ke KPUD itu pun bakal mengakomodir kerja musiman saban tahun kontestasi. Tepatnya 6.272 orang dalam perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPU BU, Dr Dedi Mulyadi, ketika dikonfirmasi, tak menampik soal ini. 

KPU BU, kata dia, setelah melakukan bimbingan teknis (bimtek) seputar perekrutan badan adhoc. Dalam praktiknya, juga melibatkan lintas lembaga. 

BACA JUGA:Uang PAD Pasar Belum Disetor Ke Daerah, Ini Tanggapan Kades Agung Jaya

BACA JUGA: Angka Stunting di Kabupaten Mukomuko 532 Orang

Mulai dari pemerintah daerah melalui stakeholder teknis dalam penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), yakni Dinas Satpol PP yang akan melakukan pendataan. 

Diterangkan Dedy berdasarkan regulasi yang ada, setiap satu TPS ditempatkan 2 personel linmas. 

"Kini tengah dikoordinir datanya oleh Dinas Satpol PP," kata Dedi Mulyadi, menjelaskan. 

Dia melugas, KPU BU bertanggungjawab terhadap anggaran honor. Namun dia belum menggamblang persis, mekanisme teknis persiapan perekrutannya yang melibatkan lintas satker itu. 

BACA JUGA: Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Mukomuko, Tunggu PKPU

BACA JUGA: Ribuan Kendaraan Nunggak Pajak, Ratusan Diantaranya Kendaraan Dinas

"Indeks honor linmas Pemilu 2024 sebesar Rp 700 ribu perorangnya," jabarnya.  

Itu berarti, KPU mesti merogoh lebih dari Rp 1,2 miliar. Dengan asumsi, honor yang diberikan untuk masa kerja satu bulan. 

"Untuk KPPS honornya, mulai dari Rp 1,1 juta sampai dengan Rp 1,2 juta perbulan," jelasnya. Perbedaan indeks honor, dipengaruhi oleh jabatan. 

Dengan  penempatan berbasis TPS. Itu artinya, kalau tidak ada pengurangan, linmas yang diperlukan 896 TPS, tidak kurang dari 1.792 personel.

BACA JUGA: Persoalan Lingkungan Kian Kompleks, Pemprov MoU dengan Kejati Bengkulu

BACA JUGA: Atasi Persoalan Nelayan, Gubernur Bengkulu Minta HNSI Lakukan Ini

Ribuan linmas itu bakal dikerahkan pada kontestasi untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD. 

Senada dengan Ketua KPU BU, Santoso, tempo hari beritanya yang sudah dirilis. Dedi menyampaikan, penerimaan pendaftaran KPPS yang telah dimulai 11 hingga 20 Desember. 

Penelitian administrasi yang waktunya sampai dengan 22 Desember. Selanjutnya pengumuman hasil penelitian 23 sampai dengan 25 Desember. 

Masyarakat juga memiliki ruang untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon KPPS, waktunya 23-28 Desember. 

BACA JUGA: Penanganan Longsor Jalan Lintas Rejang Lebong-Lebih Jadi Prioritas

BACA JUGA:Episode Lanjutan, Kusut Anggaran BUMDes Gardu Jaya

Berlanjut pengumuman hasil seleksi 29-30 Desember 2023. Dilanjut penetapan 24 Januari 2024. 

"Pelantikan dijadwalkan 25 Januari 2024. Seluruh proses perekrutan dilakukan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Bengkulu Utara," terangnya.

Dalam laju tahapan pengadaan panitia adhoc itu, diterangkan Dedi, prosesnya  menyesuaikan dengan timeline sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tepatnya, Nomor 1669 Tahun 2023. Lewat aturan arahan itu, daerah ini dengan jumlah 896 TPS yang menyebar pada 220 desa dan kelurahan, diketahui membutuhkan tidak kurang 6.272 KPPS. 

BACA JUGA: Giliran PTT TAS Sambangi DPRD Bengkulu, Minta Usulkan Formasi ASN

BACA JUGA:Asa Kembali Rebut Piala Adipura Vs Tabiat Masyarakat

"Seluruh prosesnya menitikberatkan pada semangat partisipasi publik," tegasnya. 

Untuk diketahui, dua bank terlibat dalam penyaluran hibah anggaran kegiatan Pilkada di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) Tahun 2024. 

Pemda BU, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 39 miliar, kepada KPU dan Bawaslu. Kepastiannya, diteken pada injury time tenggat yang diberikan pusat, 10 November 2023. 

Masing-masing satker penyelenggara pemilihan dialokasikan Rp 28,8 miliar dan penyelenggara pengawasan sebesar Rp 10,2 miliar. (*)  

tag :