Fenomena Tarif Trump, Pengamat Dorong Penguatan Daya Beli Masyarakat

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Perang dagang khususnya Amerika dan Tiongkok yang berujung evaluasi sistem perdagangan negeri Paman Sam oleh Presiden Donald Trump, praktis kian membutuhkan langkah dan terobosan jitu dalam bernegara. 

Yudhoyono Institute yang dimotori mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, menggelar diskusi yang menghadirkan lintas pemikir, menyikapi kondisi nasional, regional dan global di tengah situasi ekonomi fiskal cekak yang kini tengah dialami Indonesia. 

Selain menghadirkan ekonomi dan pelaku bisnis. Temu dialog yang disiarkan CNN Indonesia itu, turut menghadirkan mantan Menteri Keuangan Indonesia ke-28 yang juga Pengamat Ekonomi Internasional, Chatib Basri. 

Chatib yang memberikan paparan setelah pebisnis besar nasional Chairul Tanjung atau CT dan mantan Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, mengutarakan bagaimana kondisi makro global sehingga direspon dengan simpul ekonomi utama dunia seperti Amerika dan Tiongkok, mengambil langkah yang sebenarnya untuk menjaga kondisi fiskal dalam negerinya. 

BACA JUGA:GPM Bapanas di Bengkulu Utara : Jaga Daya Beli Masyarakat, Kendalikan Inflasi

BACA JUGA:Apakah Turunnya Harga BBM Non-Subsidi Memberikan Efek Terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat?

Langkah inilah yang dilakukan Presiden Donald Trump yang membuat kebijakan bertajuk tarif resiprokal oleh pemerintahannya, usai melakukan kajian trafik dagang negeri itu yang dinilai tidak fair, sehingga dia menerapkan tarif impor kepada puluhan negara, mesti yang berakhir dengan penundaan selama 90 hari. 

Bahkan, Amerika yang sebelumnya jemawa, belakangan bersikap lunak dengan membuka celah pembicaraan dengan Tiongkok, meski Beijing dengan tegas menolaknya dan siap menghadapi perang dengan Amerika dengan cara apapun.

"Fiscal policy saat ini menjadi sangat penting untuk melakukan spending. Permasalahannya, fiskal kita (Indonesia) rendah. Maka perlu dilakukan prioritas untuk melakukan spending. Saran saya, dapat dilakukan di sektor pariwisata karena memiliki multiplier effect yang tinggi," ujar Chatib Basri yang juga menyeru dilakukannya deregulasi ekonomi, dikutip dari laman youtube CNN Indonesia, Rabu, 16 April 2025. 

Menjalankan skenario ini pun, menurut Chatib tetap muncul sektor terdampak. Untuk itu, dirinya merekomendasikan dukungan perlindungan sosial. Karena dengan perlindungan sosial ini, dapat menjadi langkah jangka pendek untuk menjaga daya beli masyarakat. Sehingga perputaran ekonomi tetap terjadi, pasar tetap bergerak.

BACA JUGA:Inflasi Terkendali, Daya Beli, Ekspor dan NTP Diklaim Naik

BACA JUGA:7 Faktor Penyebab Daya Beli di Tahun 2024 Turun Drastis

"Apakah itu BLT, apakah itu PKH atau mempercepat program MBG yang kemudian akan memperkuat daya beli masyarakat. Dan isu ini sebetulnya BU Mari (mantan Mendag) sudah mengatakan bahwa penurunan daya beli tingkat menengah, sudah terjadi sebelum tarif Trump....," ungkapnya. 

Dia juga menyerukan situasi regional, bahwa dalam situasi saat ini mementingkan negaranya sendiri. Walaupun, Chatib menyeru negosiasi atau langkah bersama di level negara-negara Asean juga sangat penting. Relokasi atas negosiasi, akan terjadi ketika terjadi pada level yang sama.