Perjalanan Dinas Dipangkas 50 Persen, Anggaran Pengawasan Naik?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 25 Feb 2025 - 20:52

Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purnawirawan) Muhammad Tito Karnavian-ANTARA/HO-Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri-

c. Rp110.000

2. SUMATRA UTARA

a. Rp370.000

b. Rp150.000

c. Rp110.000

3. R I A U

a. Rp370.000

b. Rp150.000

c. Rp110.000

4. KEPULAUAN RIAU

a. Rp370.000

b. Rp150.000

c. Rp110.000

perjalanan dinas dipangkas 50 persen, anggaran pengawasan naik?                             radarutara.bacakoran.co - efisiensi anggaran pemerintah daerah tahun 2025, dimulai. perjalanan dinas atau perjadin pada apbd 2025, segera dipangkas 50 persen dari pagu awal. 
menuju masa ramu apbd 2025, pemerintah sudah menerbitkan standar biaya masukan 2024 yang digunakan untuk anggaran 2025. termasuk di dalamnya adalah sbm hotel 2025 alias satuan biaya masuk hotel 2025.
beleid ini, terpantau menjadi segmen bacaan pihak yang berkepentingan, khususnya terkait dengan indeks jasa yang telah ditetapkan pemerintah, seperti biaya hotel dalam perjalanan dinas yang menjadi objek efisiensi anggaran pemerintah daerah 2025.   
ini sesuai dengan inpres 1 tahun 2025, kmk 29 tahun 2025 dan teranyar, ditindaklanjuti aturan teknisnya oleh mendagri, tito karnavian lewat surat edaran mendagri efisiensi anggaran.
baca juga:anggaran 7 sektor ini bakal ditambah, tapd bedah se mendagri soal efisiensi
baca juga:pemangkasan anggaran terus berlanjut, dbh sawit ikut terancam
mendagri tito dalam suratnya menerangkan, selain hasil efisiensi dialokasikan pada tujuh sektor penting mulai dari bidang pendidikan; bidang kesehatan; infrastruktur dan sanitasi; optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
stabilitas harga makanan dan minuman; selanjutnya, untuk penyediaan cadangan pangan serta prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. 
surat nomor 900/833/sj tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam apbd ta 2025, tertanggal 23 februari 2025 itu pun menegasi belanja yang bersifat wajib lainnya. 
belanja wajib lainnya yang harus menjadi komponen identifikasi atas efisiensi belanja yang harus diperhatikan adalah anggaran pengawasan; pembayaran iuran jaminan kesehatan; pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.
baca juga:efesien anggaran, apbd mukomuko dipangkas rp84 miliar
baca juga:pusat efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur di bengkulu turut terdampak
"...pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran apbd ta 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan dprd..," terang mendagri tito pada poin ke-5 suratnya. 
tugas pelaporan kepala daerah atas efisiensi apbd 2025 
gubernur 
- melaporkan hasil penyesuaian alokasi anggaran pendapatan tkd dan efisiensi belanja ta 2025;
- melaporkan hasil penyesuaian alokasi anggaran pendapatan tkd dan efisiensi apbd ta 2025 kabupaten/kota
- pelaporan disampaikan kepada mendagri melalui sekjen dan kepada menteri keuangan melalui sekjen perimbangan keuangan
baca juga:efesien anggaran, apbd mukomuko dipangkas rp84 miliar
baca juga:pusat efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur di bengkulu turut terdampak
bupati/walikota 
- melaporkan hasil penyesuaian alokasi anggaran pendapatan tkd dan efisiensi belanja dalam apbd kabupaten/kota ta 2025 kepada gubernur
- format laporannya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran nomor 900/833/sj
"dalam rangka pengawasan, inspektorat daerah selaku aparat pengawasan intern pemerintah (apip) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan surat edaran nomor 900/833/sj," begitu secara substansi diterangkan dalam poin ke-7 surat mendagri dalam se mendagri tentang efisiensi anggaran pemerintah daerah 2025.
persoalan teknis efisiensi di daerah 
pemangkasan anggaran perjalanan dinas, dipastikan yang paling membuat gusar khususnya eksekutif di daerah dalam menindaklanjuti efisiensi anggaran pemerintah daerah 2025. 
baca juga:anggaran 7 sektor ini bakal ditambah, tapd bedah se mendagri soal efisiensi
baca juga:pemangkasan anggaran terus berlanjut, dbh sawit ikut terancam
penelusuran media ini, dalam sebuah daerah, ambil contoh di salah satu kabupaten di bengkulu diketahui memiliki anggaran total mencapai rp 50 miliar. 
kalau merujuk inpres 1 tahun 2025, kmk 29 tahun 2025 dan ditindaklanjuti teranyar oleh se mendagri tentang juknis efisiensi anggaran pemerintah daerah, ketika dipangkas 50 persen artinya akan mendapatkan rp 25 miliar dari hasil efisiensi anggaran.
sementara, dalam kenyataannya dari rp 50 miliar tersebut diketahui ada dana bantuan operasional kesehatan atau bok yang isinya memang perjadin dan dipandang sebagai ruh kegiatan tersebut. 
kasus yang terjadi ketika dilakukan pemangkasan 50 persen, kemungkinan besar petugas puskesmas akan dihadapkan kendala saat turun ke lapangan. 
baca juga:efesien anggaran, apbd mukomuko dipangkas rp84 miliar
baca juga:pusat efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur di bengkulu turut terdampak
setali tiga uang juga kondisi ini terjadi seperti di lingkungan badan pendapatan daerah atau bapenda. dimana, salah satu ruh tugasnya mengharuskan turun ke lapangan dalam memburu ceruk pendapatan daerah yang sudah ditetapkan sejak awal penyusunan apbd 2025. 
inspektorat juga demikian. turut memiliki tugas dan fungsi yang dalam persoalan tertentu yang juga mengharuskan turun ke lapangan.
beberapa pekan menunggu se juknis efisiensi anggaran pemerintah daerah dari mendagri, kalangan birokrat berandai-andai. 
se mendagri tidak berbunyi : perjadin 50% setelah dikurangi perjadin pada satker-satker yang memang memiliki urgensi terukur sebagai ruh kegiatan anggarannya untuk turun ke lapangan. 
baca juga:anggaran 7 sektor ini bakal ditambah, tapd bedah se mendagri soal efisiensi
baca juga:pemangkasan anggaran terus berlanjut, dbh sawit ikut terancam
kekhawatiran lainnya adalah tensi perang kepentingan antara eksekutif dan legislatif, ketika legislatif berkeberatan anggaran perjalanan dinasnya dipangkas 50 persen.
tak pelak, tim anggaran pemerintah daerah (tapd) pasti akan berputar otak mengambil langkah yang paling memungkinkan tanpa "perlawanan" yakni memangkas anggaran perjalanan dinas rumpun eksekutif lainnya. minus sekretariat dprd. 
standar biaya masukan 38 provinsi di indonesia tahun anggaran 2025
1. aceh  
a. rp360.000 
b. rp140.000 
c. rp110.000 
baca juga:efesien anggaran, apbd mukomuko dipangkas rp84 miliar
baca juga:pusat efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur di bengkulu turut terdampak
2. sumatra utara 
a. rp370.000 
b. rp150.000 
c. rp110.000 
3. r i a u  
a. rp370.000 
b. rp150.000 
c. rp110.000 
4. kepulauan riau 
a. rp370.000 
b. rp150.000 
c. rp110.000 
baca juga:anggaran 7 sektor ini bakal ditambah, tapd bedah se mendagri soal efisiensi
baca juga:pemangkasan anggaran terus berlanjut, dbh sawit ikut terancam
5. j a m b i 
a. rp370.000 
b. rp150.000 
c. rp110.000 
6. sumatra barat 
a. rp380.000 
b. rp150.000 
c. rp110.000 
7. sumatra selatan 
a. rp380.000 
b. rp150.000 
c. rp110.000
 baca juga:efesien anggaran, apbd mukomuko dipangkas rp84 miliar
baca juga:pusat efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur di bengkulu turut terdampak
8. lampung 
a. rp380.000 
b. rp150.000 
c. rp110.000 
9. bengkulu 
a. rp380.000 
b. rp150.000 
c. rp110.000 
10. bangka belitung 
a. rp410.000 
b. rp160.000 
c. rp120.000
 baca juga:anggaran 7 sektor ini bakal ditambah, tapd bedah se mendagri soal efisiensi
baca juga:pemangkasan anggaran terus berlanjut, dbh sawit ikut terancam
11. b a n t e n 
a. rp370.000 
b. rp150.000 
c. rp110.000 
12. jawa barat 
a. rp430.000 
b. rp170.000 
c. rp130.000 
13. d.k.i. jakarta 
a. rp530.000 
b. rp210.000 
c. rp160.000 
baca juga:efesien anggaran, apbd mukomuko dipangkas rp84 miliar
baca juga:pusat efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur di bengkulu turut terdampak
14. jawa tengah 
a. rp370.000 
b. rp150.000 
c. rp110.000 
15. d.i. yogyakarta 
a. rp420.000 
b. rp170.000 
c. rp130.000
16. jawa timur 
a. rp410.000 
b. rp160.000 
c. rp120.000
baca juga:anggaran 7 sektor ini bakal ditambah, tapd bedah se mendagri soal efisiensi
baca juga:pemangkasan anggaran terus berlanjut, dbh sawit ikut terancam
17. b a l i  
a. rp480.000 
b. rp190.000 
c. rp140.000 
18. nusa tenggara barat 
a. rp440.000 
b. rp180.000 
c. rp130.000 
19. nusa tenggara timur 
a. rp430.000 
b. rp170.000 
c. rp130.000 
baca juga:efesien anggaran, apbd mukomuko dipangkas rp84 miliar
baca juga:pusat efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur di bengkulu turut terdampak
20. kalimantan barat 
a. rp380.000 
b. rp150.000 
c. rp110.000 
21. kalimantan tengah 
a. rp360.000 
b. rp140.000 
c. rp110.000
 22. kalimantan selatan 
a. rp380.000 
b. rp150.000 
c. rp110.000
baca juga:anggaran 7 sektor ini bakal ditambah, tapd bedah se mendagri soal efisiensi
baca juga:pemangkasan anggaran terus berlanjut, dbh sawit ikut terancam
23. kalimantan timur 
a. rp430.000 
b. rp170.000 
c. rp130.000 
24. kalimantan utara 
a. rp430.000 
b. rp170.000 
c. rp130.000
 25. sulawesi utara 
a. rp370.000 
b. rp150.000 
c. rp110.000 
baca juga:efesien anggaran, apbd mukomuko dipangkas rp84 miliar
baca juga:pusat efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur di bengkulu turut terdampak
26. gorontalo 
a. rp370.000 
b. rp150.000 
c. rp110.000 
27. sulawesi barat 
a. rp410.000 
b. rp160.000 
c. rp120.000
28. sulawesi selatan 
a. rp430.000 
b. rp170.000 
c. rp130.000 
baca juga:anggaran 7 sektor ini bakal ditambah, tapd bedah se mendagri soal efisiensi
baca juga:pemangkasan anggaran terus berlanjut, dbh sawit ikut terancam
29. sulawesi tengah 
a. rp370.000 
b. rp150.000 
c. rp110.000
30. sulawesi tenggara 
a. rp380.000 
b. rp150.000 
c. rp110.000 
31. maluku
a. rp380.000 
b. rp150.000 
c. rp110.000
baca juga:efesien anggaran, apbd mukomuko dipangkas rp84 miliar
baca juga:pusat efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur di bengkulu turut terdampak
32. maluku utara 
a. rp430.000 
b. rp170.000 
c. rp130.000
33. p a p u a 
a. rp580.000 
b. rp230.000 
c. rp170.000
34. papua barat 
a. rp480.000 
b. rp190.000 
c. rp140.000
baca juga:anggaran 7 sektor ini bakal ditambah, tapd bedah se mendagri soal efisiensi
baca juga:pemangkasan anggaran terus berlanjut, dbh sawit ikut terancam
35. papua barat daya 
a. rp480.000 
b. rp190.000 
c. rp140.000
36. papua tengah 
a. rp580.000 
b. rp230.000 
c. rp170.000 
37. papua selatan 
a. rp580.000 
b. rp230.000 
c. rp170.000 
baca juga:efesien anggaran, apbd mukomuko dipangkas rp84 miliar
baca juga:pusat efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur di bengkulu turut terdampak
38. papua pegunungan 
a. rp580.000 
b. rp230.000 
c. rp170.000
keterangan : 
a = luar kota
b = dalam kota lebih dari 8 jam 
c = diklat
sumber : lampiran peraturan menkeu nomor 39 tahun 2025 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2025. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 26 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan