Perjalanan Dinas Dipangkas 50 Persen, Anggaran Pengawasan Naik?

- Melaporkan hasil penyesuaian alokasi anggaran pendapatan TKD dan efisiensi APBD TA 2025 kabupaten/kota

- Pelaporan disampaikan kepada Mendagri melalui Sekjen dan kepada Menteri Keuangan melalui Sekjen Perimbangan Keuangan

BACA JUGA:Efesien Anggaran, APBD Mukomuko Dipangkas Rp84 Miliar

BACA JUGA:Pusat Efisiensi Anggaran, Pembangunan Infrastruktur di Bengkulu Turut Terdampak

Bupati/Walikota 

- Melaporkan hasil penyesuaian alokasi anggaran pendapatan TKD dan efisiensi belanja dalam APBD kabupaten/kota TA 2025 kepada Gubernur

- Format laporannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Nomor 900/833/SJ

"Dalam rangka pengawasan, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ," begitu secara substansi diterangkan dalam poin ke-7 surat Mendagri dalam SE Mendagri tentang Efisiensi anggaran pemerintah daerah 2025.

Persoalan Teknis Efisiensi di Daerah 

Pemangkasan anggaran perjalanan dinas, dipastikan yang paling membuat gusar khususnya eksekutif di daerah dalam menindaklanjuti Efisiensi anggaran pemerintah daerah 2025. 

BACA JUGA:Anggaran 7 Sektor Ini Bakal Ditambah, TAPD Bedah SE Mendagri soal Efisiensi

BACA JUGA:Pemangkasan Anggaran Terus Berlanjut, DBH Sawit Ikut Terancam

Penelusuran media ini, dalam sebuah daerah, ambil contoh di salah satu kabupaten di Bengkulu diketahui memiliki anggaran total mencapai Rp 50 miliar. 

Kalau merujuk Inpres 1 tahun 2025, Kmk 29 tahun 2025 dan ditindaklanjuti teranyar oleh SE Mendagri tentang Juknis Efisiensi anggaran pemerintah daerah, ketika dipangkas 50 persen artinya akan mendapatkan Rp 25 miliar dari hasil efisiensi anggaran.

Sementara, dalam kenyataannya dari Rp 50 miliar tersebut diketahui ada dana Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK yang isinya memang perjadin dan dipandang sebagai ruh kegiatan tersebut.