Simak ! Ini Ketentuan Fasilitas PPPK Paruh Waktu Dan Jenjang Kariernya.

Reporter: Dodi Haryanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 18 Feb 2025 - 08:03

Simak ! Ini Ketentuan Fasilitas PPPK Paruh Waktu Dan Jenjang Kariernya.-rri.co.id-

Penentuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta karakteristik pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pegawai.

Selama menjalankan tugasnya, kinerja PPPK Paruh Waktu akan dievaluasi setiap tiga bulan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai mampu mencapai target kerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Hasil evaluasi triwulanan dan tahunan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan perpanjangan kontrak atau pengangkatan sebagai PPPK Penuh Waktu.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, PPPK Paruh Waktu diwajibkan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang selaras dengan target organisasi.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas serta produktivitas pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

3. Jenjang karier PPPK paruh waktu

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memastikan bahwa PPPK Paruh Waktu memiliki jalur jenjang karier yang terstruktur.

Pegawai yang menunjukkan kinerja optimal serta memenuhi syarat evaluasi yang ditetapkan berpeluang untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.

Melalui sistem jenjang karier ini, tenaga honorer yang ditetapkan sebagai PPPK Paruh Waktu memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh status yang lebih stabil serta mengembangkan karier secara berkelanjutan.

simak ! ini ketentuan fasilitas pppk paruh waktu dan jenjang kariernya.                            radarutara.bacakoran.co- pemerintah telah menerapkan kebijakan terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu sebagai upaya memberikan kepastian bagi tenaga non-asn pada tahun 2025.
kebijakan ini telah diresmikan oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb) melalui keputusan menpan rb nomor 16 tahun 2025, yang ditandatangani pada 13 januari 2025.
pppk paruh waktu merupakan aparatur sipil negara (asn) yang diangkat berdasarkan kontrak kerja dengan jangka waktu satu tahun.
langkah ini ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi tenaga non-asn yang belum berhasil lolos dalam seleksi cpns atau pppk pada tahun sebelumnya.
baca juga:breaking news...!!! pengumuman hasil seleksi adminitrasi pppk 2024 tahap ii, 782 tidak lolos
baca juga:hasil rekon, 923 non asn bengkulu utara dirumahkan, bakal bertambah setelah pengumuman administrasi pppk 
* dalam regulasi tersebut, kategori utama penerima kebijakan ini meliputi:
* peserta seleksi cpns tahun 2024 yang tidak lulus.
peserta seleksi pppk tahun 2024 yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi tetapi belum mendapatkan formasi yang sesuai.
pegawai yang tergabung dalam program pppk paruh waktu akan memperoleh status resmi sebagai pegawai di instansi pemerintahan serta diberikan nomor induk pppk atau nomor identitas asn.
baca juga:berapa maksimal pinjaman pppk? bank ini sanggup cairkan 200 juta, ada cash back pula, program khusus februari
baca juga:camat berharap honorer kantor camat bisa diangkat pppk, ini pertimbangannya
1. gaji dan fasilitas pppk paruh waktu.
berdasarkan diktum ke-19 dalam keputusan menpan rb nomor 16 tahun 2025, pegawai pppk paruh waktu akan memperoleh upah minimum yang setara dengan gaji terakhir mereka saat masih berstatus tenaga non-asn atau mengikuti standar upah minimum di wilayah masing-masing.
kebijakan ini dirancang untuk memastikan tenaga non-asn tetap mendapatkan penghasilan yang layak dan berkelanjutan.
selain gaji, pegawai pppk paruh waktu juga berhak memperoleh fasilitas lain sesuai regulasi yang berlaku, seperti jaminan sosial serta tunjangan tertentu yang telah ditetapkan.
baca juga:tolak pppk paruh waktu, honorer di mukomuko geruduk kantor bupati dan dprd
baca juga:tak masuk database bkn, honorer sk di bawah 31 oktober 2023 berpeluang jadi pppk 
dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan ini, surat edaran menteri dalam negeri nomor 900.1.1/227/sj mengatur mekanisme penganggaran gaji bagi pppk paruh waktu di tingkat pemerintah daerah.
melalui surat tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk memastikan anggaran pembayaran gaji tersedia dan dibayarkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
dengan adanya sistem baru ini, tenaga honorer atau non-asn yang sebelumnya menerima upah di bawah standar atau mengalami keterlambatan pembayaran dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik.
selain itu, skema ini memberikan kepastian karir di lingkungan pemerintahan dengan status yang lebih jelas serta perlindungan kerja yang lebih optimal.
baca juga:breaking news : dugaan skandal kelulusan pppk, honorer demo ke jakarta, cium ketidakberesan pemda 
baca juga:upah pppk paruh waktu disesuaikan dengan kemampuan daerah
2. masa kerja pppk paruh waktu
sesuai dengan diktum ketiga belas dalam keputusan tersebut, masa kerja bagi pppk paruh waktu ditetapkan selama satu tahun.
ketentuan ini dituangkan dalam perjanjian kerja dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan, hingga pegawai yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pppk penuh waktu.
jam kerja serta durasi kontrak pppk paruh waktu ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk) di setiap instansi.
baca juga:sembari proses pengadaan pppk tahap ii tuntas, bagaimana gaji hononer?
baca juga:tenaga teknis mendominasi, kuota pppk tersedia kosong
penentuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta karakteristik pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pegawai.
selama menjalankan tugasnya, kinerja pppk paruh waktu akan dievaluasi setiap tiga bulan.
evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai mampu mencapai target kerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
hasil evaluasi triwulanan dan tahunan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan perpanjangan kontrak atau pengangkatan sebagai pppk penuh waktu.
baca juga:pendaftaran pppk tahap ii resmi ditutup, pendaftar hampir 2000
baca juga:jelang batas akhir, honorer diingatkan daftar seleksi pppk tahap ii
sebagai bagian dari tanggung jawabnya, pppk paruh waktu diwajibkan menyusun sasaran kinerja pegawai (skp) yang selaras dengan target organisasi.
langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas serta produktivitas pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.
3. jenjang karier pppk paruh waktu
kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) memastikan bahwa pppk paruh waktu memiliki jalur jenjang karier yang terstruktur.
baca juga:berstatus asn pppk, anggota bpd diminta mundur. masih ada yang nekad merangkap? 
baca juga:perpanjangan ketiga, pendaftar pppk 1.900 orang
pegawai yang menunjukkan kinerja optimal serta memenuhi syarat evaluasi yang ditetapkan berpeluang untuk diangkat menjadi pppk penuh waktu.
melalui sistem jenjang karier ini, tenaga honorer yang ditetapkan sebagai pppk paruh waktu memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh status yang lebih stabil serta mengembangkan karier secara berkelanjutan.
keputusan ini dirancang sebagai solusi atas permasalahan tenaga honorer yang selama ini belum memiliki kejelasan dalam status kepegawaian maupun prospek karier mereka.
skema ini memberikan peluang bagi tenaga honorer untuk diakui sebagai pegawai resmi dengan hak serta kewajiban yang lebih jelas dan terjamin.
baca juga:tuntut jadi pppk penuh waktu, honorer r2 dan r3 yang dirumahkan mengaku diancam
baca juga:begini regulasi honorer bisa jadi pppk penuh waktu 
bagi instansi pemerintah, kebijakan ini turut memberikan kepastian dalam pengelolaan pppk paruh waktu, sehingga dapat mendukung efektivitas serta keberlanjutan operasional organisasi.
dengan diberlakukannya keputusan menteri kemenpan rb nomor 16 tahun 2025, pemerintah membuka peluang baru bagi tenaga honorer di seluruh indonesia untuk mendapatkan kepastian status dan masa depan karier yang lebih jelas.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR UTARA, 30 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan