Tangani Pendangkalan Alur Pulau Baai, Gubernur Helmi Teken Keadaan Darurat

BENGKULU RU - Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE menandatangani keadaan darurat, terhadap pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang kondisinya kian memprihatinkan.

Penandatanganan tersebut dilakukan Gubernur Helmi Hasan usai menyaksikan kondisi alur Pelabuhan Pulau Baai, yang didampingi langsung manajemen PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu dan pihak terkait lainnya, Sabtu 29 Maret 2024.

"Ini sudah keadaan darurat. Saya langsung menandatangani surat penetapan darurat, untuk mempercepat penanganan pendangkalan alur,” tegas Helmi.

Menurut Helmi, terkait kondisi alur ini, dirinya juga bakal melaporkan situasi ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait di tingkat pusat. 

BACA JUGA:Alur Pulau Baai Jadi Atensi Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu

BACA JUGA:Pendangkalan Alur Pulau Baai, Tunggu Penugasan Pemerintah Pusat

“Ini masalah serius yang butuh perhatian nasional. Maka dari itu bakal saya sampaikan ke Jakarta, dengan harapan tindakan cepat dapat dilakukan," ungkap Helmi.

Disisi lain, lanjut Helmi, Ia pun sudah berkoordinasi dengan Regional Head 2 PT Pelindo, Drajat Sulistyo terkait ditandatanganinya keadaan darurat kondisi alur Pulau Baai ini.

"Jadi kita berharap pasca penandatanganan ini, tidak ada alasan lagi untuk menunda penanganan terhadap pendangkalan alur," kata Helmi.

Helmi menambahkan, sebenarnya anggaran untuk revitalisasi yang didalamnya terdapat upaya pengerukan alur sudah disiapkan, hanya menunggu jadwal pelaksanaan yang semula direncanakan April. 

BACA JUGA:Soal Alur Pulau Baai, Juhaili: Pendangkalan Harus Segera Teratasi

BACA JUGA:Benang Merah Terpecahkan, Pengerukan Alur Pulau Baai Harus Segera Dilakukan

"Namun, kondisi alam yang semakin buruk memaksa percepatan tindakan. Kita tidak bisa menunggu. Jika tidak segera dikeruk, risiko gangguan logistik dan ekonomi semakin besar,” ujar Helmi.

Lebih lanjut Helmi mengemukakan, pendangkalan yang terjadi di Alur Pulau Baai berpotensi mengganggu arus distribusi barang, termasuk kapal pengangkut BBM.