Efisiensi Anggaran 2025, Mendagri Segera Terbitkan Aturan Sasar Pemda dan DPRD

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 09 Feb 2025 - 20:31

Efisiensi Anggaran 2025, Mendagri Segera Terbitkan Aturan Sasar Pemda dan DPRD. -screenshot youtube @Info Sumut-

1. Kapasitas Fiskal Kuat ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dari Pendapatan transfer pusat;

2. Kapasitas Fiskal Sedang ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pusat seimbang dengan rasio selisihnya yang sudah ditetapkan yakni selisih antara rasio PAD terhadap Total Pendapatan dengan rasio pendapatan transfer terhadap Total pendapatan lebih kecil dari 25 persen.

BACA JUGA:TAPD Mulai Teropong Anggaran

3. Kepasitas Fiskal Lemah yakni pendapatan daerah bergantung dengan Pendapatan Transfer Pusat. Kondisi ini yang paling mendominasi corak fiskal di daerah saat ini.

Dalam paparannya, Bima Arya membeber bagaimana praktik perencanaan anggaran di daerah yang tidak baik, yang sebenarnya secara sistem (SIPD) dapat terpantau oleh pusat.

Pada 2 contoh yang kemudian diungkap Wamen Bima Arya, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem atau pencegahan stunting, ternyata setelah di zoom oleh pusat, dari 100 persen anggaran sebanyak 61 persen justru terkuras untuk ATK dan perjalanan dinas.

"Jadi kalau ada narasi, penghematan akan berimbas pada sektor prinsip. Maka ini yang harus kita pastikan bersama, bahwa efisiensi yang dilakukan adalah pada sektor-sektor yang seperti ini (anggaran justru didominasi untuk ATK, honor dan perjalanan dinas,red)," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bima juga menegaskan bahwa efisiensi tidak hanya dilakukan terhadap TKD. Tapi, terus dia, turut menyasar Kementerian/Lembaga.

Persentasenya, terus dia, dari efisiensi APBN oleh kementerian/lembaga senilai Rp 256,51 triliun sebesar 22 persen. Turut diungkap pula oleh Bima, Kemendagri sendiri melakukan efisiensi hingga 57 persen. Sedangkan, efisiensi dari TKD dengan nilai kumulatif 5,5 persen senilai Rp 50 triliun.

"Efisiensi justru akan meningkatkan fiskal space ke daerah," tegas Bima Arya. (**)

efisiensi anggaran 2025, mendagri segera terbitkan aturan sasar pemda dan dprd                              radarutara.bacakoran.co - efisiensi anggaran 2025 sektor pemda yang nilainya mencapai rp 50 triliun yang diminta pusat, praktis masih dibarengi dengan singgungan dan peningkatan tensi komunikasi antara eksekutif dan legislatif, atas kebijakan presiden prabowo via inpres 1 tahun 2025, keputusan menteri keuangan (kmk) nomor 29 tahun 2025. 
kementerian dalam negeri (kemendagri) menegaskan, pemangkasan 50 persen perjalanan dinas yang wajib dilakukan wajib dilakukan baik di lingkungan eksekutif dan dprd. prabowo lewat inpresnya, turut menegasi agar badan pemeriksa keuangan atau bpk, turut mengawasi pelaksanaan kebijakan pencadangan anggaran yang totalnya secara nasional senilai rp 306 triliun itu.
wakil menteri dalam negeri (wamendagri), bima arya sugiarto, saat memberikan paparan kepada pemerintah daerah yang dipusatkan di pemprov sumatera utara, menerangkan, saat ini kemendagri tengah menyusun surat edaran yang akan menjadi acuan pemda dalam melakukan tindak lanjut inpres 1 tahun 2025. 
secara implisit, bima arma yang juga mantan kepala daerah ini sangat begitu khatam soal singgungan kebijakan yang akan terjadi antara motor penyelenggara pemerintahan di daerah yakni eksekutif dan legislatif. 
baca juga:coba 5 cara berikut ini supaya dana kamu bisa bertumbuh meski hanya dengan anggaran kecil!
baca juga:ditengah refocusing anggaran, upacara hut ri wajib dilaksanakan
menegasi mandatory efisiensi anggaran sektor perjalanan dinas maksimal 50 persen, wamen bima arya menegaskan, kebijakan penghematan anggaran pada tkd ini, menyasar baik di sektor eksekutif tapi juga legislatif atau dprd. membandingkan kondisi di tingkat pusat, bima arya menegaskan pengetatan perjalanan dinas dpr ri juga tetap berlaku. 
"kementerian dalam negeri saat ini sedang mempersiapkan surat edaeran menteri dalam negeri tentang petunjuk/pedoman pelaksanaan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah," tegasnya yang turut gamblang slide paparan wamen bima arya. 
"jadi 50 persen ini adalah eksekutif dan legislatif," susulnya lagi menegas, soal objek efisiensi anggaran 2025 di sektor pemerintah daerah. 
bima menerangkan, efisiensi anggaran 2025 yang diminta oleh pusat dan sudah menegasi objeknya, seperti belanja seremoni, honor, perjalan dinas dan lainnya adalah untuk membuka ruang fiskal. bukan menghambat pembangunan. walaupun ini tidak mudah. 
baca juga:camat pastikan kebijakan refocusing tak berdampak pada anggaran desa di ta 2025
baca juga:kebijakan pemerintah merefocusing anggaran tak berpengaruh ke add/dd?
"karena kami melalui sipd, akan memantau," terangnya. 
wamen bima arya turut membeberkan kategori kapasitas keuangan daerah baik apbd provinsi, kabupaten dan kota se indonesia yang dapat dipantau melalui sistem informasi pemerintah daerah atau sipd yang berada di bawah langsung kementerian dalam negeri. 
tiga kategori kapasitas fiskal versi kemendagri 
1. kapasitas fiskal kuat ditandai dengan pendapatan asli daerah (pad) yang lebih tinggi dari pendapatan transfer pusat;
2. kapasitas fiskal sedang ditandai dengan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer pusat seimbang dengan rasio selisihnya yang sudah ditetapkan yakni selisih antara rasio pad terhadap total pendapatan dengan rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan lebih kecil dari 25 persen. 
baca juga:anggaran proyek pemda 2025 dipangkas hampir 50 persen
baca juga:tapd mulai teropong anggaran 
3. kepasitas fiskal lemah yakni pendapatan daerah bergantung dengan pendapatan transfer pusat. kondisi ini yang paling mendominasi corak fiskal di daerah saat ini. 
dalam paparannya, bima arya membeber bagaimana praktik perencanaan anggaran di daerah yang tidak baik, yang sebenarnya secara sistem (sipd) dapat terpantau oleh pusat. 
pada 2 contoh yang kemudian diungkap wamen bima arya, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem atau pencegahan stunting, ternyata setelah di zoom oleh pusat, dari 100 persen anggaran sebanyak 61 persen justru terkuras untuk atk dan perjalanan dinas. 
"jadi kalau ada narasi, penghematan akan berimbas pada sektor prinsip. maka ini yang harus kita pastikan bersama, bahwa efisiensi yang dilakukan adalah pada sektor-sektor yang seperti ini (anggaran justru didominasi untuk atk, honor dan perjalanan dinas,red)," tegasnya. 
baca juga:respon cepat instruksi presiden, pemkab mukomuko segera lakukan pergeseran anggaran 2025
baca juga:pemda mulai sisir penyesuaian anggaran
dalam kesempatan itu, wakil bima juga menegaskan bahwa efisiensi tidak hanya dilakukan terhadap tkd. tapi, terus dia, turut menyasar kementerian/lembaga. 
persentasenya, terus dia, dari efisiensi apbn oleh kementerian/lembaga senilai rp 256,51 triliun sebesar 22 persen. turut diungkap pula oleh bima, kemendagri sendiri melakukan efisiensi hingga 57 persen. sedangkan, efisiensi dari tkd dengan nilai kumulatif 5,5 persen senilai rp 50 triliun. 
"efisiensi justru akan meningkatkan fiskal space ke daerah," tegas bima arya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 10 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan