DPPPA Sesalkan Oknum Guru Asusila yang Menjadi Pembuka Lembaran Hitam Tahun 2025

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Rabu , 22 Jan 2025 - 21:37

Kadis DPPPA Bengkulu Utara, Solita Meida, S. Pd., M. Pd.-Radar Utara/Abdurrahman Wachid-

Dengan rincian korban kasus pencabulan sebanyak 34 orang anak dan korban kasus persetubuhan anak di bawah umur sebanyak 15 orang.

Benar adanya, angka ini menunjukan tren positif jika dibandingkan dengan kejadian yang terungkap pada tahun 2023.

Pada tahun 2023 lalu, jumlah korban kekerasan, pelecahan dan persetubuhan anak di bawah umur jumlah korbannya sebanyak 79 orang perempuan dan anak.

Masih membongkar arsip RU di tahun 2024 lalu, Pj Bupati Bengkulu Utara, Dr. Andi Muhammad Yusuf, dalam sesi pisah sambutnya dengan Kabupaten Bengkulu Utara dirinya menilai, bahwa Kabupaten Bengkulu Utara sangat butuh aturan tertulis dalam rangka menekan angka kasus yang menimpa perempuan dan anak ini.

Pada momen itu, ia menyebutkan bahwa perlu di bentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempaun dan Anak (Perda PPA).

"Saya berpikirm, Perda PPA itu penting dan seharusnya segera dibentuk di daerah ini,"ujar Dr. Andi Muhammad Yusuf pada hari Minggu, 24 November 2024 lalu.

Namun pantauan itu, rancangan Perda PPA ini masih dalam proses, baik dari Eksekutif maupun Legislatif.

Faktanya, pada awal tahun 2025 ini, belum ada kepastian dari berbagai pihak terkait rencana pembentukan Perda PPA itu. (*)

dpppa sesalkan oknum guru asusila yang menjadi pembuka lembaran hitam tahun 2025                            radarutara.bacakoran.co - kasus kejahatan asusila kembali menimpa seorang gadis belia 12 tahun di salah satu sd negeri di bengkulu utara, provinsi bengkulu, kembali terungkap di awal tahun 2025.
kejadian itu kembali menyayat hati seluruh masyarakat di bengkulu. 
lagi-lagi pelaku adalah seorang oknum gurunya sendiri, dan terjadi di lingkungan sekolah.
dikonfirmasi kepada kepala dinas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dpppa), solita meida, s.pd., menyesalkan dan mengecam perbuatan pelaku yang merupakan oknum guru itu.
baca juga:oknum guru sd di bengkulu pelaku asusila, terancam 20 tahun penjara
baca juga:dp2kbp3a ajak masyarakat putus mata rantai asusila terhadap anak
menurutnya, oknum pelaku asusia anak ini perlu dihukum seberat-beratnya.
"jujur saya menyesalkan sekalu perbuatan itu, kalau bisa hukum seberat-beratnya," ujar kadis perempuan yang memiliki basic guru ini, pada hari rabu, 22 januari 2025.
selain itu, dirinya juga menceritakan bahwa setelah pelaku inisial jm 41 tahun diringkus polisi, korban telah kembali melakukan aktifitasnya, bersekolah di salah satu sekolah menengah pertama (smp) di bengkulu utara.
"setelah pelaku ditangkap, korban kembali sekolah," ucapnya.
baca juga:puluhan korban fedofilia, kasus asusila dan kdrt di bengkulu utara masih tinggi
baca juga:asusila oknum asn terhadap murid di bengkulu utara ke ma
meskipun telah kembali melakukan aktifitas normalnya, korban masih perlu pengawasan dan pendampingan yang inklusif.
"masih terus dilakukan pengawasan dan pendampingan," sambungnya.
dirinya juga tidak menampik bahwa, kasus ini adalah kasus yang pertama kali terungkap di tahun 2025.
menurut laporannya, ternyata kejadian itu terjadi pada tahun 2024 lalu.
lagi-lagi, dinas ini kembali kecolongan meskipun pada tahun 2024 lalu, meskipun minim anggaran, pihaknya terus aktif memberikan sosialisasi dan edukasi, secara langsung maupun tindak langsung kepada masyarakat.
baca juga:dugaan asusila terhadap anak oleh oknum tenaga pendidik, pemberkasan akhir 
baca juga:alasan pendidik pelaku asusila (harus) disanksi berat 
menurutnya, perihal menjaga masa depan anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini merupakan tugas bersama.
selain menggandeng pemerintah kecamatan, ia juga menggandeng pemerintah desa untuk turut berperan aktif menjaga masa depan anak. 
jangan sampai menjadi korban asusila, maupun tindak kejahatan lainnya.
"padahal, pada tahun 2024 lalu, kami sudah gencar sekali melakukan sosialisasi ataupun edukasi, bahkan kami turun ke desa dan kecamatan,"tuturnya lagi.
baca juga:langkah polisi sikapi darurat asusila di bengkulu utara 
baca juga:bengkulu utara darurat asusila
menurutnya, kejadian yang telah lampau itu harus bisa menjadi bahan pikir bersama, bagaimana anak-anak bisa memiliki masa depan yang cemerlang.
dirinya tak hentinya mengajak, untuk menjaga masa depan anak-anak di daerah ini agar bisa menjadi generasi yang unggul dan memiliki daya saing yang unggul.
"tentunya, kami dari dinas mengajak kepada seluruh orang tua, untuk menjaga anak-anak kita, terutama pada orang tua di rumah, maupun yang ada di sekolah,"ajaknya.
data ru, masih dari dpppa bengkulu utara, pada sepanjang tahun 2024 jumlah korban asusila yang menimpa anak di bawah umur sebanyak 48 anak.
baca juga:jaksa soroti angka kasus narkotika dan asusila di bengkulu utara
baca juga:41 anak di daerah ini jadi korban asusila
dengan rincian korban kasus pencabulan sebanyak 34 orang anak dan korban kasus persetubuhan anak di bawah umur sebanyak 15 orang.
benar adanya, angka ini menunjukan tren positif jika dibandingkan dengan kejadian yang terungkap pada tahun 2023.
pada tahun 2023 lalu, jumlah korban kekerasan, pelecahan dan persetubuhan anak di bawah umur jumlah korbannya sebanyak 79 orang perempuan dan anak.
masih membongkar arsip ru di tahun 2024 lalu, pj bupati bengkulu utara, dr. andi muhammad yusuf, dalam sesi pisah sambutnya dengan kabupaten bengkulu utara dirinya menilai, bahwa kabupaten bengkulu utara sangat butuh aturan tertulis dalam rangka menekan angka kasus yang menimpa perempuan dan anak ini.
baca juga:oknum guru sd di bengkulu pelaku asusila, terancam 20 tahun penjara
baca juga:dp2kbp3a ajak masyarakat putus mata rantai asusila terhadap anak
pada momen itu, ia menyebutkan bahwa perlu di bentuk peraturan daerah tentang perlindungan perempaun dan anak (perda ppa).
"saya berpikirm, perda ppa itu penting dan seharusnya segera dibentuk di daerah ini,"ujar dr. andi muhammad yusuf pada hari minggu, 24 november 2024 lalu.
namun pantauan itu, rancangan perda ppa ini masih dalam proses, baik dari eksekutif maupun legislatif.
faktanya, pada awal tahun 2025 ini, belum ada kepastian dari berbagai pihak terkait rencana pembentukan perda ppa itu. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 23 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan