Desa Diminta jadi Basis Ekonomi di Daerah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 20 Jan 2025 - 21:04

Kadis PMD, Rahmat Hidayat, S.STP, MM saat memaparkan posisi strategis desa dalam upaya percepatan pembangunan daerah dan nasional.-Radar Utara/Sigit Haryanto-

Hanya yang perlu diingat, kata dia, penambahan BUMDes dan BUMDes Bersama ini tidak cukup dari sisi kuantitas, tapi juga kualitas perusahaan pelat merah di level desa.

Sengkarut pengurusan hingga dana penyertaan modal yang sudah ditangani institusi penegak hukum, diminta Rahmat untuk menjadi cermatan semua pihak khususnya pemerintahan desa, dapat bekerja dengan maksimalkan tugas dan fungsi sehingga penyelenggaraan pemerintahan di desa memiliki sistem dengan check and balances yang berjalan.

"Mengapa ini perlu ditegaskan, tujuannya agar penyelenggaraan program lewat dana desa terus mengarah pada jumlah secara kualitas serta output. Tapi juga kemaslahatan atau imbasan program sebagai outcome sehingga tatanan pemerintahan di desa kian saja berkualitas," harapnya.

Pengamat Hukum, Dr Elektison Somi, menilai perlunya lini perkuatan regulasi di daerah untuk lebih memaksimalkan mandatory regulasi khususnya dana desa, sebagai stimulan percepatan pembangunan nasional di daerah.

"Secara konsep UU Desa sudah memiliki ruh yang sangat baik. Tinggal lagi, pengaplikasiannya perlu dibarengi dengan spirit berupa regulasi konkret yang mampu diejawantahkan pemerintah daerah untuk di-breakdown oleh desa sebagai program strategis berbasis desa," terangnya.

Dia menilai, aturan turunan dari UU Desa yang nantinya akan diterbitkan pemerintah sejalan dengan hasil revisi keduanya, menurut Somy juga perlu ditegasi tentang keberadaan dan hak prerogatif kepala desa selaku pemimpin dari hasil proses politik yang menurut dia perlu diperkuat.

Layaknya regulasi teknis yang telah dirilis seperti Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur soal fokus penggunaan dana desa 2025, menjadi norma hukum yang harus menerjemahkan urgensi kebutuhan pembangunan dalam tataran ideal.

"Bagaimana konsep desa membangun sistem dan program, kemudian menjadi sektor berkelanjutan juga sangat penting ditegasi. Maka, regulasi yang lebih lugas untuk mengevaluasi dan skema pembangunan yang terintegrasi ini menjadi sangat penting. Ini bukan berarti mencampuri terlalu dalam, kewenangan otonom. Tapi harus dibangun frame berpikir secara komprehensif dalam menata sebuah negara yang besar layaknya Indonesia," pungkasnya. (**)

desa diminta jadi basis ekonomi di daerah                             radarutara.bacakoran.co - bisa dibayangkan, kalau desa menjadi cluster ekonomi berbasis potensi, niscaya percepatan pembangunan di segala bidang terwujud. 
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (dpmd) bengkulu utara (bu), rahmat hidayat, sstp, mm, tak menampik soal posisi strategis desa dalam percepatan pembangunan itu. 
bahkan sejak awal, kata rahmat, lahirnya undang-undang desa pada 2014 yang kemudian menjadi payung hukum perguliran dana desa setahun berikutnya, merupakan skenario pembangunan nasional yang didesain kolaboratif serta menyelenggarakan pembangunan yang integral. 
"maka dulu istilah membangun indonesia dari pinggiran. maksudnya, desa menjadi motor paling ujung bersama pemerintah, membangun tatanan ekonomi nasional. kenapa membangun indonesia? karena imbasannya adalah lahirnya basis ekonomi secara nasional, ketika pembangunan di desa ini dilakukan dengan pendekatan berbasis potensi," terang rahmat hidayat, belum lama ini. 
baca juga:desa diminta objektif dalam menetapkan kpm blt-dd ta 2025, camat: jangan timbul data fiktif!
baca juga:desa diminta segera validasi apbdes 2025 ke kecamatan
kerangka kerja pembangunan terintegrasi antar pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, terus rahmat, menjadi langkah paling strategis menyikapi pertimbangan geografis dan astronomis indonesia yang begitu khas. 
bahkan melalui revisi uu desa yang baru, kata dia, semangat kearifan lokal menjadi muatan mandatory penyelenggaraan dana desa yang secara nasional tahun 2025 dialokasikan sebesar rp 71 triliun. anggarannya dialokasikan kepada 75.259 desa dan menyebar pada 434 kabupaten/kota. 
"intervensi secara program, termasuk alokasi anggaran sampai dengan menggeliatkan sistem ekonomi desa dengan semangat partisipatif melalui bumdes dan padat karya, ketika dilakukan secara baik dan terukur di desa, akan berimplikasi pada percepatan geliat ekonomi dan pembangunan," ujarnya. 
menegasi lebih jauh tentang bumdes, lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri (stpdn) itu menyampaikan, dalam uu desa, turut ditegasi juga bumdesma atau akronim dari badan usaha milik desa bersama. 
baca juga:rp14,2 triliun dari desa untuk ketahanan pangan 
baca juga:personil batalyon c pelopor satbrimobda bengkulu salurkan bantuan untuk masyarakat di desa pasar ketahun
dikatakan rahmat, merupakan payung hukum atau aturan main yang memungkinkan kolaborasi antar pemerintahan desa dalam membangun ekonomi antar desa dan wilayah, juga sangat memungkinkan dilakukan. 
"maka kami pun terus melakukan pendampingan secara terukur dan proporsional, untuk menstimulasi terus lahirnya bumdes dan bumdes bersama di daerah terus bertambah," terangnya. 
hanya yang perlu diingat, kata dia, penambahan bumdes dan bumdes bersama ini tidak cukup dari sisi kuantitas, tapi juga kualitas perusahaan pelat merah di level desa. 
sengkarut pengurusan hingga dana penyertaan modal yang sudah ditangani institusi penegak hukum, diminta rahmat untuk menjadi cermatan semua pihak khususnya pemerintahan desa, dapat bekerja dengan maksimalkan tugas dan fungsi sehingga penyelenggaraan pemerintahan di desa memiliki sistem dengan check and balances yang berjalan. 
baca juga:pemungut pajak desa bisa dibiayai lewat bhpr tapi bukan untuk ini....
baca juga:camat berharap desa berperan tekan alih fungsi lahan sawah
"mengapa ini perlu ditegaskan, tujuannya agar penyelenggaraan program lewat dana desa terus mengarah pada jumlah secara kualitas serta output. tapi juga kemaslahatan atau imbasan program sebagai outcome sehingga tatanan pemerintahan di desa kian saja berkualitas," harapnya. 
pengamat hukum, dr elektison somi, menilai perlunya lini perkuatan regulasi di daerah untuk lebih memaksimalkan mandatory regulasi khususnya dana desa, sebagai stimulan percepatan pembangunan nasional di daerah. 
"secara konsep uu desa sudah memiliki ruh yang sangat baik. tinggal lagi, pengaplikasiannya perlu dibarengi dengan spirit berupa regulasi konkret yang mampu diejawantahkan pemerintah daerah untuk di-breakdown oleh desa sebagai program strategis berbasis desa," terangnya. 
dia menilai, aturan turunan dari uu desa yang nantinya akan diterbitkan pemerintah sejalan dengan hasil revisi keduanya, menurut somy juga perlu ditegasi tentang keberadaan dan hak prerogatif kepala desa selaku pemimpin dari hasil proses politik yang menurut dia perlu diperkuat. 
baca juga:desa diminta hati-hati dalam pengadaan barang program ketahanan pangan
baca juga:20 persen dana desa 2025 dialokasikan untuk makan bergizi gratis? begini kata kecamatan
layaknya regulasi teknis yang telah dirilis seperti permendes pdt nomor 2 tahun 2024 yang mengatur soal fokus penggunaan dana desa 2025, menjadi norma hukum yang harus menerjemahkan urgensi kebutuhan pembangunan dalam tataran ideal. 
"bagaimana konsep desa membangun sistem dan program, kemudian menjadi sektor berkelanjutan juga sangat penting ditegasi. maka, regulasi yang lebih lugas untuk mengevaluasi dan skema pembangunan yang terintegrasi ini menjadi sangat penting. ini bukan berarti mencampuri terlalu dalam, kewenangan otonom. tapi harus dibangun frame berpikir secara komprehensif dalam menata sebuah negara yang besar layaknya indonesia," pungkasnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 21 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan