Soal Alur Pulau Baai, Juhaili: Pendangkalan Harus Segera Teratasi

BENGKULU RU - Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, yang saat ini kedalamannya berkisar diangka minus 2,9 Mean Low Water Spring (MLWS) harus segera diatasi.

Ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, PT. Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dinas Perhubungan serta KSOP Kelas III Pulau Baai, Rabu 08 Januari 2025.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili, SIP mengatakan, pendangkalan alur pelabuhan harus segera diatasi, mengingat pentingnya peran Pelabuhan Pulau Baai sebagai gerbang ekonomi Bengkulu. 

"Kita berharap rapat ini dapat merumuskan langkah konkret, sehingga pengerukan alur dapat segera direalisasikan," ungkap Juhaili.

BACA JUGA:Pendangkalan Alur Tak Hambat Distribusi BBM di Bengkulu

BACA JUGA:Benang Merah Terpecahkan, Pengerukan Alur Pulau Baai Harus Segera Dilakukan

Menurut Juhaili, pihaknya memastikan berupaya keras dan terus mendorong agar persoalan ini dapat segera teratasi. Apalagi Pelabuhan Pulau Baai memiliki peran strategis dalam menumbuhkan ekonomi daerah.

"Dengan demikian persoalan pendangkalan alur ini, tidak boleh kita biarkan berlarut-larut," kata Juhaili.

Pihaknya, lanjut Juhaili, mendorong agar pemerintah daerah (Pemda), Pelindo, KSOP, pengguna jasa pelabuhan dan pihak terkait lainnya, dapat bekerja sama menyelesaikan permasalahan ini.

"Mengatasi persoalan pendangkalan alur sudah barang tentu harus dilakukan pengerukan. Tinggal lagi bagaimana realisasi dari rencana pengerukan itu menjadi prioritas," tegas Juhaili.

BACA JUGA:Rencana Pengerukan Alur Pulau Baai Tak Jelas

BACA JUGA:Pendangkalan Alur Dikhawatirkan Hambat Distribusi BBM di Bengkulu

Sementara itu, Asisten II Sekeretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, RA Denni, SH, MM menyampaikan, selaku pemda pada prinsipnya juga mendorong agar pengerukan alur segera dilaksanakan, untuk mendukung kelancaran distribusi barang.

“Sehingga persoalan ini harus segera dituntaskan. Tentu dukungan dari pemerintah pusat, seperti Kementerian Perhubungan dan BUMN sangat diharapkan," sampai Denni.