'THL Titipan' Tak Dirumahkan, Edwar: Ini Diskriminasi

'thl titipan' tak dirumahkan, edwar: ini diskriminasi bengkulu ru - pasca diterbitkannya surat edaran (se) nomor 800/4216/bkd/2024, namun sejumlah tenaga harian lepas (thl) di beberapa organisasi perangkat daerah (opd) lingkungan pemerintah provinsi bengkulu terlihat tidak dirumahkan. fakta tersebut lantaran disinyalir thl yang tidak ikut dirumahkan, dikabarkan merupakan 'titipan' atau kerabat para pejabat di lingkungan pemprov bengkulu. anggota komisi i dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm mengatakan, kabar atau informasi adanya thl yang tidak dirumahkan, sudah diterima pihaknya. "padahal sebelumnya diketahui jika pemprov bengkulu telah menerbitkan se tentang evaluasi kinerja tenaga non aparatur sipil negara (asn), yang secara tidak langsung jika para thl harusnya dirumahkan," ungkap edwar, selasa 07 januari 2024. baca juga:asn dan thl pemprov bengkulu diminta tetap istiqamah baca juga:asn dan thl diminta jaga kekompakan dan bangun komunikasi menurut edwar, pihaknya juga sudah berupaya menelusuri kebenaran informasi tersebut, dan faktanya memang sedemikian. bahkan dikabarkan thl yang tidak ikut dirumahkan itu, karena titipan atau kerabat para pejabat. "kita sangat menyayangkan tindakan sedemikian, karena secara tidak langsung ini bentuk diskriminasi dan ketidakadilan terhadap thl lain yang dirumahkan," sesal edwar. dilanjutkan edwar, meskipun ada pengecualian, seperti sopir dan petugas keamanan atau security, tapi tetap saja harusnya masing-masing opd mematuhi isi se tersebut. "apalagi dalam se itu sudah jelas, hasil evaluasi terhadap thl, disampaikan masing-masing opd ke badan kepegawaian daerah (bkd) paling lambat tanggal 10 januari 2024," kata politisi pdi perjuangan ini. baca juga:ribuan honorer pemprov bengkulu dirumahkan baca juga:duhh ada pemda rumahkan honorer, diduga penyusunan anggaran tak baca regulasi ini,.. edwar mendesak agar pemprov bengkulu dapat segera menindaklanjuti informasi ini, dan memastikan kebijakan dirumahkannya para thl diterapkan secara adil. "langkah ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme pemerintah. dalam artian semua harus taat aturan, dan tidak boleh ada perlakuan berbeda yang hanya menguntungkan pihak tertentu," ujar edwar. terpisah, kepala bkd provinsi bengkulu, gunawan suryadi, s.sos, map menyampaikan, kebijakan penghapusan tenaga honorer, merupakan salah satu arahan pemerintah pusat.  "tapi beberapa posisi masih menjadi kebutuhan organisasi. seperti tenaga kebersihan, keamanan dan sopir. tapi terkait evaluasi thl ini, sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing pimpinan opd," sampai gunawan. baca juga:giliran kinerja tenaga honorer di rsud mukomuko bakal dievaluasi baca juga:gaji honorer di pos belanja barang dan jasa? lebih lanjut gunawan mengatakan, beberapa opd di lingkungan pemprov bengkulu, masih mengalami kekurangan tenaga teknis tertentu. "meskipun demikian terkait kebutuhan opd ini, bakal kita sikapi. diantaranya dengan mengusulkan formasi cpns ataupun pppk sebagai upaya antisipasi agar tidak menerima tenaga honorer lagi," demikian gunawan. (tux)

Tag

• # thl tak dirumahkan
• # tenaga non aparatur sipil negara
• # thl titipan
• # tenaga harian lepas (thl)
• # dprd provinsi bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•