Gaji Honorer di Pos Belanja Barang dan Jasa?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 01 Jan 2025 - 20:49

Salamun Haris-Radar Utara/ Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pengangkatan honorer atau non ASN jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tak terkejar waktu yang ditenggat aturan.

Dipastikan, pengentasan non ASN atau honorer di lingkungan instansi pusat hingga daera, tidak tuntas Desember 2024. Pantauan media ini, terjadi perbedaan sikap, menyikapi situasi ini.

Ada daerah yang memilih merumahkan para honorer, sebelum ada kepastian. Nampaknya, sikap pemda ini merujuk pada mandat UU ASN yang mengamanahkan pengentasan non ASN selambat-lambatnya Desember 2024.

Tapi masih ada juga pemda yang tetap memperbolehkan para non ASN itu masuk kerja pada hari pertama 2025. Begitu juga soal antisipasi kebutuhan anggaran, ketika harus memberikan gaji.

Pantauan RU, jelang akhir tahun anggaran 2024, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menggelar rapat secara daring dengan seluruh pemerintah daerah se Indonesia.

Salah satu poinnya adalah membahas perihal kebutuhan anggaran gaji para honorer. Konon, Mendagri mengarahkan agar anggaran gaji honorer, ditempatkan pada pos belanja barang dan jasa.

Semangat UU ASN menegasi, mestinya mulai tahun 2025 ini hanya terdapat 2 jenis pegawai di lingkungan instansi pemerintah yakni Pegawai Negeri Sipil atau PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Ratu Samban, Salamun Haris, menilai dengan adanya perbedaan sikap yang diduga terjadi antar instansi pemerintah daerah, mengartikan persoalan pengentasan non ASN cukup pelik dan politis.

"Perbedaan sikap ini, disebabkan karena tingkat penafsiran yang berbeda-beda atas direktif atau arahan pusat yang kurang tersampaikan dengan baik atau kurang diserap dengan baik di tingkat daerah," ungkapnya menganalisa, Rabu, 1 Januari 2025.

Dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Publik itu menilai masih cukup waktu bagi pemerintah pusat, merilis aturan transisi yang segera diterap seluruh instansi pemerintah tempat bernaung para honorer yang jumlahnya secara nasional jutaan orang itu.

gaji honorer di pos belanja barang dan jasa?                            radarutara.bacakoran.co - pengangkatan honorer atau non asn jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), tak terkejar waktu yang ditenggat aturan. 
dipastikan, pengentasan non asn atau honorer di lingkungan instansi pusat hingga daera, tidak tuntas desember 2024. pantauan media ini, terjadi perbedaan sikap, menyikapi situasi ini. 
ada daerah yang memilih merumahkan para honorer, sebelum ada kepastian. nampaknya, sikap pemda ini merujuk pada mandat uu asn yang mengamanahkan pengentasan non asn selambat-lambatnya desember 2024. 
tapi masih ada juga pemda yang tetap memperbolehkan para non asn itu masuk kerja pada hari pertama 2025. begitu juga soal antisipasi kebutuhan anggaran, ketika harus memberikan gaji. 
baca juga:dear honorer se-indonesia, pendaftaran pppk tahap 2 diperpanjang sampai 7 januari 
baca juga:pendaftaran pppk tahap ii diperpanjang : pendaftar capai 1000 lebih, angin segar nasib honorer
pantauan ru, jelang akhir tahun anggaran 2024, menteri dalam negeri (mendagri) menggelar rapat secara daring dengan seluruh pemerintah daerah se indonesia. 
salah satu poinnya adalah membahas perihal kebutuhan anggaran gaji para honorer. konon, mendagri mengarahkan agar anggaran gaji honorer, ditempatkan pada pos belanja barang dan jasa.
semangat uu asn menegasi, mestinya mulai tahun 2025 ini hanya terdapat 2 jenis pegawai di lingkungan instansi pemerintah yakni pegawai negeri sipil atau pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).  
pengamat kebijakan publik universitas ratu samban, salamun haris, menilai dengan adanya perbedaan sikap yang diduga terjadi antar instansi pemerintah daerah, mengartikan persoalan pengentasan non asn cukup pelik dan politis. 
baca juga:hari terakhir pendaftaran, honorer tak lulus tes jadi pppk. tapi....
baca juga:sudah final! begini nasib honorer tahun 2025
"perbedaan sikap ini, disebabkan karena tingkat penafsiran yang berbeda-beda atas direktif atau arahan pusat yang kurang tersampaikan dengan baik atau kurang diserap dengan baik di tingkat daerah," ungkapnya menganalisa, rabu, 1 januari 2025.
dosen pengampu mata kuliah kebijakan publik itu menilai masih cukup waktu bagi pemerintah pusat, merilis aturan transisi yang segera diterap seluruh instansi pemerintah tempat bernaung para honorer yang jumlahnya secara nasional jutaan orang itu. 
"langkah ini penting. karena secara teknis, pendaftaran pppk tahap 2 yang diperuntukkan bagi non asn yang tidak memenuhi syarat atau tms pada seleksi administrasi pengadaan pppk tahap 1; tidak memenuhi syarat atau tms pada seleksi administrasi pengadaan cpns; atau belum melamar pada seleksi pengadaan asn, belum tuntas dan diperpanjang hingga 7 januari 2025," jabarnya. 
untuk itu, terus dia, regulasi teknis dari pemerintah pusat, khususnya terkait penyelenggaraan keuangan negara mengakomodir para non asn sembari menunggu tahapan seleksi pppk tahap 2 tuntas, akan memberikan penguatan moril dan kepastian hukum. 
baca juga:unggah data non asn ke bkn sudah berakhir, honorer jadi pppk?
baca juga:honorer otomatis diangkat 2024? ini penjelasan soal pppk penuh dan paruh waktu
"karena ketika terjadi perbedaan interpretasi, akan menyebabkan dinamika sosial yang cukup kentara. karena jumlah non asn yang tidak sedikit," terangnya menganalisa.
mandat dan ancaman sanksi dalam uu asn 
dibaca ru, uu asn via bab larangan dalam pasal 65 mulai dari ayat (1) yang berbunyi; pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-asn untuk mengisi jabatan asn; 
kemudian pada ayat (2) menjelaskan, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-asn. 
baca juga:terlihat politik praktis, bawaslu mukomuko segera panggil 8 orang honorer
baca juga:terlibat politik praktis, oknum bpd dan tenaga honorer terancam sanksi
selanjutnya, ayat (3) pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non-asn untuk mengisi jabatan asn dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
kemudian disusul dalam bab penutup, pula dijelaskan dalam pasal 66, bahwa pegawai non-asn atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-asn atau nama lainnya selain pegawai asn.
perihal rumpun aturan, turut pula ditegasi di pasal 68 yang menerangkan, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. 
ada juga pasal 69, menyatakan ketentuan manajemen asn dalam undang-undang ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. 
baca juga:pendaftaran pppk tahap ii diperpanjang : pendaftar capai 1000 lebih, angin segar nasib honorer
baca juga:dear honorer se-indonesia, pendaftaran pppk tahap 2 diperpanjang sampai 7 januari 
tes pppk tahap 2 diperkirakan april 
seleksi khusus pppk tahap 2 yang pendaftarannya diperpanjang pemerintah hingga 7 januari 2025, sudah memproyeksikan timeline tahapan seperti seleksi direncanakan digelar bulan april. 
artinya, keberadaan non asn yang sudah masuk dalam pangkalan data milik badan kepegawaian negara (bkn) dan memiliki kepastian menjadi pppk baik penuh waktu atau paruh waktu (berdasarkan keputusan menteri panrb nomor 634/2024), praktis akan masih tetap menjadi non asn, meski dengan status yang berbeda. 
pasalnya, dalam aturan yang diteken menteri panrb, rini widyantini pada 10 desember 2024 itu, selaku merupakan upaya pemetaan pengentasan non asn. turut menegasi, ketika jumlah pelamar lebih banyak dari formasi yang dibuka, maka mereka yang tidak lulus akan menjadi pppk paruh waktu. 
baca juga:hari terakhir pendaftaran, honorer tak lulus tes jadi pppk. tapi....
baca juga:sudah final! begini nasib honorer tahun 2025
sejauh ini, belum ada penegasan soal pola penggajian pppk paruh waktu ini. namun logika yang paling pas adalah gajinya sama persis dengan saat menjadi honorer. 
karena mereka yang diangkat menjadi pppk penuh waktu adalah peserta yang berperingkat terbaik.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 2 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan