Versi UU HKPD, Pajak Kendaraan Naik 66 Persen

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 06 Jan 2025 - 21:00

Kepala Badan Pendapatan Daerah, (Bapenda) Kabupaten Bengkulu Utara, Markisman S.Pi-Radar Utara/Abdurrahman Wachid-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pajak kendaraan bermotor tahun 2025 ini, naik 66 persen. Hal ini sebagaimana penerapan aturan soal opsen pajak kendaraan yang mulai berlaku efektif se-Indonesia per 5 Januari 2025. Pengurangan besaran opsen pajak ini, perlu dilakukan penyelarasan menyikapi situasi ekonomi masyarakat saat ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau HKPD. Lewat beleid tersebut, skema penyaluran dana bagi hasil menjadi berubah. Mulai tahun 2025 ini, langsung masuk ke kas daerah.

Efek langsung ke pemilik kendaraan adalah penyesuaian besaran kewajiban pajak pemilik kendaraan, akan turut memberikan implikasi di sektor hilir yakni daerah-daerah selaku pelaksana kebijakan. Akan terjadi lonjakan penerimaan daerah.

Ulasan RU sebelumnya, menjelaskan opsen merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Fokus dari pungutan pajak tambahan ini adalah kendaraan bermotor.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB, merupakan Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota, atas pokok PKB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, ada juga Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB. Ini merupakan obyek PAD kabupaten/kota atas pokok BBNKB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Payung hukum pemberlakuan opsen pajak untuk di Kabupaten Bengkulu Utara diterang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Markisman, S.Pi, MM, membenarkan pemberlakuan opsen pajak yang berlaku efektif per 5 Januari 2025 tersebut.

Meski begitu, saat ini pemerintah daerah masih menunggu petunjuk operasional dari Bapenda Provinsi Bengkulu sebagai rujukan teknis di daerah.

"Saat ini kita masih menunggu surat dari Bapenda Provinsi Bengkulu," ujar Markisman, Senin, 6 Januari 2025.

versi uu hkpd, pajak kendaraan naik 66 persen                            radarutara.bacakoran.co - pajak kendaraan bermotor tahun 2025 ini, naik 66 persen. hal ini sebagaimana penerapan aturan soal opsen pajak kendaraan yang mulai berlaku efektif se-indonesia per 5 januari 2025. pengurangan besaran opsen pajak ini, perlu dilakukan penyelarasan menyikapi situasi ekonomi masyarakat saat ini. 
undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah atau hkpd. lewat beleid tersebut, skema penyaluran dana bagi hasil menjadi berubah. mulai tahun 2025 ini, langsung masuk ke kas daerah. 
efek langsung ke pemilik kendaraan adalah penyesuaian besaran kewajiban pajak pemilik kendaraan, akan turut memberikan implikasi di sektor hilir yakni daerah-daerah selaku pelaksana kebijakan. akan terjadi lonjakan penerimaan daerah.
ulasan ru sebelumnya, menjelaskan opsen merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. fokus dari pungutan pajak tambahan ini adalah kendaraan bermotor.
baca juga:apakah anda tertarik tinggal di sana? inilah 6 daftar negara bebas pajak di dunia
baca juga:dukung pembangunan, pemda bengkulu utara maksimalkan pajak parkir dan listrik non pln
opsen pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen pkb, merupakan opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota, atas pokok pkb, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
selain itu, ada juga opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen bbnkb. ini merupakan obyek pad kabupaten/kota atas pokok bbnkb, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
payung hukum pemberlakuan opsen pajak untuk di kabupaten bengkulu utara diterang dalam perda nomor 4 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau pdrd. 
kepala badan pendapatan daerah (bapenda), markisman, s.pi, mm, membenarkan pemberlakuan opsen pajak yang berlaku efektif per 5 januari 2025 tersebut. 
baca juga:ppn 12 persen tidak berpengaruh pada masyarakat kecil
baca juga:kenaikan ppn 12 persen batal, usin: sebuah keputusan tepat
meski begitu, saat ini pemerintah daerah masih menunggu petunjuk operasional dari bapenda provinsi bengkulu sebagai rujukan teknis di daerah. 
"saat ini kita masih menunggu surat dari bapenda provinsi bengkulu," ujar markisman, senin, 6 januari 2025. 
pemberlakuan opsen pajak sendiri, tak ditepis markisman langsung mendongkrak pad yang ditetapkan tahun ini di angka rp 35 miliar. 
anatomi pad tahun 2025, terus dia, cukup dipengaruhi beberapa regulasi yang terkait dengan kebijakan strategis nasional. selain menerapkan uu hkpd yang telah dituangkan dalam perda pdrd. 
baca juga:dprd ditantang bersepakat tolak ppn 12 persen dan sahkan ruu perampasan aset
baca juga:dpr pastikan kenaikan ppn 12% pada 2025 mendatang hanya berlaku untuk barang mewah
daerah juga melakukan penyelarasan atas kebijakan pusat yakni penghapusan kewajiban bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) serta persetujuan bangunan gedung (pbg) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr).
khusus bphtb, kata dia, tahun ini mengalami proyeksi penurunan hingga 25 persen. ketika dikomparasikan dengan perolehan rerata pertahunnya senilai rp 1 miliar, maka asumsi pengurangannya bisa mencapai 250 juta. 
data kasar proyeksi pad dari opsen pajak 
pantauan radar utara, jumlah kendaraan yang membayar mei 2023 sebanyak 3.155 kendaraan yang terdiri dari roda 4 sebanyak 515 unit dan roda 2 sebanyak 2.640 unit. 
dikomparasikan dengan capaian tahun sebelumnya dengan periode yang sama (yoy), terjadinya peningkatan 28,29 persen. 
baca juga:siap-siap! inilah dampak kenaikan ppn 12% di tahun 2025 mendatang terhadap barang dan jasa
baca juga:5 strategi keuangan dalam menghadapi kenaikan ppn 12% di tahun 2025 mendatang
meski begitu, melihat jumlah unit kendaraan yang tahun lalu belum membayar pajak sampai dengan berakhirnya pemutihan pajak 2022. setidaknya 42.267 unit kendaraan pajaknya mati. 
 menukil laporan yang dilansir 29 november 2022, kantor uptd pengelolaan pendapatan daerah bersama di bu, mengkonfirmasi sudah menghimpun pajak di periode itu sebesar rp 4,1 miliar. 
keringanan pajak di masyarakat nyaris dua kali lipatnya atau sebesar rp 7,5 miliar pajak dibebaskan selama periodisasi program yakni sejak agustus lalu itu. 
lewat data resminya, tercatat realisasi pajak ketika itu, berasal dari 6.152 unit r2 serta 1.531 unit r4. kalau ditotal semuanya sebanyak 7.683 unit kendaraan. 
baca juga:frugal living: solusi dalam menghadapi kenaikan ppn 12% di tahun 2025 mendatang
baca juga:mengulik potensi perlambatan ekonomi yang bisa terjadi pada tahun 2025 akibat kenaikan ppn 12%
data sebelumnya, tunggakan pajak tertinggi ditempati motor sebesar rp 7,53 miliar. disusul dengan truk sebesar rp 4,1 miliar yang saat didata, jumlahnya di daerah ini sebanyak 1.227 unit. 
mobil jenis pikap, menempati tunggakan terbanyak ketiga, sebesar rp 1,88 miliar yang terbagi pada 1.725 unit.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 7 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan