Defisit Anggaran Jadi Biang Belum Cairnya DBH

BENGKULU RU - Defisit anggaran yang dialami Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, menjadi baing belum bisa dicairkannya Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan III dan IV Tahun Anggaran (TA) 2024 kepada pemerintah kabupaten/kota.

Ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh). Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. Haryadi, S.Pd, M.Si, M.Pd. Menurut Haryadi, dengan kondisi itu, pencairan DBH harus ditunda hingga keuangan daerah stabil.

"Kondisi keuangan daerah saat ini menjadi kendala utama, dalam merealisasikan DBH kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu," ungkap Haryadi.

Meskipun demikian, lanjut Haryadi, ketika keuangan daerah sudah stabil, dan anggarannya sudah tersedia, pihaknya memastikan segera merealisasikan pencairan DBH tersebut.

BACA JUGA:DBH Belum Cair, Edwar: Pemprov Bengkulu Mesti Ambil Langkah Cepat

BACA JUGA:DBH Sawit Nangkring di Dinas Perkebunan dan PUPR

"Sementara ini kita meminta agar pemerintah kabupaten/kota dapat bersabar, mengingat situasi keuangan daerah belum memungkinkan untuk pencairan DBH dalam waktu dekat," kata Haryadi.

Haryadi menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk membayar hak-hak kabupaten/kota, khususnya DBH ini. Jadi begitu anggaran sudah tersedia, maka segera dicairkan.

"Kita memahami peran penting DBH ini bagi kabupaten/kota. Namun defisit anggaran yang terjadi, merupakan tantangan yang cukup berat, mengingat DBH merupakan salah satu sumber pendapatan kabupaten/kota," ujar Haryadi.

Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip, MM mendesak agar Pemprov Bengkulu dpat mengambil langkah cepat, terlebih belum cairnya DBH ini menuai protes dari kabupaten/kota.

BACA JUGA:Dinas PUPR Kebut Proyek DAK dan DBH Untuk Kesejahteraan Rakyat

BACA JUGA:Pasca Lahirnya DBH Sawit, MinyakKita Langka, Harganya Bakal Dikerek Pemerintah jadi Rp 15.500?

"Kita sebelumnya juga sudah berdiskusi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang, Bappeda, dan Biro Ekonomi. Mereka sangat khawatir dengan dampak keterlambatan ini," beber Edwar.

Kekhawatiran itu, sambung Edwar, dinilai wajar, mengingat DBH merupakan salah satu tulang punggung anggaran daerah, untuk menjalankan program-program pembangunan.