DBH Belum Cair, Edwar: Pemprov Bengkulu Mesti Ambil Langkah Cepat

BENGKULU RU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dinilai mesti mengambil langkah cepat, seiring dengan protes dari kabupaten/kota akibat belum cairnya Dana Bagi Hasil (DBH).

Ini disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip, MM. Menurut Edwar, pentingnya langkah cepat itu, agar protes yang dimaksud bisa diselesaikan dan demi kelangsungan pembangunan di kabupaten/kota.

"Belum dibayarkannya DBH memicu protes luar biasa dari kabupaten/kota. Kemarin, kita berdiskusi Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Bappeda, dan Biro Ekonomi. Mereka sangat khawatir dengan dampak keterlambatan ini," ungkap Edwar.

Kekhawatiran itu, lanjut Edwar, dinilai wajar, mengingat DBH merupakan salah satu tulang punggung anggaran daerah, untuk menjalankan program-program pembangunan. 

BACA JUGA:DBH Sawit Nangkring di Dinas Perkebunan dan PUPR

BACA JUGA:Dinas PUPR Kebut Proyek DAK dan DBH Untuk Kesejahteraan Rakyat

"Jika pembayaran triwulan ketiga dan keempat tahun 2024 terus tertunda, maka banyak kegiatan di tingkat kabupaten/kota berisiko terhenti. Jadi DBH ini merupakan sumber anggaran vital bagi daerah," kata Edwar.

Edwar menjelaskan, selain menghambat pembangunan, keterlambatan ini juga memengaruhi kestabilan ekonomi daerah. Dengan tunjangan dan penghasilan pegawai yang terganggu, daya beli masyarakat ikut tertekan.

"Sehingga dapat menciptakan efek domino di berbagai sektor. Maka dari itu kita mendesak Pemprov Bengkulu untuk segera mentransfer DBH dan menjadikan ini prioritas utama," tegas Edwar.

Ditambahkan Edwar, jangan sampai persoalan belum cairnya DBH ini, malah dibebankan pada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang baru.

BACA JUGA:Pasca Lahirnya DBH Sawit, MinyakKita Langka, Harganya Bakal Dikerek Pemerintah jadi Rp 15.500?

BACA JUGA:1.800 Warga Mukomuko Dapat DBH Sawit Skema BPJS Ketenagakerjaan

"Dengan demikian kita mendorong dikomunikasi dengan kabupaten/kota secara terbuka. Jangan hanya memberi janji tanpa kepastian. Apalagi pemda kabupaten/kota juga butuh kejelasan agar bisa menyesuaikan anggaran," tambah Edwar.

Lebih lanjut Edwar mengatakan, keterlambatan pencairan DBH ini dapat merusak kepercayaan antara pemda tingkat provinsi dengan kabupaten/kota, serta memengaruhi stabilitas politik menjelang pergantian kepemimpinan.