Pencegahan Korupsi Mendesak

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 29 Dec 2024 - 20:34

Pencegahan Korupsi Mendesak-Radar Utara/Benny Siswanto-

Diungkapkan Silaban, mencermati beberapa persoalan yang "dilempar" ke Inspektorat Daerah sampai dengan akhir tahun 2024 ini, masih acap ditemukan obyek pencermatan yang harus diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara, relatif masih dapat dikendalikan di tingkat Camat.

"Keterlibatan Camat dalam penyelenggaraan tatanan pemerintahan desa sangatlah strategis dan menjadi ranah kewenangan Camat," ujar Inspektur Inspektorat Nopri Anto Silaban, Kamis, 26 Desember 2024.

Kacamata regulasi lainnya, Silaban menyebut, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Perbup Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi dasar sikap secara Camat.

Dalam regulasi di atas, terus dia, pengelola keuangan desa, Camat memegang peranan sangat penting dalam pengendalian pelaksanaan keuangan desa.

Menapaki akhir masa tahun anggaran berjalan, Silaban mengatakan agar langkah-langkah sesuai kewenangan itu bisa dijalankan oleh sebagai upaya antisipatif.

"Untuk itu, Camat pada akhir tahun 2024 ini, dapat melaksanakan cash opname, setiap desa sebagai tindak awal pengendalian," jelasnya, menginformasikan.

Masih membahas sektor regulasi penguat, Silaban turut menerangkan adanya Perbup Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Desa.

Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagaimana telah disampaikan inspektorat dalam pemberian konsultasi narasumber di desa, merupakan acuan dalam proses pengadaan barang dan jasa desa dan pengelolaan BUMDes.

Kecamatan ICW Pada Kasus Korupsi di Indonesia

Indonesia Corruption Watch atau ICW, dalam rilis hasil pemantauan di sektor penindakan, menunjukkan belum optimalnya penindakan kasus korupsi pada 2022.

Versinya, jika dilihat berdasarkan target yang tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022, target keseluruhan penegak hukum selama semester I tahun 2022 adalah sebanyak 1.387 kasus di tingkat penyidikan.

Artinya, jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang diusut, maka penegak hukum hanya berhasil merealisasikan sebesar 18 % dari target atau memperoleh nilai E (SANGAT BURUK).

pencegahan korupsi mendesak                            radarutara.bacakoran.co - transformasi modus operandi korupsi, subyek dan obyeknya kian saja meningkat. praktik korup, tidak hanya kian mengkhawatirkan level pusat, tapi juga sudah kian meluas di sekitaran penyelenggaraan pemerintahan desa. 
komisi pemberantasan korupsi (kpk) pernah merilis, penyalahgunaan kewenangan di desa rerata dilakukan sendiri oleh kepala desa. 
meski begitu, separuhnya, dibantu oleh perangkat desa. lumrah saja, secara aturan kepala desa tidak dapat mencairkan dana desa oleh tanda tangannya sendiri. perilaku buruk lainnya juga terendus. dimana, bendahara hanya sebatas petugas stempel. keuangan, bahkan uang dana desa dipegang sendiri oleh kepala desa.
belakangan juga terungkap, praktik oligarki di lingkar rezim pemerintahan desa juga terjadi. sempat terungkap, di kabupaten bengkulu utara tepatnya di desa lubuk tanjung kecamatan air napal, dimana kepala desa didampingi oleh istrinya yang menjabat bendahara, berujung bui. 
baca juga:pilkada langsung : antara demokrasi dan persempit lokus korupsi 
baca juga:momen hakordia, kejari mukomuko sosialisasikan pencegahan korupsi kepada kades
praktik serupa, beda aktor juga terjadi. satreskrim via unit tipikor polres bengkulu utara menggawangi ungkap kasus bancakan dana desa yang menyebabkan negara merugi hingga ratusan juta. 
bukan cuma praktik bancakan dana desa yang terjadi lewat program fiktif, mark up hingga proyek yang sengaja tak disudahi. 
dua tersangka yang dicokok polisi yakni kades dan sekdes, inisial sa dan gw tersebut, merupakan bapak dan anak. 
korps bhayangkara pun mengungkap tabir telah terjadinya praktik gejala "monarki politik" di lingkungan desa saat di tanah air. 
korps adhyaksa : kejaksaan negeri bengkulu utara, turut mengungkap pula kepak sayap aktor korupsi dana desa juga terus meluas. tidak melulu kades, tapi sudah meluas hingga ke pengelola bumdes lewat program penyertaan modal. 
baca juga:tsk korupsi dana desa, mantan kades di bengkulu ini, diduga rugikan negara rp373 juta
baca juga:2 tersangka kasus korupsi bumdes gardu jaya, melyan sori: peringatan kades lain
inspektur inspektorat daerah, nopri anto silaban, se, m.si, menjelaskan, camat berdasarkan regulasi memayungi kewenangannya, berperan dalam melaksanakan pengendalian atas kinerja kepala desa dalam hal keuangan, aset desa termasuk masalah sosial yang terjadi di wilayah administratifnya.
diungkapkan silaban, mencermati beberapa persoalan yang "dilempar" ke inspektorat daerah sampai dengan akhir tahun 2024 ini, masih acap ditemukan obyek pencermatan yang harus diperiksa oleh inspektorat kabupaten bengkulu utara, relatif masih dapat dikendalikan di tingkat camat.
"keterlibatan camat dalam penyelenggaraan tatanan pemerintahan desa sangatlah strategis dan menjadi ranah kewenangan camat," ujar inspektur inspektorat nopri anto silaban, kamis, 26 desember 2024. 
kacamata regulasi lainnya, silaban menyebut, peraturan bupati (perbup) nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa sebagaimana diubah dengan perbup nomor 9 tahun 2023 tentang perubahan kedua perbup nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa menjadi dasar sikap secara camat. 
baca juga:kpk resmikan tempat uji kompetensi antikorupsi di bank btn
baca juga:monarki kekuasaan di desa alarm kepak sayap-sayap korupsi 
dalam regulasi di atas, terus dia, pengelola keuangan desa, camat memegang peranan sangat penting dalam pengendalian pelaksanaan keuangan desa. 
menapaki akhir masa tahun anggaran berjalan, silaban mengatakan agar langkah-langkah sesuai kewenangan itu bisa dijalankan oleh sebagai upaya antisipatif.  
"untuk itu, camat pada akhir tahun 2024 ini, dapat melaksanakan cash opname, setiap desa sebagai tindak awal pengendalian," jelasnya, menginformasikan.
masih membahas sektor regulasi penguat, silaban turut menerangkan adanya perbup nomor 10 tahun 2022 tentang pengadaan barang dan jasa desa. 
baca juga:lokus korupsi meluas, radar inspektorat perlu digeber
baca juga:auditor kejati bengkulu panggil belasan saksi perkara korupsi dana btt
kemudian peraturan pemerintah (pp) nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa (bumdes), sebagaimana telah disampaikan inspektorat dalam pemberian konsultasi narasumber di desa, merupakan acuan dalam proses pengadaan barang dan jasa desa dan pengelolaan bumdes.
kecamatan icw pada kasus korupsi di indonesia 
indonesia corruption watch atau icw, dalam rilis hasil pemantauan di sektor penindakan, menunjukkan belum optimalnya penindakan kasus korupsi pada 2022. 
versinya, jika dilihat berdasarkan target yang tertera dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun anggaran 2022, target keseluruhan penegak hukum selama semester i tahun 2022 adalah sebanyak 1.387 kasus di tingkat penyidikan. 
artinya, jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang diusut, maka penegak hukum hanya berhasil merealisasikan sebesar 18 % dari target atau memperoleh nilai e (sangat buruk). 
baca juga:pilkada langsung : antara demokrasi dan persempit lokus korupsi 
baca juga:momen hakordia, kejari mukomuko sosialisasikan pencegahan korupsi kepada kades
hasil pemantauan ini diharapakan mampu digunakan sebagai sarana informasi bagi masyarakat untuk mengawal dan memastikan penanganan kasus korupsi menjadi semakin efektif. 
selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan, khususnya lembaga penegak hukum di tingkat pusat maupun daerah,untuk memformulasikan agenda jangka panjang yang konkret dalam merumuskan substansi hukum antikorupsi yang lebih baik lagi.
pegiat sosial anti korupsi, melyan sori, mengatakan, laga-laga penindakan korupsi yang memang perlu digenjot oleh seluruh stakeholder terkait. penanggulangan pandemi korupsi, juga harus dibarengi dengan langkah pencegahan yang dilakukan secara massif. 
pengusutan oleh penegak hukum, mulai dari pengumpulan bahan dan keterangan atau pulbaket, berlanjut lagi ke penyelidikan ketika mendapati unsur rasuah dan berlanjut ke penyidikan, saat terpenuhinya minimal 2 alat bukti, merupakan kerja lazim yang sudah menjadi tupoksi di sektor penindakan atau represif yang diamanahi undang-undang. 
baca juga:tsk korupsi dana desa, mantan kades di bengkulu ini, diduga rugikan negara rp373 juta
baca juga:2 tersangka kasus korupsi bumdes gardu jaya, melyan sori: peringatan kades lain
"tapi bagaimana membentuk karakter yang malu korupsi? ini sudah harus menjadi langkah bersama. mulai dari lembaga penegak hukum, pemerintah pusat, daerah sampai dengan desa. fokus memberikan efek jera, tidak tertutup kemungkinan, sebatas fokus pada objek tertentu saja. bisa jadi, pelaku korupsi, terus melakukan modifikasi modus-modus operandinya. bukan tidak mungkin?" ujarnya. 
harapan penindakan korupsi yang tidak terkesan hanya berkutat di pemerintahan desa, tapi lebih luas lagi pada aktor di gelanggang birokrasi yang lebih besar, terus menjadi harapan publik. 
namun begitu, langkah pencegahan perilaku koruptif, menurut dia harus menjadi konsensus besar, massif dan konkret, dapat dikatakan titik transformasi penanganan pidana pencegahan pidana ekstra ordinary ini di indonesia. pelibatan penyelenggara kanal-kanal publik, juga sangat penting, kata dia. 
tujuannya, untuk memaksimalkan penyebarluasan akan persoalan korupsi, dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, seperti perlambatan ekonomi dan pembangunan serta terkikisnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, juga harus disikapi dengan cepat dan tepat. 
baca juga:kpk resmikan tempat uji kompetensi antikorupsi di bank btn
baca juga:monarki kekuasaan di desa alarm kepak sayap-sayap korupsi 
"tentu menjadi preseden buruk bagi kita semua, ketika perilaku koruptif ini terus menggurita, meluas zonanya dan juga pelakunya. bahkan, sampai di tataran komunitas terkecil. maka itu menjadi cermatan bagi kita semua, bahwa negara kita tengah dilanda pandemi korupsi yang kian kronis. ini menjadi tanggungjawab kita bersama," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 30 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan